Dikutip dari : TEMPO Interaktiv

Diskursus menyusul permohonan maaf Gus Dur atas tragedi PKI dan usulan untuk rekonsiliasi dengan golongan tersebut masih terus berlanjut. Banyak tokoh angkat suara, baik dari kalangan pemerintah, kelompok masyarakat, maupun DPR. Tapi bagaimana tanggapan mereka yang menjadi sasaran langsung dari kemarahan dan trauma atas PKI?

"Sayang senang, karena Gus Dur sungguh-sungguh dengan ucapannya bahwa kita sedang menuju kepada rekonsiliasi," ujar Sulami yang diwawancarai Tempo Interaktif via teletpon, ketika mengikuti sebuah lokakarya di Yogyakarta, Rabu (5/4).

Meski mengaku girang, tokoh Gerwani yang saat ini memasuki usia 74 tahun sangat menyadari rasionalisasi PKI bukan hal mudah. Terutama, menurut Sulami, tragedi PKI harus ditelusuri kembali. Persoalannya harus diperjelas, agar kasus PKI tidak lagi menjadi duri dalam daging. Jadi bukan sekedar dicabut atau tidaknya Tap No XXV/MPRS/1966.

Mengenai pembetulan sejarah tersebut, Sulami yang juga adalah ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP), mengaku memiliki cukup banyak bahan. Antara lain mereka telah melakukan identifikasi orang-orang yang dibunuh ketika itu, tempat, cara, serta yang membunuh. Pelurusan tersebut, menurut Sulami, sangat penting karena tidak semua orang yang dibunuh ketika itu terlibat dalam gerakan PKI.

Dia juga menolak Gerwani dikatakan underbow PKI. "Semua pemberitaan mengenai Gerwani adalah fitnah yang dimulai oleh Soeharto sendiri," ujar Sulami pelan. Soeharto juga, yang memberikan perintah untuk menghabisi mereka. Dia menggunakan seluruh surat kabar untuk melansir berita-berita bohong. Gerwani difitnah sebagai kelompok yang jahat, kejam, kumpulan pelacur. "Padahal, yang mendirikan itu adalah wanita-wanita yang sudah berjuang sejak zaman Hindia Belanda, Jepang, hingga zaman kemerdekaan," ujarnya.

Walau demikian diskusi soal perlu atau tidaknya Tap No XXV/MPRS/1966 dicabut, menurut Sulami, tetap perlu. Terutama, kalau sampai dicabut, akan menunjukan ketegaran bangsa Indonesia sendiri, bahwa bangsa ini berjiwa besar dan mempunyai toleransi sesama bangsa yang kuat.

Sulami menepis kekuatiran bahwa kalau Tap tersebut dicabut, PKI akan didirikan kembali. "Mendirikan sebuah partai seperti PKI yang sampai sekarang traumanya belum hilang, juga belum bisa," katanya. Lagipula, tambah Sulami, mana ada orang yang mau terbentur pada masalah yang sama?

"Kami golongan yang sudah 35 tahun digenjet terus. Baru kali ini mendapat hawa yang agak baik. Dan itupun masih mendapatkan banyak rintangan. Rintangannya, misalnya, masih banyak forum yang terus mengutuk kami. Jadi kalau ada yang mau mendirikan PKI lagi, tentunya akan menyulitkan diri sendiri," tandas Sulami. Dia mengaku sudah bahagia jika di hari tuanya bisa melakukan kegiatan kemanusiaannya tanpa hambatan.
(Phi)

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejauh penelitian yang ada, nama Sneevliet adalah pembawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan di Indonesia. Tidak hanya kepada orang Belanda di Indonesia, tapi juga orang Indonesia.

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Sejak tahun 1902 ia sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu itu ia tergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Ketika keluar tahun 1909, Sneevliet aktif di dunia perdagangan. Di situlah ia memasuki wilayah Indonesia.

Tahun 1913 tokoh ini tiba di Indonesia. Ia sempat bekerja di harian 'Soerabajaasch Handelsblad', Surabaya. Masih di tahun yang sama, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di perusahaan bertajuk Semarangsche Handelsvereniging. Tahun 1914, Sneevliet mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Organisasi politik yang tujuannya untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Indonesia. Adalah majalah Het Vrije Woord yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh Belanda yang juga aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono. Juga buruh buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

Semula Semaun, Darsono dan Alimin adalah anak buah HOS Tjokroaminoto. Mereka terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya sejak 1915. Setelah cukup dekat dengan Sneevliet, ketiganya memutuskan pindah ke Semarang. Tempat di mana Sneevliet mendirikan ISDV. Di Semarang, mereka menjadi pimpinan SI lokal. Karena sikap dan prinsip komunisme mereka yang semakin radikal, hubungan dengan anggota SI lainnya mulai renggang. Bahkan saat kongres ketiga di Bandung, Semaun dengan lantang dan terang-terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. Akibatnya SI pecah menjadi SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H.Agus Salim dan Abdul Muis. Di sisi lain ada SI Merah yang dikepalai Semaun dan teman temannya.

Sneevliet dan teman teman Belandanya memperluas pengaruh mereka ke kalangan yang memiliki posisi penting. Militer yang waktu itu personilnya sekitar 25.000 termasuk yang diincar Sneevliet. Yang 'digarap' Sneevliet adalah serdadu-serdadu angkatan darat. Angkatan laut digarap Brandsterder. Semaun, Darsono dan Alimin ditugaskan mempropaganda ke kalangan rakyat yang menjadi anggota SI.

Pemerintah Hindia Belanda yang mulai mengangkap gelagat tidak baik ISDV dengan propaganda komunisnya, menangkap Sneevliet dan mengusirnya dari Indonesia. Adapun ISDV yang sudah kehilangan pemimpin-pemimpin akibat diusir dari Indonesia, juga mulai dijauhi masyarakat karena sikap mereka yang seringkali radikal dan membuat jengkel masyarakat. Maka dari itu Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Ketuanya Semaun.

Tokoh kiri yang tidak kalah peranannya adalah Tan Malaka. Ia lahir di Gadang, Sumatera Barat. Saat berumur 16 tahun, Tan dikirim ke Nederland. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun. Oleh Semaun, ia diserahi tugas 'mulia' untuk membina dan mengajari generasi muda setempat dengan paham komunisme di sebuah sekolah. Sekolah ini kemudian diberi nama 'Sekolah Tan Malaka'.

Murid yang dianggap berprestasi akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Di saat-saat kosong atau hari hari khusus mereka ditugaskan untuk melakukan propaganda dikampung-kampung. Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nederland.

Selain menyusup ke kalangan masyarakat, PKI juga terang terangan menuliskan agitasinya lewat media massa. Tak sedikit media yang berkedok Islam, padahal di belakangnya komunis. Di antaranya yang terbit di Semarang seperti 'Sinar Hindia'; Soeara Ra'jat; 'Si Tetap'; dan 'Barisan Moeda'. Di Surakarta antara lain 'Islam Bergerak'; 'Medan Moeslimin; 'Persatuan Ra'jat Senopati'; dan 'Hobromarkoto Mowo'. Di Surabaya ada 'Proletar', di Jogjakarta terkenal dengan 'Kromo Mardiko' dan di Bandung dengan 'Matahari'; 'Mataram', 'Soerapati' dan 'Titar'. Di Jakarta ada dua yaitu 'Njala' dan 'Kijahi Djagoer'.

Pada Kongres PKI tanggal 11-17 Desember 1924 di Kota Gede Yogyakarta, dibicarakan tentang rencana gerakan secara serentak diseluruh Indonesia. Yang menjadi 'kembang' di kongres kali itu bernama Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok-kelompok yang masing masing terdiri dari 10 orang. Tapi usulannya ini kurang begitu disambut, pimpinan PKI saat itu: Darsono.

Memang, dibanding rekan seangkatannya: Semaun, Darsono tergolong lunak. Dia tidak pernah menginginkan terjadinya pertumpahan darah, atau penggunaaan bom, teror dan tindakan radikal lainnya.

Nah, ketika para pendiri PKI seperti Darsono, Semaun dan Alimin sudah 'hengkang' ke luar negeri, pimpinan pimpinan PKI pusat maupun daerah menjadi lebih radikal dan melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Jawa.

Pemberontakan 1926

Saat itu yang menjadi Gubernur Jendral adalah Van Limburg Stirum. Yang menjadi ketua Serikat Islam Merah sekaligus PKI bernama: Muso. Dalam propaganda, PKI di bawah Muso selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu pemilik rumah disuruh membeli karcis merah seharga setalen. Ada juga yang harganya satu setengah gulden. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara tanggal 12 dan 13 November 1926. Penjara Glodok dan Salemba termasuk yang diserang. Juga rumah Gubernur Jendral Van Limburg. Pada hari yang sama, di tempat lain, seperti Banten, terjadi hal sama.. Di sana malah berlangsung sampai 5 Desember. Di Bandung sampai 18 November, Kediri sampai 15 Desember. Rencananya akan terjadi juga pemberontakan di Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Tapi entah kenapa gagal.

Pemerintah Hindia Belanda langsung mengambil tindakan tegas. Tanggal 1 Desember 1926, sebanyak 106 pemegang karcis merah dari Tanah Abang dan Karet digiring ke kantor Kabupaten di daerah Molenvliet (Gambir sekarang, red). Muso sendiri lari ke Rusia. Sebelumnya ia berada di Singapura bersama Alimin.

Orang-orang PKI melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dibongkar. Pemberontakan meluas juga sampai ke Padang dan Padang Panjang. Dari kalangan militer yang terlibat tertangkaplah Wuntu, seorang serdadu Menado. Saat itu ia dan lima orang rekannya hendak merampas sebuah bengkel di Bandung. Gembong-gembong PKI yang sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum pemberontakan meletus adalah Darsono, Alirahman dan Marjohan. Sedangkan Alimin, pendiri PKI, sudah lebih awal ke Rusia.

Adapun Semaun yang lari dari Indonesia sempat mampir ke Leiden, Belanda. Di sana ia ikut dalam 'Perhimpunan Indonesia'-nya Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Karenanya pemerintah Belanda sempat menghubung-hubungkan peristiwa yang terjadi di Jawa dengan 'Perhimpunan Indonesia'. Bahkan Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo dan kawan-kawannya sempat ditangkap dan diinterogasi. Tapi karena tidak terbukti ikut dalam gerakan komunis, mereka dilepas kembali.

Mengenai pemberontakan PKI tahun 1926 ini, ada versi lain yang ditulis oleh Bung Hatta. Dalam memoarnya ia menulis rencana pemberontakan itu sempat diperdebatkan di kalangan pengurus PKI. Semuanya setuju ada pemberontakan, kecuali Tan Malaka. Akhirnya, diutuslah Alimin dan Muso untuk meminta pendapat ke pihak Moskow. Bukannya mendapat persetujuan, mereka malah dimaki Stalin. "Dasar kamu orang gila. Cepat pulang ke Indonesia dan batalkan rencana pemberontakan itu." Belum sampai ke-dua utusan tadi di Indonesia, pemberontakan sudah meletus.

Setelah kegagalan PKI tahun 1926, Semaun sempat bertemu dengan Hatta di Deen Haag. Akhirnya kedua tokoh yang berbeda prinsip ini menyetujui konvesi 4 pasal. Belakangan konvensi itu malah merugikan kedua belah pihak. Bung Hatta ditangkap dengan tuduhan mendirikan organisasi terlarang. Tapi melalui proses peradilan, Bung Hatta dilepaskan. Sedangkan bagi Semaun, konvensi ini ternyata tidak disetujui Stalin. Semaun malah dimusuhi dan memperoleh hukuman dari Stalin. Semaun mungkin lupa, dengan menandatangani konvensi ini berarti ia menempatkan gerakan komunis berada di bawah gerakan nasionalis. Ia diperintahkan untuk membatalkan konvensi itu dihadapan pers internasional. Ia melakukan hal tersebut. Setelah itu ia dibuang ke Semenanjung Krim. (febi/Dari Berbagai Sumber)

Pencabutan Tap MPRS XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran Marxisme/Leninisme seperti diusulkan Presiden Abdurrahman Wahid haruslah disertai dengan peningkatan ekonomi. "Jika itu tak bisa dicukupi, maka sebaiknya ditunda saja pencabutan itu," demikian tutur Kristiadi kepada pers dalam seminar bertajuk 'Evaluasi Perkembangan Terakhir di Indonesia' yang diselenggarakan CSIS (Center of Strategic and International Studies) di Jakarta Senin siang (03/04).

Kristiadi berpendapat, memang agak sulit untuk memutuskan apakah Tap MPRS XXV/1966 tersebut harus dicabut atau tidak. Baginya, komunisme berpotensi menawarkan impian, terutama soal janji keadilan sosial. "Kondisi kita saat ini sedang kritis dan masyarakat yang sedang terhimpit sangat gampang terbujuk dengan impian," jelas Kristiadi.

Pengamat Politik CSIS ini menyarankan, kebebasan sebaiknya dibuka lebih lebar apabila tingkat pendidikan rakyat dan kondisi ekonomi sudah memadai. Namun ia sendiri mengingatkan, komunisme tak bisa dilawan dengan aturan semacam Tap MPRS. Menurutnya, "Ideologi itu harus dilawan dengan kemakmuran, keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Mengenai kontroversi seputar pro-kontra pencabutan Tap MPRS XXV/1966 ini, Kristiadi menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang) Yusril Ihza Mahendra yang bertentangan dengan ucapan Presiden Abdurrahman Wahid. Kristiadi berpendapat, "Gagasan Gus Dur jika ditangkap secara jernih mengandung suatu nilai yang harus dipikirkan." (nezar)