satunet.com - Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) MPR RI berkeras agar masalah Tap XXV/1966 diagendakan untuk dibahas dalam sidang tahunan bulan Agustus mendatang.

"Meskipun panitia Ad Hoc II BP MPR telah memutuskan untuk tidak membahas Tap XXV/1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme, F-KB MPR RI tetap bersikeras agar ketetapan itu diagendakan untuk dibahas," ujar ketua F-KB, Jusuf Muhammad, kepada wartawan hari Senin di Gedung DPR/MPR RI.

Untuk itu, ujarnya, hari ini F-KB telah mengirimkan surat kepada pimpinan MPR.

Ia berpendapat, kalangan yang menolak pembahasan ketetapan tersebut telah salah paham. "Ini sebenarnya untuk kepentingan bersama dan demi pembangunan bangsa," ujarnya.

FKB berpendapat, usulan perubahan atas ketetapan yang dimaksud, memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yaitu TAP MPR V/ 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan MPRS RI yang dikuatkan dengan TAP MPR IX/1978 tentang perlunya penyempurnaan apa yang tercantum dalam pasal III TAP MPR V/1973.

Pasal tersebut menyatakan ada 3 ketetapan MPRS yag tetap berlaku, tapi perlu disempurnakan. Salah satunya adalah Tap MPRS XXV/1966 tentang larangan ajaran komunis, marxisme, dan leninisme.

F-KB berpandangan, larangan terhadap PKI yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak politik, kedaulatan rakyat, demokratisasi dan HAM perlu dikukuhkan. Namun pada sisi lain, larangan terhadap suatu paham, didasarkan pada aktualisasinya dalam bentuk gerakan yang membahayakan sendi-sendri kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut F-KB, TAP MPR XXV/1966 memiliki ekses yang sangat melecehkan demokrasi dan HAM yaitu berupa perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan yang dimaksud dalam ketetapan tersebut.[cpm]