Ketua DPP PDI Perjuangan
| 'Mega' | 'MPR' | 'MPR-1' | 'MPR-2' | 'MPR-3' | 'MPR-4' | 'MPR-5' | 'MPR-6' | |
********************************
AJInews EDISI SELASA 3 MARET 1998
MEGAWATI TOLAK PERTANGGUNG-JAWABAN SOEHARTO
JAKARTA (AJInews, 3/3/98)-- Tokoh oposisi nomor satu Indonesia, Megawati
Soekarnoputri, Selasa sore tadi mengeluarkan penolakannya terhadap pidato
pertanggung-jawaban presiden Soeharto dalam Sidang Umum (SU) Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pidato pertanggung-jawaban itu sendiri,
disampaikan Soeharto di hari pertama SU-MPR, tanggal 1 Maret lalu.Megawati menyampaikan pernyataan itu di hadapan sekitar seratus wartawan
dalam dan luar negeri, di kediamannya di kawasan Kebagusan, Jakarta
Selatan. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekjen PDI Alex Litaay,
Wakil Sekjen PDI, Haryanto Taslam, aktivis yang terkenal dalam gerakan
mahasiswa tahun 1978, Heri Ahmadi, diplomat dari Kedutaan Besar Amerika
Serikat, Belanda, dll.Dengan tegas Megawati menilai, bahwa sebagai mandataris MPR, Soeharto telah
gagal dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN dan Trilogi
Pembangunan, yang ditetapkan dalam SU MPR 1993 lima tahun lalu. Karena
itu, atas nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Megawati secara
tegas menyatakan, "atas nama warga dan simpatisan PDI yang berjumlah +/- 20
juta orang dengan tegas menolak pertanggung-jawaban presiden mandataris MPR
masa jabatan 1993-1998," demikian Mega dalam pernyataan 6 butir bertajuk
"Pernyataan Politik Partai Demokrasi Indonesia".Dalam pernyataan yang disampaikan hanya beberapa saat setelah bekas wakil
presiden AS Walter Mondale atas nama presiden Clinton menemui Soeharto
secara khusus, Mega menandaskan, bahwa Soeharto harus memberikan
pertanggung-jawaban yang lebih lengkap, jujur, dan obyektif.Dengan pernyataan itu, gerakan Megawati makin terarah langsung ke pusat
kekuasaan. Sesuatu yang telah ia mulai dalam "Pesan Moral Megawati
Soekarnoputeri," yang disampaikannya pada acara Halal Bihalal 1418 H di
tempat yang sama, 9 Pebruari 1998 lalu. Dalam kesempatan kali ini, Megawati
kembali menyinggung keprihatinannya, bahwa di tengah kemiskinan puluhan
juta rakyat Indonesia, di tengah kebangkrutan ekonomi Indonesia, ternyata
Soeharto memiliki kekayaan dalam jumlah yang tak masuk akal: 16 milyar
dolar AS, atau sekitar 16 trilyun dihitung dengan kurs sekarang."Di tengah suasana kebangrutan ekonomi negara, berita tentang kekayaan
Presiden Soeharto pribadi sejumlah US$ 16 Milyar sebagaimana ditulis
majalah "Forbes" terbitan 28 Juli 1997, seharusnya menjadi bagian dari
pertanggung-jawaban pribadi Presiden/Mandataris MPR 1993/1998 kepada
seluruh rakyat Indonesia," tandas Mega.Berikut ini adalah teks lengkap pernyataan Megawati.
--------------------------------------------------------------------PERNYATAAN POLITIK
PARTAI DEMOKRASI INDONESIADEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
(DPP-PDI)
Alarnat Jalari Diponegoro No. 58 TeIp.(021)
336331Jakarta 10310Setelah mendengar, mencermati dan mendalami dengan seksama isi
pidatopertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR masa jabatan1993-1998
yang disampaikan pada tanggal 0l Maret 1998 di depan Sidang Umum MPR, dalam
kenyataan terdapat hal-hal sangat mendasar yang sengaja diabaikan dan
tidakdisampaikan secara jujur dan terbuka dipertanggung-jawabkan, khususnya
yang terkait dengan pelaksanan Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis
Besar Haluan Negara.Dari kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kami alami selama
ini, maka kami menilai bahwa1. Pembangunan bidang politik dan hukum yang seharusnya sebagai manifestasi
Indonesia sebagai negara hukum ("rechtstaat") yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, telah sangat terabaikan dan
bahkan dalam praktek selama ini telah digeser ke arah kehidupan bcrbangsa dan
bernegara yang semata berdasarkan kekuasaan ("machtstaat");2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dijadikan satu-satunya pembuktian
tegaknya kedaulatan rakyat dan kesuksesan pelaksanaan demokrasi Pancasila;
justru merupakan bukti yang sangat nyata bahwa asas kedaulatan rakyat
digusur dengan cara pemaksaan kehendak kekuasaan yang dibukktikan melalui
rekayasapolitik kekuasaan yang puncaknya melahirkan peristiwa 27 Juli 1996
bcrdarah yang menjadi keprihatinan nasional maupun dunia internasional;3. Krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis yang meluas di
segala bidang dan pada akhirinya bermuara pada krisis kepercayaan rakyat
tcrhadap pemerintah; berdasarkan penilaian kami justru merupakan bukti
bahwa segala sesuatu yang dikatakan sebagai sukses pembangunan nasional
selama ini ternyata dibangun di atas dasar yang semu yang penuh dengan
rekayasa, manipulasi, seiring dengan merajalelanya praktek-praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini dibiarkan menggerogoti
mental, moral dan sikap hidup bangsa;4. Kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh daerah selama tahun-tahun
terakhir ini, membuktikan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional semaik
melebar dan membesar sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dan
kepemimpinan nasional yang dirasakan tidak terbuka, penuh rekayasa, tidak
adil dan melecehkan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini ketidak-percayaan
rakyat semakin dipertebal dengan kenyataan bahwa seluruh institusi
peradilan (lembaga yudikatif) dan lembaga perwakilan (Legislatif) telah
sepenuhnya terkooptasi di bawah pengaruh tekanan kekuasaan;5. Pertumbuhan ekonomi bukan hanyasurut ke titik nol, tetapi justru
menjadikan semakin besarnya utang luar negeri (+/- US$ 140 Milyar) yang
sangat membebani rakyat dan membuat perekonomian bangsa menjadi sangat
bergantung pada bantuan (kekuatan) luar negeri. Sementara pemerataan sama
sekali tak terbukti karena yang nyata terasa adalah melebarnya jurang
sosial antara kaya-miskin. Sedangkan stabilitas nasional berada dalam
kondisi kritis dan berpotensi rawan perpecahan;6. Di tengah suasana kebangrutan ekonomi negara, berita tentang kekayaan
Presiden Soeharto pribadi sejumlah US$ 16 Milyar sebagaimana ditulis
majalah "Forbes" terbitan 28 Juli 1997, seharusnya menjadi bagian dari
pertanggung-jawaban pribadi Presiden/Mandataris MPR 1993/1998 kepada
seluruh rakyat Indonesia.Berdasarkan penilaian obyektif yang kami lakukan ini sehubungan dengan
kegagalan presiden/mandataris MPR melaksanakan amanat GBHN dan Trilogi
Pembangunan (pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan
stabilitas nasional, maka kami atas nama warga dan simpatisan PDI yang
berjumlah +/- 20 juta orang dengan tegas menolak pertanggung-jawaban
presiden mandataris MPR masa jabatan 1993-1998.Selanjutnya kami mendesak presiden/mandataris MPR masa jabatan 1993-1998
untuk memberikan pertanggung-jawaban yang lebih lengkap, jujur, dan
obyektif, yang harus sesuai amanat dan petunjuk pelaksanaan konstitusi (UUD
1945 dan GBHN) secara benar dan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya
pertanggung-jawaban kenegaraan dilakukan.Jakarta, 03 Maret 1998
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
1993 - 1998Ketua Umum
Sekretaris Jenderal,
Megawati Soekarnoputri
Alex LitaayALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalists
Jl. PAM Baru Raya 16, Pejompongan,
Jakarta, Indonesia
Tel/Fax : (62-21) 5727018
E-mail :----------------------------------------
AYO SELAMATKAN INDONESIA!
untuk Indonesia yang menjamin hak atas kebebasan pers,
hak masyarakat untuk memperoleh informasi,
hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi***********************************
AJInews EDISI SENIN 9 MARET 1998
Redaksi AJInews menerima seruan Gerakan Pembaharu Indonesia (GPI), berikut
ini.SERUAN NASIONAL
MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN MPR-RI"RAKYAT ADALAH PEMILIK SAH KEDAULATAN DI NEGERI INI"
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang di Jakarta pada 1 -
11 Maret 1998, telah gagal menjawab tuntutan rakyat yang disampaikan
melalui berbagai organisasi, tokoh masyarakat, maupun perorangan. Sampai
Sidang Umum (SU) MPR yang menelan biaya tak kurang 45 miliar rupiah
berakhir, rakyat tidak mendapat jawaban memuaskan atas sederet
permasalahan berikut ini :1. MPR tidak mampu meminta pertanggungjawaban Presiden RI
selaku mandataris tentang krisis ekonomi-politik yang menyebabkan
kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, hilangnya pekerjaan jutaan
warga negara, bangkrutnya ribuan usaha rakyat, serta akibat-akibat lain
yang secara nyata telah menyengsarakan rakyat di kawasan kota maupun
pedesaan.2. MPR tidak memperdulikan rusaknya sendi-sendi kehidupan bernegara
dengan membiarkan praktek-praktek korupsi, kolusi (penyalahgunaan
jabatan dan wewenang), serta nepotisme (pemberian keistimewaan kepada
kerabat pejabat) berlangsung di hampir semua tingkat birokrasi.3. MPR tidak mendengarkan aspirasi/tuntutan rakyat, khususnya tentang
pergantian (suksesi) pemimpin nasional yang telah berlangsung selama
lebih 30 tahun. Bahkan, untuk ketujuh kalinya sejak 1967, MPR hanya
mampu menghasilkan satu orang (calon) Presiden, yaitu Jenderal Purn.
Soeharto.4. MPR telah menyalahartikan "Demokrasi Pancasila" menjadi budaya
yes-men, kebiasaan mohon petunjuk, dan kebijakan serba-setuju, yang
menyebabkan terabaikannya aspirasi rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan
tertinggi di negeri ini.5. Yang paling parah, rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada
hukum dan aparat pemerintah, karena rasa keadilan terbiasa ditundukkan
oleh kekuasaan dan uang.Memperhatikan semua kenyataan tadi, kami MENYERUKAN kepada pemuda,
mahasiswa, kaum pekerja, profesional, petani, nelayan, sopir, seniman,
ibu rumah tangga, pegawai negeri, pedagang, aktivis politik, anggota
ABRI, atau siapapun, tua maupun muda, yang mendambakan perubahan, untuk
DATANG dengan DAMAI pada :RABU, 11 MARET 1998, JAM : 10.00 WIB
Di Gedung MPR-DPR RI, Jln. Gatot Subroto Jakarta Pusatguna menuntut pertanggung jawaban MPR-RI, sekaligus menegaskan keinginan
rakyat bagi perubahan dan pembaruan yang lebih baik di tanah air
tercinta, Indonesia.DATANG dan SUARAKAN amanat penderitaan kita. Kehadiran kita di gedung
MPR-DPR adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh
Undang Undang.Gerakan Pembaharu Indonesia
Ketua Presidium,Ir. HERI AHMADI
Ketua Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1978*************************************
********************************
Received on Fri Mar 6 02:53:10 MET 1998 From: GPDI Subject: MISTERI SU-MPR 1998 MISTERI SU-MPR 1998 ___________________ Menjelang sidang umum MPR 1998 yang berlangsung dari tanggal 1 - 11 Maret, situasii politik Indonesia banyaak diwarnai hal-hal misterius menyangkut kelompok-kelompok gerakan pro demokrasi maupun gerakan militer. Sumber-sumber di Indonesia menyebutkan bahwa satu bulan menjelang SU-MPR dimulai, banyak aktivis pro demokrasi "hilang" entah kemana. Berita kehilangan tersebut telah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta oleh keluarga dan kerabat mereka. Sampai dengan hari ini Komnas HAM belum dapat mendeteksi kemana hilangnya para aktivis tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa ribuan anggota militer "menghilang" dari kesatuannya. Sedikitnya separo dari anggota Batalyon Kaveleri yang bermarkas di Cijantung dan beberapa pasukan dibawah Kodam III Siliwangii dan Kodam IV Diponegoro ditambah dua kompi pasukan gabungan yang diterjunkan untuk menangani kerusuhan di Pantura "menghilang" dengan membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan. Sementara itu Kodam V Jaya dan Polda Metro Jaya telah menyiagakan pasukan cadangan yang akan siap diterjunkan untuk memperkuat 25.000 pasukan gabungan Kodam V dan Polda Metro dibawah komando Pangdam V Jaya Mayjed Sjafrie Sjamsoeddin. Penyiagaan pasukan cadangan ini kemungkinan untuk menangkal gerak pasukan Kodam III Siliwangi yang bermarkas di Bandung, Subang, Cianjur, Cimahi dan Serang serta pasukan dari Arhanudri dan kesatuan Kaveleri Kujang maupun dari kesatuan-kesatuan lain yang tidak terdeteksi yang kini telah tersebar di pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang dan Bogor. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagai- mana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama. Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita analisaa disini. Pertama, telah terjadi kolaborasi kekuatan sipil dan kelompok militer progresif. Sikap kelompok militer yang menyempal dari induk organisasinya ini kemungkinan besar lebih disebabkan karena kejenuhaan dan kefrustasian mereka terhadap sistem yang selama ini juga mengekang mereka. Suatu realita yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia, walaupun secara garis komando setiap prajurit harus loyal kepada kesatuan dan atasannya, pada kenyataannya keluarga militer di Indonesia termasuk kelompok masyarakat marginal yang juga berada dalam garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini dan dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, mereka pun juga marah karena keluarga mereka juga lapar. Para petinggi tidak bisa terus-menerus mensuplai kebutuhan para prajurit beserta keluarganya secara optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi terjalinnya kerjasama kekuatan bersenjata dengan sipil dan bersama-sama merancang strategi gerakan. Guna efektif dan terkendalinya gerakan, semua kekuatan berada dalam camp-camp konsentrasi. Karena ini merupakan gerakan laten, maka tidak banyak yang mengetahuinya, sehingga muncul istilah "hilang" dan "menghilang" tadi. Kedua, para aktivis demokrasi di Indonesia "menghilang" untuk mengatur strategi gerakan mereka setelah mengetahui banyak pasukan siluman yang berkeliaran di Jakarta. Pasukan siluman ini kemungkinan besar berasal dari kelompok pasukan yang "menghilang" dari kesatuannya dan ini merupakan ancaman serius bagi para aktivis. Ketiga, para aktivis demokrasi "menghilang" karena ketegangan yang berkembang sekarang ini telah menjurus pada ketegangan bersenjata. Isu perpecahan di tubuh ABRI dan membelotnya ribuan pasukan dari kesatuannya memang perlu diwaspadai. Kemungkinan terjadi konflik bersenjata secara terbuka di Indonesia dapat memakaan korban siapapun. Keempat, para aktivis demokrasi di Indonesia benar-benar "hilang" dilibas oleh pasukan siluman tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan militer akan menjalankan operasi khusus mirip "Petrus" (penembak misterius) -- yang sukses besar dalam menumpas para preman di Indonesia padaa akhir tahun 1970 sampai awal 1980-an. Kemungkinan ini cukup besar bila kita kaitkan pula bagaimana ABRI memainkan peranan dalam kasus Santha Crus Timor Timur maupun penyerbuan markas PDI dari tangan kelompok pendukung Megawati beberapa waktu lalu, kasus-kasus ini mencatat ratusan orang hilang dan tidak diketemukan sampai sekarang. Apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia dan bagaimanaa kita harus menyikapinya, adalah sesuatu yang secara tegas harus kita jawab sekarang ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu gerakan demokrasi di Indonesia. Pertama, mewartakan apa yang sekarang terjadi di Indonesia kepada seluruh jaringan pro demokrasi di seluruh dunia sekaligus mengkampanyekan kebobrokkan pemerintahan Suharto beserta kasus-kasus pelanggaran hak azasi. Kedua, menumbuhkan opini massa dan menggalang demonstrasi secara besar-besaran di seluruh duniaa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah negara-negara di dunis dan lembaga-lembaga moneter interneasional untuk memblokir semua bantuan mereka ke pemerintah Indonesiia serta tidak memberikan pengakuan terhadap hasil SU-MPR 1998. Ketiga, melalui opini massa dan demonstrasi, mendesak para pemimpin dunia untuk menekan Jend. (Purn) Suharto meletakan jabatan dan mengembalikan kekuasaannya kepada rakyat Indonmesia. Mendesak Dewan Keamanna PBB untuk membaantu memulihkan hak-hak sipil warga negara dan terbentuknya pemerintahan sipil di Indonesia. Langkah-langkah strategis ini sangat mungkin dilaksanakaan mengingat mata dunia sekarang sedang tertuju ke Indonmesiaa. Dan kasus pencemaran udara akiibat dari kebakaranm hutan di Indonesia beberapa waktu lalu juga masih menjadi luka yang sangat mudah menimbulkan kemarahan internasional terhadap rezim Suharto. Sekarang tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita yang selama ini menyebut diri sebagai para aktivis dan pendukung gerakan demokrasi di Indonesia mau secara sungguh-sungguh melakukan itu atau tidak? Kesempatan tidak pernah datang setiap waktu. Taktik dan strategi memang diibutuhkan dalam setiap gerakan. Perhitungan-perhitungan matang yang berlandaskan pada analisa-analisa tajam memang perlu dilakukkan, dan ini adalah proses kedewasaan berpoliitik. Tapi akankah kkita terus bicara proses tanpa pernah tahu kapan momentum yang tepat untuk bertindak? Solidarity for the Indonesian Democracy Movement. ============================================================== CSVI / GPDI Coordinationgroup for Support to the People's Resistance in Indonesia /Supporting Movement for the Democratisation in Indonesia * SUPPORT PRO-DEMOCRATIC MOVEMENT! * REPEAL 5 PACKGES ANTI-DEMOCRATIC LAW '85! * END ARMS TRADE! * FREE ALL POLITICAL PRISONERS! * REFERENDUM FOR MAUBERE PEOPLE! visit to WWW at: http://www.xs4all.nl/~peace E-mail: [email protected]***********************************
From: "Andi Mattalata" <>
To:
Subject: Pertanggung Jawaban Suharto (Presiden)
Date: Sun, 01 Mar 1998 03:57:05 PSTMenurut ulasan beberapa peserta SU MPR, pidato Pertanggung Jawaban
Suharto sebagai Presiden tidak menyentuh atau tidak menyinggung tentang
Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Praktek tidak terpuji para Pejabat.
Demikian pula ulasan tentang krisis ekonomi dan moneter yang saat ini
terjadi tidak dijelaskan secara benar. Bila diteliti dan dikaji lebih
dalam lagi banyak hal yang dilaporkan Suharto hanyalah sekedar laporan
yang dangkal, apa lagi bila dikaitkan ini adalah pidato Pertanggung
Jawaban sebagai Presiden, yang sudah berkuasa selama 5 tahun dan saat
ini belum ada tanda tanda kepulihan dari krisis yang begitu
menyengsarakan Rakyat.
Pidato Pertanggung Jawaban Suharto ini bila memang tidak layak untuk
diterima, seharusnya ditindak lanjuti oleh seluruh anggota MPR, untuk
berikutnya dinyatakan bahwa Suharto telah gagal bertindak sebagai
Mandataris MPR, dan telah menyengsarakan Rakyat, serta menumbuhkan
dengan subur Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Kronisme dan kerusakan moral
para Pejabat. Bila ini berhasil disepakati, tentunya harus dipelopori
oleh Fraksi ABRI, dan seluruh Rakyat, maka untuk selanjutnya Suharto
tidak mungkin menjadi Presiden lagi (bahkan dapat diajukan ke
pengadilan).
Kita tunggu keberanian dari ABRI, karena yang lainnya sudah dapat
dipastikan "ayam sayur"
AM.***********************************
*************************************
From: KdP Net BCC to: Subject: D&R: "Sidang Akbar yang Tinggal Ketok Palu" Date sent: Mon, 2 Mar 1998 11:05:25 +0700 Send reply to: [email protected] Kabar dari PIJAR [Image] Edisi 52/02 - 28/Feb/1998 Nasional --------------------------------------------------------------------------- "Sidang Akbar yang Tinggal Ketok Palu" ----------------------------------------------------------------- Sidang umum MPR yang dimulai pekan ini diramalkan akan membosankan karena semua materi sudah selesai dibahas. Kecuali bila pencalonan Emil Salim ditanggapi. ----------------------------------------------------------------- TAK tampak kesibukan berarti di gedung DPR/MPR meskipun perhelatan besar sidang umum (SU) MPR tinggal hitungan hari. Yang terlihat hanyalah tukang tukang yang sibuk membersihkan gedung yang mulai 1-11 Maret mendatang bakal jadi pusat perhatian orang itu. Tak juga tampak pengamanan yang berlebih. Kegiatan di gedung wakil rakyat itu kelihatan berjalan seperti biasa. Kegiatan fisik sidang umum mungkin baru terlillat Rabu pekan ini, 25 Februari, di saat 1.000 anggota MPR dan 250 orang peninjau mulai masuk ke hotel-hotel yang ditentukan: Hotel Indonesia dan President (untuk anggota Fraksi Karya Pembangunan/FKP), Sari Pan Pacific (Fraksi ABRI dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia/F-PDI), dan Sahid Jaya (Fraksi Persatuan Pembangunan/F-PP dan Fraksi Utusan Daerah/FUD). Saat itulah, aktivitas pengamanan akan berjalan. Pasukan Komando Operasi Jaya yang berjumlah 25 ribu personel akan berjaga penuh, mulai dari tempat penginapan dan terutama di gedung DPR/MPR yang akan jadi tempat pemilihan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden mendatang. Tapi, sebenarnya, tanpa banyak pemberitaan -- entah karena takut atau karena media massa sudah kembang kempis -- penjagaan untuk perhelatan ini sudah dilakukan jauh sebelumnya. Lebih tepatnya, aparat melakukan aksi bersih-bersih. Maka, tanpa KTP, para pendatang dari daerah banyak yang tak bisa lolos dari terminal-terminal bus. Aktivis prodemokrasi pun banyak yang ditangkapi, malah beberapa di antaranya tak jelas keberadaannya hingga kini (lihat: Repotnya Mengawal Wakil Rakyat). Namun, sebenarnya yang lebih mereka takutkan adalah tersebarnya isu-isu yang kini lebih dipercaya masyarakat. Seperti awal pekan ini beredar selebaran gelap yang mengajak masyarakat kecil datang ke gedung DPR/MPR untuk menerima pembagian sembilan bahan pokok (sembako). Isu ini tak berlanjut, mungkin karena sudah adanya ancaman dari Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin yang akan menindak siapa saja pengunjuk rasa yang turun ke jalan. Ancaman yang dikeluarkan bersamaan dengan larangan kumpul seminggu sebelum dan sesudah sidang umum ini adalah salah satu persiapan aparat untuk menjaga agar perhelatan ini bisa mulus. Selain itu, berbagai persiapan lain juga sudah dilakukan oleh pihak DPR/MPR. "Semua bahan dari Badan Pekerja (BP) MPR sudah diterima anggota MPR," kata Sekjen DPR/MPR Afif Ma'roef. Bahan yang dimaksud adalah tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan non-GBHN yang sudah dibahas BP MPR sejak tiga bulan lalu. Sayang, Afif menolak memberitahu berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk kegiatan ini. Lima tahun lalu, dana yang dikeluarkan mencapai Rp 11 miliar, yang antara lain dipakai untuk membayar uang makan tiap anggota Rp 75 ribu/hari, uang kehormatan untuk anggota MPR sebesar Rp 500 ribu, dan uang sidang Rp 165 ribu. Kini, dengan kurs dolar yang menguat, bisa dipastikan biayanya akan membengkak karena hotel-hotel berbintang yang ditempati mematok tarir dalam dolar. Dan, tarif mereka tak main-main. Harga kamar di Hotel President berkisar antara US$ 143 (single) sampai US$ 600 (presidential suite) dan seluruh kamar di sana sudah fullly broked untuk para anggota MPR itu. Harga presidential suite di tiga hotel lain malah jauh lebih mahal sampai US$ 4.000 di Hotel Sahid. Kalau Anda mau tahu biayanya, tinggal kalikan saja jumlah kamar dengan jumlah hari dan kurs dolar yang berlaku saat itu. Tinggal Ketok Palu Tentu, biaya sebesar itu tak bisa dibandingkan dengan perhelatan akbar yang selalu ditunggu orang karena diharapkan bisa menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sayangnya, harapan orang kali ini, agar SU MPR membawa angin demokratisasi, kelihatannya terlalu berlebihan. Maka, tak salah kalau timbul anggapan miring bahwa kegiatan ini hanyalah pemborosan uang yang tak seharusnya dilakukan pada saat krisis moneter seperti sekarang. Soalnya, SU MPR kali ini ibarat sidang, sudah tinggal ketok palu saja. Jangan harap bakal ada perdebatan atau adu argumentasi antar-para anggota MPR yang akan menghidupkan iklim demokratis di ruang-ruang wakil rakyat itu. Apalagi harapan bakal ada voting, suatu hal yang sebenarnya sah menurut konstitusi, tapi selalu dianggap cacat karena menelurkan keputusan yang "benjol". Soalnya, harap maklum, segala materi penting untuk perhelatan itu praktis sudah selesai. Arena SU hanya tinggal mengesahkan saja GBHN, 14 rancangan keputusan, dan 13 rancangan ketetapan yang sudah selesai dibahas di BP MPR. Dengan anggota-anggota MPR yang makin tak "bergigi" -- sebagian karena pengaruh nepotisme, yang lain karena takut kehilangan kursinya -- tak ada lagi anggota fraksi yang berani ngotot mempertahankan pendapatnya dalam forum BP sehingga satu materi bahasan harus di-pending dari B P dan perlu dibawa ke SU. F-PP yang sejak beberapa periode lalu selalu mempermasalahkan aliran kepercayaan, misalnya, kini menerima saja ketika aliran kepercayaan ini dimasukkan dalam bab "agama" dan bukan "budaya" seperti permintaannya. Satu-satunya materi yang sempat mengganjal selama pembahasan BP adalah tentang pemilu. Namun, soal ini pun tak akan jadi pembahasan dalam SU, soalnya hanya menjadi "catatan" di BP MPR. Padahal, dalam beberapa SU sebelumnya, dua fraksi gurem, F-PDI dan F-PP, sempat mempertahankan pasal ini mati-matian. Aisyah Aminy, salah satu Ketua DPP PPP mengakui fraksinya tidak ngotot memperjuangkan materi pemilu yang mereka inginkan agar partai sampai ke tingkat desa. "Memang, ada hal-hal yang belum maksimal bagi partai, tapi dalam keadaan seperti ini kita harus pandai-pandai agar SU tidak menyebabkan hal-hal yang menjadikan keresahan," ujarnya kepada Republika. Amien Rais Realistis Tampaknya, dengan materi anggota MPR yang tak berani berinisiatif ditambah sikap tak mau bikin keresahan itulah, maka para anggota MPR dari kelima fraksi sudah memutuskan calon presiden dan wapres pilihannya, tiga pekan sebelum SU dimulai. Biasanya, nama-nama ini baru beredar menjelang SU ditutup. Golkar bahkan sudah mencalonkan Presiden Soeharto sejak ulang tahunnya pada Oktober tahun lalu, tapi Presiden baru menyetujui usulan Keluarga Besar Golkar (KBG) itu akhir Januari lalu. Saat itu, KBG menyebutkan kriteria yang mereka inginkan untuk wapres, yaitu 15 kriteria pokok yang ada dalam ketetapan MPR ditambah 14 kriteria tamhahan. Menristek B.J. Habibie dianggap sehagai calon yang paling tepat, terutama dalam kriteria: memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Walau begitu, Golkar sempat mencuatkan dua calon, Habibie dan Harmoko. Tapi, dengan mengucap legowo (ikhlas), Harmoko menyatakan memberikan kesempatan kepada Habibie. Dalam waktu yang tak terlalu lama, fraksi-fraksi lain, F-PP, FPDI, F-UD, dan terakhir F-ABRI ikut mendukung Habibie yang pada periode ini menjabat sebagai koordinator pelaksana harian Dewan Pemhina Golkar. Perdehatan tentang wapres yang sejak hcbcrapa bulan sebelumnya meramaikan bursa orang nomor dua itu kontan berhenti. Selama ini, Wakil Ketua F-UD Poedjono Pranyoto menyatakan sudah menerima 14 nama wapres yang diusulkan masyarakat. Orang banyak menaruh harapan kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ginanjar Kartasasmita atau Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi Hartarto yang sama-sama dianggap memenuhi kriteria KBG. Namun, belum lagi nama Habibie muncul, entah kenapa Ginanjar menyatakan tak bersedia dicalonkan. Tindakan yang sama kemudian diikuti oleh Try Sutrisno, salah satu calon yang banyak pendukungnya, yang menganggap jabatan wapres cukup satu periode saja. Munculnya dua nama ini juga membuat nama Amien Rais dan Megawati, dua tokoh yang sudah mencalonkan diri menjadi presiden dan sempat mcnghangatkan panggung politik Tanah Air, seperti tenggelam. Anggapan ini ditolak oleh Amien Rais. "Saya tidak loyo, hanya tidak ingin menjerumuskan adik-adik yang mendukung saya ke suatu aksi yang counter produktif," kata Amien yang tidak percaya demokrasi yang ia tegakkan harus melalui kekerasan. Ketua PP Muhammadiyah itu juga mengaku sikapnya realistis. Bagaimana tidak, ada 25 ribu pasukan yang akan mengamankan SU, sementara anak muda yang berani berdemonstrasi cuma ratusan. "Kalau demikian, lantas hanya jadi dagelan Mataram. Tidak ada gunanya," ujarnya. Kelihatannya, akibat terlalu lama terkungkung oleh aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan, mahasiswa sekarang tak punya nyali untuk turun ke jalan untuk memperjuangkan haknya. Akhirnya, yang dilakukan oleh sebagian dari mereka adalah mengadakan jajak pendapat tentang kepemimpinan nasional. Ini misalnya dilakukan oleh Gerakan Rakyat untuk Perubahan (GRUP) di Solo yang membuat 25 ribu lembar kuesioner. Hasilnya, dari hampil 17 ribu responden, 92 persen tidak setuju Soeharto dicalonkan kembali. Fenomena Emil Salim Tapi, ya, aksi mereka cuma sampai di situ. Apa itu lalu berarti SU dan pergantian presiden yang kali ini amat krusial mengingat usia dan kesehatan Soeharto akan lancar seperti mobil di jalan tol? Nanti dulu, di saat-saat terakhir ada gerakan baru yang memheri harapan SU bisa lebih demokratis dan penuh dengan warna politik. yaitu masuknya nama Emil Salim, mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sebagai calon wapres. Fenomena Emil ini unik. Tak ada organisasi besar yang berdiri di belakangnya, meskipun ia masih tercatat sebagai anggota Dewan Penasihat lkatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia. Pendukungnya, yang kini kabarnya sudah mencapai 10 ribu orang, seluruhnya orang-orang independen yang berasal dari berbagai profesi. Salah satu pendukungnya, Nurcholish Madjid, melihat Emil mencerminkan ide-ide demokrasi karena orangnya terbuka, egaliter, dan dialogis. Emil sendiri yang kini sibuk berkeliling mengaku tak mencari kedudukan. "Tapi, mencoba menumbuhkan gagasan agar rakyat juga mampu berbicara lima tahun sekali dalam forum MPR," katanya. Mantan birokrat yang bersedia dicalonkan asalkan konstitusional itu juga mengikuti jalur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jalur konstitusional ini sebenarnya juga dilakukan pendukung Amien Rais dan Megawati yang surat dukungannya sudah sampai ke MPR, tapi tak pernah dilakukan oleh Berar Fathia, seorang anggota PDI yang mencalonkan diri sebagai presiden, dan Sri-Bintang Pamungkas yangsudah memproklamasikan pencalonannya sebagai presiden, dua tahun lalu. Namun, pemasukan nama Emil oleh Gerakan Masyarakat Madani, tim sukses Emil Salim, menarik perhatian karena hanya dua pekan sebelum SU MPR dimulai, sudah dua kali mereka memasukkan pencalonan namanya ke MPR dengan dukungan yang terus bertambah. Pemasukan nama pada saat seperti ini bukanlah hal yang salah karena baru pada 8 Maret mendatang, fraksi-fraksi di MPR menyebutkan wapres pilihannya. Namun, pagi-pagi masuknya nama bekas birokrat yang dikenal jujur dan tak kenal korupsi ini rupanya bikin sewot beberapa petinggi F-KP. Padahal, tak seperti pencalonan H.J Naro dalam SU MPR 1988 yang sudah sampai ke fraksi di MPR, pencalonan Emil ini masih amat dini. "Cara ini tidak membantu pendidikan politik, tapi malah jadi kendala karena fiaksi-fraksi sudah memutuskan. Sebagai kader Golkar mestinya mengerti mekanisme yang ditempuh Golkar," ujar Wakil Ketua DPR/MPR dari F-KP Abdul Gafur. Belakangan, setelah melihat ancamannya tampak tak mempan, bekas menteri yang namanya baru muncul kembali belakangan ini mengeluarkan jurus pamungkas. Bahwa anggota Golkar yang tak memilih calon yang sudah disepakati, dianggap bukan anggota Golkar dan akan mendapat sanksi. Kabarnya, untuk mencegah pembelotan, Golkar juga akan membuat kartu absensi -- yang jelas harus ditandatangani anggota -- dengan kop bertuliskan "Mendukung Soeharto & Habibie". Upaya ini tampaknya perlu mereka lakukan karena mungkin saja ada anggota F-KP yang membelot. Adalah Indra Bambang Oetojo, anggota F-KP. yang pertama mencuatkan nama Emil Salim itu. Bahkan, Albert Hasibuan, salah seorang Ketua DPP Golkar, termasuk salah seorang yang mencantumkan tanda tangannya untuk mendukung Emil. "Ia mempunyai konsep menyelesaikan kesulitan ekonomi," begitu alasannya. Tindakan Abdul Gafur tersebut tampak berlebihan dalam suasana yang mendorong iklim demokratisasi seperti yang seorang digalakkan. Nurcholis lalu mengingatkan bahwa ketika 10 tahun lalu Naro mencalonkan diri sebagai wapres, masih dianggap skandal, tapi kini banyak calon wapres yang masuk dan tak jadi persoalan. "Jadi, ada grafik naik dalam soal demokrasi itu," katanya. Presiden Soeharto sendiri pun ketika memberikan komentarnya tentang SU MPR 1988 -- di mana ada pencalonan Naro dan interupsi lbrahim Saleh -- menganggap kegiatan itu lebih hidup, dinamis, dan dikenang orang. "Keputusan yang diambil dan cara-cara mengambil keputusan akan dicatat oleh sejarah politik dan ketatanegaraan kita," ujar presiden dalam pidato pelantikannya tahun 1988. Kalau presiden sendiri berkomentar begitu, lalu mengapa ketua-ketua fraksi begitu ngotot mempertahankan dua nama yang dicalonkan? Jangan-jangan karena memang sudah ada pesan sponsor dari atas? Jika memang benar begitu, rupanya skenario pimpinan nasional sudah digariskan. Yang masih ditunggu orang adalah apakah presiden dalam pidato pelantikannya nanti akan mengucapkan kalimat, "lnsya Allah, tugas kepresidenan akan saya laksanakan sepenuhnya selama lima tahun mendatang", seperti yang dilakukan 10 tahun lalu. Kalau tak ada, ya, sejak sekarang kita bisa menebak siapa pimpinan negara kita mendatang. Laporan Achmad Nur S., Andreas A. Purwanto, Ate, J. Primus, Rachmat H. Cahyono, Tiarma Siboro, Dwi Arjanto, dan L.N. Idayanie Majalah D&R, 28 Februari 1998 --------------------------------------------------------------------------- [Image] Copyright (c) PDAT*******************************
*************************************
Received on Thu Mar 5 03:42:50 MET 1998 Kabar dari PIJAR From: Aliansi Jurnalis Independen [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, March 04, 1998 6:20 AM AJInews EDISI SELASA 3 MARET 1998 PANDANGAN UMUM KIPP-HAM ATAS PERTANGGUNG-JAWABAN SOEHARTO JAKARTA (AJInews, 3/3/98)-- Pidato pertanggung-jawaban presiden Soeharto terus mengundang kritik dari berbagai kalangan. Selasa siang tadi Komite Indonesia untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KIPP-HAM), mengeluarkan pula pernyataan yang menolak pidato presiden yang disampaikan 1 Maret lalu. KIPP-HAM, yang unsur pendukungnya terdiri dari Unsur Pendukung: YLBHI, KIPP, AJI, LAPASIP, PIPHAM, ELSAM, mengeritik para anggota MPR, yang melalui fraksi mereka masing-masing, pagi-pagi sudah menyatakan akan menerma baik pertanggung-jawaban Soeharto. Padahal terlalu banyak hal yang mengandung pertanyaan dari pidato itu. Berikut ini teks lengkap pernyataan KIPP-HAM ---------------------------------------------------------------------- KOMITE INDONESIA untuk PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK HAK ASASI MANUSIA (KIPP-HAM) (INDONESIAN COMMITTEE for THE PREVENTION OF HUMAN RIGHTS VIOLATION) Unsur Pendukung: YLBHI, KIPP, AJI, LAPASIP, PIPHAM, ELSAM Jl. SMEA Vl126, Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur Telp/Fax: 62-21-8095750 SIARAN PERS Tentang: PANDANGAN UMUM ATAS PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sehubungan dengan Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI di hadapan SU MPR Rl tanggal 1 Maret 1998, maka sebagai wujud partisipasi politik dan tanggung jawab warganegara, kami menyampaikan pandangan-pandangan umum sebagai berikut: Pertama, MPR RI sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi yang mengangkat Presiden serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang kemudian dijalankan oleh Presiden, harus secara sungguh-sungguh melakukan penilaian, mengambil sikap dan membuat putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Soeharto selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan MPR RI, Nomor IV/MPR 1993 tentang Pengangkatan Presiden RI. Parameter Penilain, pengambilan sikap dan pembuatan keputusan secara formal. Konstitusional adalah keseluruhan GBHN 1993, dengan tidak mengabaikan parameter politik berupa tuntutan dan aspirasi sosial politik yang hidup dalam masyarakat. Dalam GBHN 1993 telah ditetapkan tujuan, sasaran umum, dan prioritas pembangunan lima tahun ke enam, serta sasaran-sasaran ke tujuh bidang pembangunan nasional yang meliputi (1) ekonomi, (2) kesejakteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, (3) agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) ilmu pengetakuan dan teknologi, (5) hukum, (6) bidang politik, Aparatur Negara, penerangan, komunikasi dan media massa, serta (7) pertahanan keamanan. Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR Rl tanggal 1 Maret 1998, lebih merupakan semacam "progress report" bersifat umum, dan tidak mencakup substansi menyeluruh ke tujuh tujuan bidang pembangunan nasional tersebut di atas. Kedua, secara khusus di bidang hukum seharusnya Presiden/Mandataris MPR RI dapat mempertanggungjawabkan seberapa jauh sasaran bidang pembangunan hukum lima tahun ke enam telah tercapai, dan bagaimana dalam pelaksanaan kekuasaan negara nilai serta prinsip negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) telah dijalankan. Masih banyak produk hukum yang ditinjau dari prinsip legitimasi historis dan standar-standar hak asasi manusia tetap berlaku, bahkan semakin banyak diterapkan terutama pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang memperlihatkan adanya peningkatan frekuensi penggunaan UU Tindak Pidana Subversi, UU tentang Kegiatan Politik, pasal-pasal "penyebar kebencian", dan dengan begitu juga menunjukkan bertambahnya terpidana politik. Tidak kurang pula jumlahnya agenda pembangunan hukum nasional yang belum terpenuhi, seperti pembaharuan KUHP, UU Perlindungan Konsumen dan lain-lain, di samping masih belum teragendakannya perundangan-undangan yang mengefektifkan proteksi hak asasi manusia. bMasih harus dipertanggungjawabkan pula persoalan-persoalan besar yang muncul dalam penegakan hukum yang sempat menjadi sorotan publik. Ketiga, oleh karena menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Presiden RI adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, dan dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab di tangan Presiden (concentration of power and responsibility up on the President) maka harus dipertanggungjawabkan pada berlangsungnya sejumlah peristiwa politik yang pada dasarnya mencerminkan penyimpangan konstitusional dalam lima tahun terakhir, seperti kasus pembredelan Tempo, Editor dan Detik, serta berbagai bentuk intervensi kekuasaan terhadap kebebasan pers. Tragedi berdarah 27 Juli 1996, intervensi mendalam atas kemandirian partai politik, kekerasan politik dan kecurangan sistematik (systematic trand) pada masa pemilihan umum tahun 1997, kurang berfungsinya mekanisme dan kelembagaan politik sebagai sumber terjadinya kekerasan kolektif dalam dua tahun terakhir dan lain-lain. Secara umum, dalam dua tahun terakhir telah terjadi lebih banyak peristiwa pelanggaran hak-hak sipil dan politik, utamanya dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI tidak dipaparkan pada perkembangan aparatur negara guna memberikan gambaran jelas mengenai fungsi dan peranan aktualnya dalam pembangunan bangsa. Masalah aparatur negara penting untuk dipertanggungjawabkan mengingat banyaknya kritik tentang korupsi, kolusi, monopoli, oligopoli dan nepotisme yang menambah parah krisis nasional, di samping kritik-kritik mengenai korupsi yang dikomunikasikan oleh lembaga-lembaga studi mancanegara seperti Transparency International Political and Economic Risk Counsultancy. Dalam bidang pembangunan politik. Aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI tidak menyinggung tentang nasib yang dialami pers nasional, baik yang berkaitan dengan restriksi politik maupun ancaman atas kelangsungan hidup akibat melonjaknya harga ke atas. Ancangan politik ke depan nampaknya tidak menyiratkan kemungkinan ditempuhnya reformasi politik sebagai langkah untuk pada jangka pendek mengatasi krisis kepercayaan, dan pada jangka lebih jauh memulihkan legitimasi (relegitimasi) politik sebagai prasyarat strategis pembangunan nasional . Keempat, indikator-indikator kesejahteraan rakyat lebih digambarkan dalam bentuk kuantitatif, sementara secara kualitatif perlu dikaji seberapa jauh hak-hak sosial-ekonomi rakyat sudah dipenuhi, dan bagaimana krisis-krisis ekonomi nasional telah menimbulkan dampak luas bagi penurunan kualitas kehidupan rakyat, khususnya di lapisan menengah ke bawah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan fungsi dan otoritas MPR RI sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan negara tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, sudah seharusnsya MPR RI tidak begitu saja mengeluarkan ketetapan yang "menerima sepenuhnya dengan baik pertanggungjawabkan Presiden RI" sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden RI tahun 1998, seperti juga yang terjadi dalam masa persidangan MPR RI sebelumnya dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR RI. MPR RI, diharapkan dapat mengkaji dan menguji Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR RI tersebut secara kritis dan penuh rasa tanggungjawab nasional bertolak dari parameter-parameter konstitusional serta politik yang ada. Adalah pada tempatnya pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam pembahasan di MPR RI atas Pidato Pertanggungjawaban itu dilakukan secara dialogis dengan kehadiran langsung Presiden/Mandataris MPR RI. Mekanisme pertanggungjawaban ini mencerminkan fungsi serta otoritas MPR RI serta etika politik nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 TAP No. I/1983. Jakarta, 3 Maret 1998 Penandatangan, HJC. Princen (LPHAM) Mulyana W Kusumah (Sekjen KIPP Indonesia) Aderita De Jesus Soares (ELSAM) Dadang RHs (Sekretaris AJI) N Wirakusumah (Pipham) Agus Edi Santoso (Lapasip) Dadang Tri Sasongko (YLBHI) ---------------------------------------------------------------------- ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN Alliance of Independent Journalists Jl. PAM Baru Raya 16, Pejompongan, Jakarta, Indonesia Tel/Fax : (62-21) 5727018 E-mail : [email protected] ---------------------------------------- AYO SELAMATKAN INDONESIA! untuk Indonesia yang menjamin hak atas kebebasan pers, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi*******************************************
*************************************
Received on Thu Mar 5 06:04:57 MET 1998 Kabar dari PIJAR Jakarta Post, 2 March 1998 Presidential accountability speech incomplete: PPP, PDI JAKARTA (JP): The two minority parties criticized President Soeharto's account of his last five years of leadership as incomplete and suggested improvements yesterday. United Development Party (PPP) chairman Ismail Hasan Metareum and Indonesian Democratic Party (PDI) chairman Soerjadi separately said the President failed to include in his speech certain strategic issues, including the need for political reform. "What has been achieved in the political sector (over the past five years) is far below our expectations, " Ismail, better known as Buya, told reporters after the opening of the General Session of the People's Consultative Assembly (MPR) yesterday. Two PPP legislators, Hamzah Haz and Muhammad Buang, shared Ismail's view. "The President's accountability speech was focused on economic reform only, while economic problems cannot be separated from politics," Hamzah said. "Economic reform should go hand in hand with political reform," Buang said. Soerjadi said Soeharto's accountability speech failed to discuss existing mismanagement in the government. "The account was incomplete because it discussed mostly the country's success in development programs," he said. "The account did not touch on government officials' corruption and collusion, or business monopolies." He said the PDI faction had begun preparing its response to the presidential accountability speech He declined to explain the faction's final stance. Golkar legislator Pinantun Hutasoit said there would be no reason for his faction to reject the President's account of leadership. "The House of Representatives (DPR) has never rejected President Soeharto's yearly speech on the State Budget. As it is, we will also accept the President's account of leadership," he said. Hasan Basri Durin, chairman of the regional representatives faction, also stated his faction's readiness to accept Soeharto's account. "The accountability speech was sincerely, objectively and straightforwardly prepared by President Soeharto," he said. "(My) faction will accept it unconditionally." He said the President had given a balanced report of progress achieved by the country over the past five years -- his report not only disclosed success in development programs, but also in a number of problems, including the monetary crisis facing Indonesia. Asked whether it had been necessary for Soeharto to publicly express regret over the prolonged monetary crisis, Hasan said the President should not solely be blamed for the crisis. "This is the responsibility of all Indonesians," he said. Hari Sabarno, chairman of the Armed Forces faction at the Assembly, said his faction had yet to discuss its stance, but he was confident members would accept Soeharto's account. "We have renominated Pak Harto for the next presidency. Why would we reject his account?" he asked. The five factions will deliver their overview of Soeharto's account tomorrow. Meanwhile, former vice president Sudharmono said he understood if it took the government a long time to remedy the economy. "The government could not overcome the crisis within a day or two," he said "Unlike magical tricks, economic reform cannot be carried out except in phases." "What is important is that there should be progress in the development program," he said. Separately, Armed Forces Chief Gen. Wiranto said it was not the right time to pass the buck for the economic crisis. He said the crisis had taken place because of globalization and trade liberalization. "Whether we like it or not we have to bear all the risks of such a globalized economy," he said. "And we have had to suffer greater losses than we anticipated. "What we now need is to stay united to survive the monetary crisis," he said. (imn/byg)***********************************
M[email protected]Last Update on 10.03.1998