********************************
From: KdP Net
Subject: WALHI: Siaran Pers - Orde Baru harus
menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi
Date sent: Fri, 13 Feb 1998 12:20:28 +0700
Send reply to: [email protected]
Kabar dari PIJAR
From: walhi
Sent: Thursday, February 12, 1998 5:25 PM
ORDE BARU HARUS MENUNJUKKAN KEDEWASAANNYA
DALAM BERDEMOKRASI
PERNYATAAN KEPRIHATINAN WALHI MENGENAI UCAPAN
DAN TINDAKAN PEJABAT SIPIL DAN MILITER YANG MELANGGAR
HAK AZASI MANUSIA DEMI MENSUKSESKAN SIDANG UMUM MPR.
Seperti biasanya menjelang sidang umum, suhu politik memanas dan keadaan
terasa lebih repressif. Hal ini terbukti dari berbagai benturan yang
terjadi belakangan ini. Di Palu empat puluh orang mahasiswa, pedagang kaki
lima, tukang becak, dan aktivis LSM ditangkap karena melakukan rally
secara damai menuntut diturunkannya harga sembilan bahan pokok.
Kantor-kantor LSM diobrak-abrik tanpa surat tugas. Di Jakarta sembilan
belas peneliti dari LIPI diberi surat peringatan oleh Menristek karena
mengeluarkan pernyataan mengenai situasi ekonomi dan politik Indonesia.
Kino GOLKAR dilarang menyebutkan nama Calon Wakil Presiden. Demonstrasi
dilarang. Seminar dan pertemuan-pertemuan dilarang. Banyak lagi
ucapan-ucapan dan tindakan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh pejabat yang
melanggar hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat.
Padahal sidang Umum MPR mestinya merupakan suatu peristiwa yang sangat
penting bagi bangsa Indonesia, karena saat inilah secara formal pemegang
kedaulatan rakyat tertinggi akan melakukan tugas-tugasnya memilih Presiden
dan Wakilnya dan menetapkan GBHN. Kesempatan ini mestinya harus digunakan
untuk membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk mendengar aspirasi rakyat
agar demokrasi tampak berjalan secara substansial dan bukan hanya
formalitas belaka. Tetapi kenyataannya, selama 30 tahun Orde Baru berdiri,
Sidang Umum MPR merupakan suatu peristiwa yang penuh tekanan intimidasi dan
ancaman-ancaman fisik dan psikis kepada rakyat yang mencoba menyuarakan
aspirasinya. Suasana menjadi tegang dan diliputi ketakutan. Peristiwa yang
semestinya menjadi ajang kedaulatan rakyat, justru menjadi ajang unjuk
kekuatan dan pamer kekuasaan. Sebaliknya kelompok-kelompok yang mendukung
kekuasaan diberikan keleluasaan untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa
bahkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian yang bersifat SARA.
Dengan alasan mensukseskan Sidang UMUM MPR, semua ancaman dan
tindakan-tindakan yang berbentuk intimidasi dan tindakan ilegal /
inkonstitutional dihalalkan. Sebuah ironi dalam demokrasi " Orde Baru"
kemudian terjadi, sidang umum harus diamankan, kedaulatan rakyat dan
kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dikorbankan. Orde Baru
seharusnya sudah bisa lebih dewasa dalam menjalankan azas-azas demokrasi
sesuai dengan janji pada awal berdirinya.
Berdasarkan kenyatan-kenyataan kami tersebut menyerukan :
1. Kepada pejabat sipil dan militer untuk tidak mengeluarkan ancaman
ataupun intimidasi bagi kelompok masyarakat, termasuk didalamnya peneliti,
pengajar di universitas, ORMAS dsb., yang mengeluarkan pernyataan yang
kritis termasuk pernyataan untuk mendukung Presiden selain Jendral
(Purn.)Suharto, dan Wakil Presiden yang diinginkannya
2. Kepada kelompok masyarakat dan media massa untuk tidak mengeluarkan
pernyataan yang menimbulkan kebencian terhadap suatu ras, suku, agama dan
golongan tertentu.
3. Kepada pemerintah untuk mencabut larangan berkumpul selama acara
berkumpul itu tidak menimbulkan keonaran dan atau menggunakan kekerasan.
4. Kepada KOMNAS HAM untuk mengambil langkah dan kebijakkan yang perlu agar
prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dihormati oleh semua aparat pemerintah
tanpa ada kekecualian.
Dalam keadaan krisis ekonomi seperti sekarang ini, dimana rakyat kehilangan
penghasilan, pekerjaan, hanya kebebasan berbicara dan pendapatlah
satu-satunya yang tersisa untuk tetap bisa merasakan sebagai manusia yang
bermartabat.
Jakarta, 11 Februari 1998
Emmy Hafild Nursyahbani Katjasungkana
Direktur Badan Eksekutif Ketua Dewan Nasional
********************************
[email protected] Thu, 12 Feb 1998 17:42:57 -0700 (MST) Date: Thu, 12 Feb 1998 To: [email protected] Subject: Prediksi Semi Siklus Polibius R I === PREDIKSI SEMI SIKLUS POLIBIUS R I === Diiringi suara gema takbir di malam menjelanng datangnya Hari Raya Idul Fitri 1418 H itulah saya memulai menuliskan coretan- coretan ini, di mana pada saat itu banyak para tokoh/pemimpin umat islam pada ramai memperdebatkan kapan tepat saat datangnya Hari Raya Idul Fitri 1418 H tsb, sebelumnya dua organisasi terbe- sar islam yaitu Muhammadiyah dan NU telah memutuskan suatu kese- pakatan, bahwa Hari Raya tepat jatuh pada tgl 29-Januari-1998 sedang pihak para penyelenggara negara tetap bersikukuh pada kalender yang menentukan bahwa Hari Raya jatuh pada tgl 30-Janu- ari 1998, tapi Alhamdulillah ternyata berdasarkan pengamatan saya ternyata banyak umat islam merayakan sholat Idul Fitri pada tgl 29-Januari-1998 namun dalam hati kecil saya timbul suatu perta- nyaan, mengapa di saat tidak adanya visi kesimpulan prediksi tepat jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1418 H, di tubuh umat islam Indonesia ini, kho tidak ada salah satupun tokoh/pemimpin umat islam di Indonesia ini yg menghimbau/menganjurkan agar segenap lapisan umat umat islam baik militer maupun sipil untuk memohon petunjuk kepada TUHAN lewat sarana ibadah sholat istikharah ? atau karena telah menurunnya nilai-nilai keyakinan umat islam kepada TUHAN nya, atau mungkin telah meningkatnya sifat egosen- trisme dan arogansi para tokoh/pemimpin umat islam di negara tercinta saya ? bukankah Rosulullah Muhammad SAW pernah mengajar- kan kepada kita, agar kita menjauhi sifat-sifat yg penulisannya menekankan huruf O yaitu : sOmbOng, bOhOng, egO, sOk, sembrOnO, cerObOh, bOrOs, (maaf kalu agak kasar,) bOdOh, tOlOl..dll..dsb. Kalau Presiden pertama R I Bp. Ir Soekarno pernah mengatakan " Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghormati/Menghargai Jasa- Jasa Para Pahlawannya " sedang kalau kita ingin memperluas makna- nya bisa menjadi " Umat Islam Yang Besar Adalah Umat Islam Yang Menghormati/Menghargai Begitu BesarNya Jasa-Jasa Para Nabi Dan Rosul Nya ". Penghormatan/penghargaan jangan hanya sekedar forma- litas ucapan, perlu pengimplementasian dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hingga menumbuhkan nilai-nilai luhur dari kemantapan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya apa yang saya sampaikan lewat tulisan ini bukan tulisan yang berbau politik, kalau toh isi dari penyampaian tulisan saya ini mengandung unsur politik, ya kebetulan saja, soalnya istilah dalam hal isi penyampaian ini tidak ada lagi kalau tidak apa yang dinamakan Politik. Lagi pula saya juga bukan seorang seorang politisi/politikus, saya hanyalah seseorang yang berusaha untuk menjadi seorang pengikut Rosul yang paling setia di antara berjuta-juta umat islam di Replubik ini. Mengapa saya katakan bahwa diri kami bukan seorang politikus/politisi ? karena sejak saya dihadirkan TUHAN di sebagian bumi yang bernama Indonesia hingga sekarang, saya tiada pernah dengar suatu kata/ucapan dari para tokoh/pemimpin umat islam di Republik Indonesia al: Bp.Amien Rais, Bp. Gus Dur, Bp. Nurcholis Madjid, Bp. Tarmizi Taher, Bp. Hasan Basri ..dll..dsb yang mengatakan secara langsung maupun lewat sarana media informassi tulisan/elektronik, bahwa Rosululloh Muhammad SAW seorang politi- kus/politisi yang piawai sepanjang masa, jadi tidak etis bila saya memproklamirkan diri menjadi seorang politikus/politisi, soalnya saya kan ingin menjadi pengikut Rosul yang paling setia. Kalau toh, saya dikatakan seseorang yang belajar berAmar Makruf Nahi Mungkar bolehlah, karena subtantif dari suatu perjuangan pergerakan umat islam yang sebenarnya ya, Amar Makruf Nahi Mung- kar dan yang namanya Muhammadiyah, Nu, ICMI, Persis, KISDI, PPP..dll..dsb organisasi-organisasi keislaman itu kan hanya wadah yang berlabel produk islam untuk mutu dan kwalitasnya sangat tergantung dari sejauh mana dari organisasi-organisasi keislaman dalam memahami subtansi dari pengertian dari Amar Makruf Nahi Mungkar serta mengimplementasikan sebaik mungkin dalam kehidupan sosial masyarakat di negara kita yang multi etnis dan heterogen ini. Saya menghimbau kepada segenap umat islam di Indonesia agar sebaiknya tidak ikut-ikutan atau bila perlu meninggalkan organis- asi-organisasi keislaman yang mana para pemimpin/ketuanya kurang memahami arti dari Amar Makruf Nahi Mungkar. Salah satu contoh organisasi keislaman yang Ketua Dewan pembinanya kurang memahami arti dari Amar Makruf Nahi Mungkar yaitu ICMI, kalau tidak salah Ketua Dewan pembinanya kan Pak Harto yang juga merangkap ketua- ketua lain,al: Ketua Dewan Pembina Golkar, Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi/Moneter ....dll...dsb ketua, dan secara tidak langsung ternyata Pak Harto ini juga menjadi Ketua Dewan Penbina Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Pembina Majelis Permusya- waratan Rakyat ( Ketua Dewan Pembina DPR dan MPR ), atau keliha- tannya Pak Harto ini ingin menjadi Ketua Diktator Indonesia, ha..ha...ha... Masa' orang seperti Pak Harto kho' dijadikan Ketua Dewan Pembina ICMI,moso' yo panthes orang seperti Pak Harto kho' dijadikan ketua Dewan Pembina Cendekiawan Muslim, masa' orang yang masih benar-benar fanatik dengan istilah-istilah "Keprabon Mandhek Pandhito Lengser" kho' dijadikan ketua Dewan Pembina Cendekiawan- Muslim, Cendekiawan Muslim seperti apa, ya yang dibina Pak Harto ini? mungkin Cendekiawan Muslim yang bersedia ditukari nilai- nilai keluhuran/kesucian islaminya dengan materi duniawi, atau Pak Harto lagi mencoba memanipulasi subtantif pengertian Muslim di jaman Rosul dengan pengertian Muslim di jaman sekarang/modern, atau bisa jadi Muslim dalam tubuh organisasi ICMI itulah Muslim semi jahiliyah era globalisasi dalam binaan Pak Harto. Pak Harto dulu, awal berdirinya Orde Baru mempunyai 3 (tiga) yaitu : 1) Harta. 2) Wanita. 3) Tahta (Jabatan Presiden).Wanitanya (Bu Tien Suharto) sudah diambil TUHAN, ini bisa kita lihat buktinya di makam Astana Giribangun Jawa Tengah. Hartanya sekarang diminta sedikit demi sedikit oleh TUHAN, ini bisa kita lihat buktinya dengan kondisi krisis moneter yang belum kunjung terselesaikan sampai sekarang di negara kita hingga rela- relanya Pak Harto sampai menggadaikan negara kesatuan R I kepada IMF, benar-benar ironis bumi perthiwiku.........?.....?....?... Eenhaaah, tinggal tahta/jabatan Presiden nya nih, yang akan diambil sama TUHAN , tapi bisa jadi TUHAN akan mengambil secara koprehensif dengan diambilnya Ruh/nyawa e Pak Harto lewat peran- tara Malaikat pencabut nyawa/Ruh. Soalnya saya juga kasihan juga sih, sama Pak Harto, orang yang sudah tua/uzur kho' diberi beban pikiran begitu buanyak berupa jabatan-jabatan ketua, belum lagi mikirin kondisi krisis ekonomi/moneter di negara kita, tapi itu semua juga kesalahan Pak Harto sendiri, yang waktu kemaren-kemaren kurang memperhatikan saran, masukan dan kritikan dari para pakar/ahli ekonomi dan moneter, ya begitu itu Pak Harto, keras kepala, kalau tidak TUHAN sendiri yang mukul kepalae ngga' mbuka'-mbuka'pikirane...!.. Menurut prediksi saya, masa-masa tumbangnya kepemimpinan/ke kuasaan Pak Harto sudah dekat, tanda-tanda ini bisa kita lihat seperti saat-saat akan tumbangnya masa kepemimpinan Bung Karno (Presiden pertama R I), pada saat-saat akan tumbangnya masa kepemimpinan Bung Karno diiringi dengan krisis Ekonomi salah satu contohnya yaitu dengan sulitnya rakyat mendapatkan kebutuhan pokok terutama beras, tidak ingatkah kita pada sejarah akan tumbangnya Orde Lama di mana rakyat musti antri untuk mendapatkan beras. Pada saat itu (Orde Lama) juga para kyai/ulama membuat statemen yang menginginkan agar Bung Karno untuk menjadi Presiden seumur hidup. Untuk kondisi seperti itu mulai tampak ada kemiri- pan dengan keadaan situasi dan kondisi di saat sekarang dengan terimplementasi lewat tajamnya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok/sembako terutama beras, tapi untung Pak Harto masih merela- kan mengambil tabungan hasil yang berbau korupsinya yang disimpan di Bank untuk mengimport beras dari negara Malaysia dan Vietnam. Kita semua juga tahu ketika Direktur Bank Dunia menegur Mentamben IB.Sudjana masalah pinjaman PLN hingga akhirnya pihak Bank Dunia tidak bersedia memberi pinjaman buat PLN, gimana komentar Pak Sudjana, Pak Sudjana kan ngomong gini, Biarlah Bank Dunia tidak bersedia memberikan pinjaman dana, karena pemerintah bersedia memberikan subsidi ", EHnaah...dana yang disediakan untuk menyub- sidi PLN ini juga uang rakyat yang dikorupsi Pak Harto yang disimpan di Bank Swiss, mari kita sama-sama lihat, sampai sejauh mana Pak Harto merelakan harta-harta timbunannya yang dikeruk dari bumi Perthiwi ini untuk bisa terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lagi dilanda krisis yg diakibatkan oleh Pak Harto dan dinasty nya.Kalau sampai Pak Harto eman untuk merelakan harta- harta timbunannya untuk kepentingan rakyat banyak hingga memaksa- ka untuk menaikkan harga-harga sembako dan menaikkan sarana kebutuhan-kebutuhan untuk fasilitas masyarakat banyak al: Lis- trik, BBM, Air minum .....dll...dsb...,maka kita tinggal menunggu saat-saat kehancuran Rezim Suharto. Waktu masa-masa akan tumbangnya masa kepemimpinan Bung Karno dulu Para Kyai dan Ulama pernah membuat statemen yang mengingin- kan agar Bung Karno untuk bersedia menjadi Presiden seumur hidup, waktu kemaren peristiwa ini terulang lagi dengan ada kemiripan .Masih segar kan ingatan kita membaca berita di koran ketika 200 kyai dan ulama berkumpul di pondok Ashidiqiyah milik KH. Nur Muhammad Iskandar SQ, untuk melakukan do'a politik dan make' nyumbang-nyumbang emas segala ke istana negara,..Alhamdu- lillah ternyata para kyai dan ulama kita pada kaya-kaya, tapi kalo' saya amati kondisi ekonomi umatnya dipelosok-pelosok daerah hati saya secara tidak sadar terucap innalillah dan astaghfirl- loh,.... Pak Harto termasuk klasifikasi seorang tipe pemimpin yang dipengaruhi cukup kental dengan tradisi culture Jawa, menurut perjalanan sejarah berdirinya kekuasaan kerajaan raja-raja di pulau Jawa, tiap-tiap masa peralihan/pergantian kekuasaan raja- raja dijawa rata-rata dibarengi/diiringi dengan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit, maksud saya , tiap-tiap pergantian/peralihan kekuasaan raja-raja di Jawa selalu terjadi kurang manis dan Demokratis, salah satu contohnya, berapa korban yang terenggut tiap pergantian raja di Jawa yang ikut melibatkan keris karya Empu Gandring. Dan orang-orang yang berpengaruh dalam jalannya roda pemerintahan/kekuasaan raja pada waktu itu biasanya juga dari kaderisasi angkatan perang (red sekarang ABRI), salah satu bukti contohnya adalah Patih Gajah Mada,..dll..dsb cerita kerajaan di Jawa. Korban jiwa dari lahirnya masa peralihan/per- gantian kepemimpinan/kekuasaan raja di Jawa yaitu dinamakan Tumbal. Tradisi budaya Jawa inipun masih agak tampak dan kentara ketika masa peralihan/pergantian dari kepemimpinan Bung Karno(Presiden pertama R I) ke Pak Harto. Siapa-siapa yang menja- di Tumbal (korban) dari masa peralihan kepemimpinan/kekuasaan Bung Karno Ke Pak Harto, yaitu 7 (tujuh) Pahlawan Revolusi ( 6 (enam) Pati dan 1 (satu) Pama/ Lettu Piere Tendean). Menurut hitungan ramalan sekenanya saya, Insya ALLAH tepat dan kena beneran, Pak Harto hingga mampu mencapai puncak pucuk kekuasaan kursi kepresidenan dengan membutuhkan 7 (tujuh) Pahlawan Revolusi sebagai Tumbal, bila saya kurskan dengan masa konstitusi kepemim- pinan Presiden di negara kita yaitu tiap pelantikan/masa bhakti jabatan Presiden di Negara kita membutuhkan waktu 5 (lima) Tahun sekali, sedang bila kita kalikan masa pelantikan jabatan presiden di Negara kita (red dulu Nusantara) yaitu 5 tahun sekali dengan 7 (tujuh) Pahlawan Revolusi sebagai Tumbal, menjadi 35 (tiga puluh lima) dan angka ini sesuai dengan masa kepemimpinan/kekua- saan Pak Harto. Setelah Sidang Umum MPR Maret 1998, Pak Harto akan menginjak ke Masa Kepemimpinan yang ke 35 (tiga puluh lima) tahun, berhubung dikarenakan salah satu Tumbal dari ke Tujuh Pahlawan Revolusi tersebut bukan Jendral ( Pati ) yaitu Lettu Piere Tendean, maka kesimpulannya, Pak Harto, (Insya ALLAH) tidak akan mampu memimpin R I ini secara penuh 35 (tiga puluh lima) Tahun, kalau saya prediksi secara tajam, masa kepemimpinan Pak Harto berakhir sekitar bulan-bulan di tahun 1999, prediksi kesim- pulan ini kami tarik dari tampak makin takkaburnya hingga hampir dikultuskannya Orde Baru yg mayoritas apa yang dinamakan angkatan '66 (Eksponen '66), kalau angka 66 dibalik akan menjadi angka 99,Bingo...! tepat di tahun '99 itulah saat-saat tumbangnya apa yang dinamakan angkatan '66 dengan Orde Baru yang diagung- agungkan/dikultuskan oleh mayoritas para penyelenggara negara dengan ketakkaburan yang prima berusaha untuk di abadikan hingga melebihi sang sumber dari segala mukjizat yaitu Al Qur'an yang merupakan dasar utama dari sumber-sumber pemikiran saya. Mana ada di dunia ini segala apa dari sumber produk bentuk dari pemikiran- pemikiran manusia yang bisa dijadikan selamanya (abadi) baru khususnya Orde Baru , jangan mimpi dong, Pak, nanti TUHAN yang akan membangunkan/menyadarkan mimpi-mimpi Irasional anda, kurang percaya, tunggu aja,Insya ALLAH, sejarah nanti yang membuktikan kalau teori prediksi saya tepat, untuk saat ini saya masih tetap sabar untuk belajar dari Kitab/Buku yang disusun oleh Sang Guru Maha Besar Saya yaitu Al Qur'an. Kalau kita kembalikan lagi ketepatan apa yang pernah dira- malkan/diprediksikan Joyoboyo, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi setelah masa bentuk kekuasaan kerajaan di Nusantara ini namanya diakhiri dengan huruf hingga membentuk kalimat " NoTo No / Na GoRo, soalnya saya kurang faham yang dimaksud Joyoboyo, NoGoRo atau NaGoRo, baiklah saya prediksikan dua-duanya saja, kalau yang dimaksud Joyoboyo adalah NoGoRo, berarti masa kepemimpinan pasca Suharto ini kalo' tidak Pak Hartono (Menteri Penerangan) ya, Pak Try Sutrisno (WaPres), tapi mudah-mudahan aja Pak Try Sutrisno, soalnya kalo' Pak Hartono nanti larinya arah kekuasaan pemerin- tahan negara kita tidak jauh berbeda dengan Pak Harto dikarenakan nama kedua orang ini identik dengan Harto/Harta, berarti kedua orang ini sama-sama penimbun harta/rakus akan materi, bisa jadi kalo' kursi kepresidenan dipegang Pak Hartono krisis Moneter di negara kita semakin gawat dan is death moneter negara kita,...ha....ha...ha... Karena saya bukan seorang Pakar ekonomi / moneter seperti Bapak Anwar Nasuytion dan Bp. Didik J.Rachbini, saya sedikit mengetahui sebab-sebab dari krisis moneter di Indonesia ini, dan saya tetap berpegang kepada suatu pepatah " Akibat Tak Akan Terjadi Tanpa Ditimbulkan Oleh Suatu Sebab " Sebagian sebab penyebab timbulnya krisis Moneter berkepanjangan di negara kita ini yaitu, Pak Suharto = Pak Suka Harto/Harta ( orang penimbun harta terbaik di R I). Super Semar = SUharto PERilakunya SEperti MARcos.Kalo' TIMOR = Tommy Itu Memang Orang Rakus. Kalo' BIMANTARA = Bambang Itu Memang Anak Nepotis Terdidik Agak RAkus. sedang kalo' Tutut (mbak Tutut) = Tujuan Uang Tujuan Uang Terutama. Mbak Tutut termasuk sebagian contoh figur seorang istri yang kurang terhadap suami, masa' istri kho' ngga' bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan baik, lihat aja, saya sampe' kasihan dengan Pak Indra Rukmananya selalu ditinggal pergi ama mbak Tututnya. Itulah tidak enaknya menjadi keluarga Pak Harto, lihat aja ketika Pak Indra Rukmananya ingin memenuhi cinta kasih sejatinya dengan Dice, habis Dicenya dibantai, So pasti pembantaian itu di otaki oleh mbak Tutut, Pak De kan cuman kambing yang dicat hitam ama mbak Tutut. Demikianlah sebagian sebab-sebab krisis moneter yang saya ketahui dan saya sampaikan lewat tulisan yang berbau sastra komedi. Kita kembali kepada prediksi kepemimpinan negara kita, kalau kepemimpinan pasca Suharto tepat jatuh keakhiran nama "No" atau Pak Try Sutrisno, Insya ALLAH akan lebih baik dari keadaan sekarang, sebab kalau saya artikan nama Pak Try Sutrisno, Try = coba/ mencoba, dan Sutrisno = benar-benar Trisno/Cinta. Jadi Pak Try Sutrisno adalah salah satu sosok figur seorang pemimpin yang mencoba benar-benar mencintai rakyat, bangsa dan NegaraNya. Bilamana Pak Try Sutrisno bisa menjadi Presiden Pasca Suharto nanti masalah kolusi, korupsi, monopoli (mirip jaman VOC),oligop- oli dan budaya nepotisme grafiknya agak bisa ditekan serta masa- lah krisis moneter di negara kita sedikit bisa teratasi. Kalau ramalan yang dimaksudkan Joyoboyo adalah NaGoRo, Uwah..!.saya sedikit bingung mencari siapa figur yang tepat untuk menjadi Presiden pasca Suharto, yang akhiran nama seorang figur pemimpin tersangkut huruf "Na", kan rada sulit, kalo' umpama saya ambil seseorang yang bernama Pak IB. Sudjana (Mentamben) juga ngga' mungkin, kalo' seandainya Pak IB.Sudjana menjadi Presiden.Uwaah...,udah, kaga' bakalan jadi Negara Indonesia ini,bisa hancur Indonesia ini, coba saja kalo' kita kaji ulang perjalanan Pak IB.Sudjana semenjak menjadi Menteri Pertambangan da Energi, lihat saja sejauh mana keterlibatan Pak IB.Sudjana dalam Kasus mega kolusi busungnya Busang beberapa waktu lalu, serta ditegurnya Pak IB Sudjana ama Direktur Bank Dunia masalah pinjaman dana untuk PLN. Setelah saya selami bilamana ramalan/prediksi yang dimaksud Joyoboyo adalah NaGoRo atau dengan kata lain pemimpin/Presiden di negara kita setelah Bung Karno dan Pak Harto, namanya diakhiri dengan huruf "Na", maka dengan rada diluar masuk akal ternyata jatuh kepada Mbak Tutut dengan dipengaruhi nama suaminya yaitu Mbak Siti Hardiyanti Rukmana, soalnya bila kita kaji ulang, Pak Harto dalam memilihkan suami/istri buat anak-anaknya juga tidak gegabah, Pak Harto kan juga musti minta nasehat dan petunjuk ama penyihir-penyihir yang berkedok penasehat spiritualnya. Dasar dari usaha mbak Tutut dalam mencapai kursi kepresidenan di negara kita kelak, dengan mengandalkan materi/uang dan sedikit bumbu elit nepotisme. Pendeknya, mbak Tutut mencoba mengakomodasi ABRI dan Golkar dengan mengandalkan materi/uang yang dikeruk dari bumi perthiwi ini hingga terwujud keinginan hawa nafsunya untuk mendu- duki jabatan Presiden. Kita bisa lihat sebagian aktivitas mbak Tutut dalam menggembar-geborkan Gerakan Cinta Rupiah lewat media massa dan elektronik beberapa waktu lalu, kalau kita ikuti Gera- kan Cinta Rupiah ini, kita tidak menyadari dibimbing untuk menjadi tidak lebih dari seorang pengemis, lihat aja pengemis, pengemis kan sangat mencintai rupiah, bahkan kesangat cintaanya pengemis kepada rupiah tak perlu diragukan lagi,ha....ha...ha... Pengemis identik dengan kemiskinan berarti kesimpulannya, mbak Tutut adalah seseorang yang mengalami kemiskinan Moral. Ucapan Insya Allah dan Alhamdulillah yang pernah terucap di mulut mbak Tutut di media massa-media massa tidak lebih hanya manipulasi kalimat suci TUHAN kita untuk kepentingan pemenuhan hawa nafsu busuknya. Bilamana dengan mengandalkan uang dan materinya mbak Tutut (mbak Siti Hardiyanti Rukmana) ini sampai mampu menduduki kursi kepresidenan, maka bersiap-siaplah menghadapi masa perali- han/pergantian kekuasaan yang akan memakan korban/Tumbal jauh lebih banyak dari sejarah masa-masa peralihan/pergantian kekua- saan/kepemimpinan sebelumnya yang pernah terjadi di Nusantara kita yang sedikit terikat akan prediksi ramalan Joyoboyo (NoTo Na/NoGoRo). Soalnya bilamana kelak mbak Tutut sampai mampu mejadi Presiden pasca Suharto, saya yakin masa kepemimpinannya tidak lebih dari 5 (lima) Tahun/satu Pelita. Saya akhiri sampai di sini dulu tulisan yang mengandung sedikit prediksi masa transisi peralihan/pergantian kepemimpinan masa depan negara kita ini. Saya juga menghimbau kepada segenap para Demokrator-Demokrator sejati dan ikhlas dalam memperjuangkan kejujuran,kebenaran dan keadilan di negara kita ini untuk lebih merapatkan barisan dan sabar guna menyongsong saat bakal terjadi- nya guncangan yang cukup dahsyat menjelang masuknya tahun 1999 nanti. Saat tahun 1999 itulah gerakan perjuangan Evolusi lewat kesabaran kita akan melahirkan apa yang dinamakan dengan Revo- lusi. Dan khusus buat Bapak Bintang saya mohon bersabarlah Pak,Negara/para penyelenggara Negara mampu memanipulasi fitnah lewat kedok UU Subversif dan memenjarakan jasmani Bapak, tapi pihak penyelenggara negara tiada mampu sedikitpun memenjarakan Hati dan Rochani Bapak untuk terus berjuang menegakkan kejujuran,kebenaran dan keadilan atau dalam istilah agama islam ber Amar Makruf Nahi Mungkar, Insya ALLAH Bp. Bintang akan menda- patkan bebas murni dari TUHAN, nanti di tahun '99/ terbalik nya angkatan/Eksponen '66 menjadi angkatan '99. Di bulan Idul Fitri ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf Lahir dan Bathin saya bilamana dalam tulisa saya ini maupun tulisan kemaren-kemaren ada kata/ucapan yang mengandung kesalahan/kekhilafan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, serta simpanlah tulisan saya ini guna untuk membuktikan Insya ALLAH kebenaran prediksi dan ramalan saya ini, untuk perhatiannya tak lupa saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum...Wr...Wb.... Surabaya; 10-Februari-1998 Disusun oleh : Khidir,Sil.
******************************
[email protected]
Thu, 12 Feb 1998 18:21:38 -0700 (MST)
Posted at 2:40 p.m. PST Thursday, February 12, 1998
Suharto orders crackdown on protesters; new military chief named
By Geoff Spencer
Associated Press Writer
JAKARTA, Indonesia (AP) -- With food riots on the increase across the
country, President Suharto ordered the military to move against
anti-government activists he accused of plotting Indonesia's
"disintegration."
Suharto demanded the crackdown after warning that "political temperatures
are rising" before an election next month that the longtime leader is
almost certain to win.
His order to senior military officers in the capital came as 500
protesters, angry at the rising prices and joblessness brought on by the
country's economic woes, rioted against Chinese storekeepers in Jatiwangi,
100 miles east of Jakarta.
Witnesses said the protesters attacked shops along a 50-yard section of
the town's main street, burning at least 13 stores and damaging 30 others.
"They were angered because of the soaring prices of food, cooking oil,
milk and spare parts for vehicles," one resident said.
Sixteen people were arrested, and the ethnic Chinese owners of the stores
went into hiding, police said.
The Chinese community makes up only 4 percent of the sprawling
archipelago's 202 million people, but Chinese merchants dominate commerce
and are widely blamed for price increases caused by the gutted value of
the country's currency, the rupiah.
Earlier in the capital, Suharto admitted in a speech to armed forces
chiefs that "the economic crisis has yet to be overcome."
Suharto warned that unidentified activists would try to use the discontent
caused by the crisis to threaten order before the March election.
He accused the activists of "acting destructively and passing it off as
democracy."
"They disseminate rumors that make people worry, pit one group against
another, and do things that confuse the people and undermine the country's
stability," he said.
His announcement came a day after police detained about 140 protesters in
Jakarta's biggest anti-government demonstration since the value of the
rupiah began plummeting seven months ago, causing soaring inflation and
unemployment, and threatening hundreds of companies with bankruptcy.
Suharto, 76, is Asia's longest-serving leader. He has governed for 32
years and is expected to win a seventh five-year term when a 1,000-member
electoral college-like assembly votes in March.
Despite riots in more than a dozen villages and towns in recent weeks over
rising prices and unemployment, Suharto has ignored growing calls from
opponents and pro-democracy groups to step down.
Instead, he is aggressively trying to bolster his position, ordering the
military and police Thursday to "take strong action against those who act
unconstitutionally, especially action that could lead to national
disintegration."
In an apparent effort to tighten his control of the military, Suharto also
named a new armed forces commander, his former aide and current army chief
of staff, Gen. Wiranto.
He also designated his son-in-law, Maj. Gen. Prabowo Subrianto, the army's
strategic command chief -- a key position held by Suharto himself when he
put down an alleged communist coup in 1965 and took power a year later.
******************************************Received on Fri Jan 30 02:17:10 MET 1998
POKOK-POKOK PIKIRAN EKONOMI-POLITIK PBHI (1/3)
JAKARTA (SiaR, 27/1/98) PBHI pada Senin 26 Januari 1998 menghadap
Fraksi Karya Pembangunan MPR. Mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam
rangka reformasi politik dan ekonomi sebagai alternatif pemecahan krisis yang
sedang terjadi di Indonesia.
Berikut adalah pokok-pokok pikiran itu yang dikutip secara lengkap
sesuai aslinya.
Redaksi SiaR
------------
Pokok-Pokok Pikiran, Reformasi Ekonomi dan Politik
KRISIS MONETER DAN AKIBAT YANG DITANGGUNG RAKYAT INDONESIA
Sebelum berfluktuasi di bulan Juli 1997, nilai tukar rupiah sebesar
2.400 per dollar AS. Kemudian berfluktuasi antara Rp. 2.450 hingga Rp. 2.750
per dollar AS. Sebulan berlalu, Agustus, mata uang baht Thailand merosot tajam
sampai 40 persen. Dalam tempo sekejap peso Filipina terseretjatuh. Berikutnya
disusul ringgit Malaysia dan dollar Singapura. Selang dua bulan, giliran rupiah
anjlok hingga 55 persen dan sampai kini belum stabil. Kemerosotan rupiah adalah
yang paling parah di Asia Timur dan Tenggara. Karena sempat anjlok lebih 300
persen ketika nilai tukarnya di atas Rp. 11.700 per dollar AS pada 8 Januari
lalu.
Krisis moneter yang dialami Indonesia bukan saja terburuk di Asia Timur
dan Tenggara, tapi juga selama ini di bawah Orde Baru. Selama ini belum pernah
terjadi krisis segawat ini. Kini pemerintah betul-betul dihadapkan pada situasi
yang sulit untuk bisa menanggulanginya. Karena, memang lebih buruk ketimbang
krisis anjloknya harga minyak dan gas di pasaran internasional dalam dasawarsa
1 980-an.
Krisis kali ini mampu menggerogoti sektor monopoli swasta yang selama
ini mengeruk keuntungan luar biasa dari rakyat Indonesia. Setidaknya paket
reformasi ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah ditandatangani
langsung oleh Presiden Soeharto sukses membongkar perlakuan istimewa terhadap
proyek Mobil Nasional Timor serta Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
Padahal sebelumnya sangat sulit membongkarnya karena didukung penuh Presiden
Soeharto.
Apa yang terjadi kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Tingkat
kedalaman krisis ini bertimbun dengan warisan krisis anjloknya harga migas yang
tak dibereskan bagi penguatan fondasi perekonomian nasional. Dengan begitu,
anjloknya nilai tukar rupiah bisa dikatakan sebagai krisis babak kedua. Karena
itu, tanggapan elit politik dan bisnis atas krisis saat ini juga berbeda ketim-
bang tahun 1980-an keberadaan rezim politik yang ada pun tak sekuat dulu, teru-
tama jika ditali-temalikan dengan tawaran reformasi ekonomi dari IMF.
Memang beberapa tahun belakangan, Indonesia semakin didesak oleh tuntut-
an pasar global yang ditunjukkan oleh isu liberalisasi perdagangan dan investa-
si dalam skala Asia Tenggara (AFTA) dan Asia Pasific (APEC). Krisis moneter tak
lepas dari perkembangan ini. Situasi yang membelit perekonomian nasional, jelas
juga karena kelemahan fundamental sistem ekonomi Indonesia yang dipimpin Orde
Baru. Secara internal, sistem ekonomi yang dibangun Orde Baru mengandung kele-
mahan mendasar. Kini dengan datangnya krisis moneter- merosot drastisnya nilai
tukar rupiah - telah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan rakyat.
Pertama, anjloknya kurs rupiah berdampak naiknya harga barang-barang im-
por. Tapi kenaikan ini memicu naiknya harga barang-barang non-impor. Yang pa-
ling terasa adalah melonjaknya harga-harga sembako (sembilan barang kebutuhan
pokok) seperti beras, terigu, gula, minyak goreng, susu dan telur. Kenaikan ini
merata di seluruh negeri di mana sembako diperjualbelikan dan sekaligus memban-
tah pernyataan Ketua Golkar Harmoko mengenai dampaknya tak masuk ke desa. Ke-
tika harga-harga melonjak, sebagian masyarakat di sejumlah kita menyerbu pasar-
pasar swalayan untuk memborong barang. Ada juga yang harus antre untuk membeli
minyak tanah. Situasi ini semakin menyulitkan keadaan rakyat dan tentu memero-
sotkan daya beli mereka. Rakyat tak bersalah atas krisis yang terjadi, tapi
mereka harus menanggung derita.
Kedua, banyak perusahaan yang tak termasukperusahaan monopoli dan
sek-tor tertutup harus terancam bangkrut. Mereka diantaranya tak hanya
dihadapkan pada kesulitan likuiditas tapi juga dihadapkan pada kenaikan harga
bahan baku. Sektor konstruksi dan properti banyak yang, terancam bangkrut.
Sejumlah peru- sahaan lainnya juga harus menyesuaikan diri dengan krisis
moneter. Kalangan penerbit koran kini mulai menuju kebangkrutan, karena harga
kertas koran yang dimonopoli PT Aspec Paper, terus mengalami lonjakan. Harga
kertas koran naik 44 persen pada November, naik lagi pada Desember menjadi 132
persen dan pada bulan Januari ini menjadi 217 persen. Diperkirakan sekitar 70
persen dari 286 penerbit surat kabar di Indonesia terancam bubar atau berhenti
terbit jika kenaikan harga kertas koran terus berlangsung (kompas, 14 Januari 1998).
Ketiga, dampak krisis moneter adalah melesunya dunia usaha yang tentu
saja berakibat timbul berbagai kasus PHK massal terhadap buruh-buruh yang dipe-
kerjakan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aburizal Bakrie mengung-
kapkan mengenai jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sebanyak 1 juta orang
akibat krisis moneter. Mereka yang terhimpun dalam Gabungan Pelaksana Konstruk-
si Seluruh Indonesia (Gapensi) menyebutkan angka 3-4 juta orang menganggur
aki-bat terhentinya proyek mereka Pemerintah Malaysia berniat memulangkan I
juta pekerja asing dimana sebagian besar berasal dari Indonesia. Pemulangan
pekerja telah terjadi dari Arab Saudi selama 1995-1996 berjumlah 7 juta orang.
Sampai tahun 1997 diperkirakan mencapai 9,3 juta orang. Kendati kaum pekerja
tak bersalah, mereka terpaksa harus menerima akibat krisis ekonomi.
Keempat, dengan meluasnya krisis moneter kedalam perekonomian nasional,
pemerintah menyatakan tak menaikkan gaji pegawai negara. Sementara itu, peme-
rintah melalui Menteri Tenga Kerja (Menaker) juga belum mengumumkan keputusan-
nya mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang baru. Kendati harga-harga naik,
tampaknya UMR bakal tak mengalami kenaikan. Hal ini jelas semakin memberatkan
kondisi hidup kaum pekerja, termasuk pegawai negara.
Kelima, dengan tingginya tingkat suku bunga saat ini telah mengakibat-
kan terjadinya kesulitan likuiditas dana milik investasi maupun perluasan usa-
ha. Situasi ini mungkin untuk sementara waktu saja. Tapi jika pemerintah tak
melaksanakan reformasi ekonomi secara konsisten maka para investor semakin tak
berminat menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk para investor nasional yang
membayangkan tak adanya prospek bisnis jangka panjang. Jika hal ini tak
diatasi, Indonesia akan terjerumus pada stagnasi ekonomi.
Keenam, meningkatnya kurs dollar AS mengakibatkan tekanan atas neraca
pembayaran. Utang luar negeri Indonesia hingga akhir September 1997 sebesarll 8
milyar dollar AS. Sebelumnya, Indosuez Wl Carr Securities pernah mengungkapkan
200 milyar, termasuk commercial paper, sebagian besar adalah utang swasta. Se-
bagian besar utang swasta ini adalah yang menguras devisa. Mereka pada umumnya
menjadi beban perekonomian nasional. Krisis moneter yang berlangsung dalam tiga
bulan terakhir telah menyeret perekonomian nasional ke dalam situasi yang
sa-ngat buruk. Pada gilirannya situasi ini harus ditanggung oleh rakyat banyak
yang tak mengerti, mengapa semua ini harus menimpa mereka. Rakyat harus menang-
gung akibat dengan naiknya harga barang-barang. Para pengusaha terancam bang-
krut. Para pekerja kehilangan peker jaan. Mereka yang bertahan dengan status
pekerjanya tak dinaikkan gaji atau upahnya kendati harga-harga barang naik.
Semua ini bukan kesalahan mereka. tapi mereka harus menerima akibatnya. Sungguh
situasi ini menyengsarakan banyak orang.
Tampaknya krisis moneter dan dampak yang kita rasakan saat ini belum
akan pulih dalam tempo singkat. Karena, proses pemulihan ini pasti menimbulkan
pertentangan kepentingan, terutama mereka yang selama ini menikmati perlakuan
istimewa dari penguasa politik adalah perintangnya. Situasi inilah yang diha-
dapi rezim politik yang dipimpin Presiden Seoharto kendati di atas kertas telah
menyepakati paket reformasi ekonomi dengan IMF yang berjumlah 50 butir ter-
sebut.
Dengan pertimbangan itu, warga masyarakat kita harus merasakan penderi-
taan selama 2-3 tahun. sebelum situasi perekonomian pulih kembali. Karena,
begitulah dampak yang ditimbulkan oleh krisis moneter yang meluas dan mendalam.
Persoalannya, seberapa seriusnya pemerintah memegang janji untuk melaksanakan
reformasi ekonomi seperti yang telah ditekennya di hadapan pejabat IMF.
****************************************************
POKOK-POKOK PIKIRAN EKONOMI-POLITIK PBHI (2/3)
SUMBER KEKISRUHAN EKONOMI INDONESIA
Tahun 1965 adalah akhir pemerintahan Soekarno. Pada I Oktober 1965
pimpinan pemerintahan beralih ke tangan Jenderal Soeharto. Slogan pembangunan
yang dikibarkan adalah "ekonomi sebagai panglima" --bukan politik sebagai
panglima -- kendati di mana pun di dunia ini tetaplah politik sebagai panglima.
Seolah-olah juga kepemimpinan Orde Baru lebih mementingkan pembangunan
ekonomi, sementara pemerintahan Soekarno mementingkan politik. Begitulah
penyederhanaan masalah yang dikumandangkan Orde Baru kepada rakyat.
Dalam pembangunan ekonomi, Orde Baru membutuhkan modal. Kebutuhan modal
ini membuatnya berpaling ke luar negeri: mengimpor modal asing dan utang luar
negeri. Tahun 1967 di buka penanaman modal asing (PMA) dan digalang utang luar
negeri pemerintah melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang
kini berganti nama Consultative Group for Indonesia (CGI). Dengan begitu modal-
modal yang berasal dari AS, Jepang, Jerman, Inggris dan Belanda dipersilakan
oleh pemerintah untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia.
Setelah setahun, pemerintah pada 1968 mengerahkan modal dalam negeri
untuk mengumpulkan keuntungan. Baik modal asing maupun modal domestik yang
menguasai sumber-sumber ekonomi, mengeruk keuntungan dengan melakukan tiga hal
pokok. Pertama, mempekerjakan buruh-buruh Indonesia dengan upah yang sangat
rendah. Kedua, menguras hasil tambang seperti minyak dan gas bumi (migas),
emas, timah dan tembaga. Ketiga, menebang hutan-hutan untuk mengambil kayu
hingga banyak menimbulkan hutan gundul. Dengan tindakan inilah para investor
mengeruk untung.
Pembentukan sistem perekonomian nasional didominasi eleh peran pemerin-
tahan Soeharto. Para pejabat membagi konsesi dengan golongan pengusaha domes-
tik baik Cina maupun pribumi untuk membangun "kerajaan bisnis" mereka. Sumber-
sumber ekonomi yang dikuasai atau dikendalikan pemerintah, dialokasikan kepada
para pengusaha tersebut. Alokasi sumber-sumber ekonomi nasional ini berkembang
lebih jauh kepada keluarga pejabat tinggi negara. Dengan pengalokasian ini para
pengusaha ini tumbuh menjadi besar karena peran pemerintah dalam menguasai
sumber-sumber ekonomi nasional.
Munculnya pengusaha atau perusahaan besar domestik bukan karena hasil
yang dicapainya secara independen (mandiri), melainkan karena peran dominan
yang dimainkan pemerintah. Bahkan pemerintah itu sendiri yang menghasilkan para
pengusaha besar Cina, pribumi, serta keluarga para pejabat. Para pengusaha
inilah yang mendominasi perekonomian nasional hingga kini. Hubungan pemerintah
dan pengusaha di bawah Orde Baru, dapat dikatakan sebagai sumber kekisruhan ek-
onomi nasional.
Patronasi Bisnis
Untuk menyimak kekisruhan ekonomi Indonesia, dapat diletakkan dalam
hubungan pemerintah dan bisnis. Kehidupan bisnis yang penting selalu bertalian
erat dengan pemerintah. Jika pemerintah adalah induknya, maka pengusahaadalah
hasil ternakan pemerintah. Karena itu, pertumbuhan sektor swasta besar Indone-
sia bertalian erat secara politik dalam hubungannya dengan peran pemerintah.
Hubungan seperti ini kita sebut patronase bisnis (business patronage) di mana
pemerintah (melalui pejabatnya) bertindak sebagai patron (gantungan) dan
pengusaha sebagai klien (menggantungkan diri). Bagaimana memahami patronase
hisnis?
Pertama, sampai akhir pemerintahan Soekarno, belum tumbuh barisan pen-
gusaha hesar. Sehingga kedudukan dan peran pemerintah dalam perekonomian men-
jadi dominan. Bahkan pemerintah bisa disebut sebagai "mesin pertumbuhan eko-
nomi" Pemerintah menyediakan proyok, kontrak, konsesi, lisensi, kredit serta
pasokan barang. Dalam posisi ini pengusaha sangat bergantung kepada pemerintah
dalam membangun usahanya. Pemerintah menjadi gantungannya dan pengusaha menjadi
tergantung. Yang dihasilkan adalah pengusaha yang tergantung kepada pemerintah.
Ke dua, pemerintah atau negara Orde Baru melahirkan apa yang disebut
sebagai vlapisan birokrasi. Mereka sering disebut pejabat negara atau pemerin-
tah. Mereka adalah penguasa politik yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi.
Mereka berhubungan dengan pengusaha-pengusaha tertentu dalam membentuk sistem
bisnis yang kita namakan patronase bisnis. Bahkan dalam pembentukan sistem
bisnis, para pejabat melibatkan kerabat dan keluarganya. Keterlibatan pejabat
serta kerabat dan keluarganya adalah cara mereka untuk memupuk kekayaan pribadi
di luar gaji dan tunjangan jabatan.
Dengan pola yang sama, para pejabat tingkat daerah dan tingkat kampung
mengikuti jejak para pejabat pusat. Mereka meman- faatkan jabatan birokratiknya
untuk mengerahkan keluarganya terlibat dalam bisnis. Jadi, bisnis keluarga para
pejabat adalah pemandangan umum di Indonesia. Mereka menjadi kaya dan berbisnis
bukan karena awalnya pedagang, melainkan karena posisinya sebagai birokrat/
pejabat.
Ke tiga, dengan pembentukan sistem patronase bisnis, pemerintah dijadi-
kan sumber segala macam proyek dan sekaligus perlindungan bisnis mereka sebagai
klien (Cina dan pribumi), kerabat dan keluarga pejabat. Mereka menikmati semua
ini selama mungkin tanpa kepentingan untuk berubah. Selain fasilitas proteksi
dan subsidi pemerintah, mereka juga menikmati akses monopoli, bahkan kartel
(penguasa monopoli yang menentukan harganya sendiri).
Ke empat, dengan begitu gampangnya mereka mendapat proyek dan kontrak
serta berbagai fasilitas bisnis dari pemerintah, pertumbuhan usaha mereka
bukanlah sektor yang produktif dan berdaya saing. Tingkat produktivitas mereka
lemah, sementara daya saingnya ketinggalan. Struktur industri substitusi impor
(ISI) yang mereka bangun justru berkembang secara tak efisien dan boros. Sampai
kini masih tetap seperti Itu.
Ke lima, mengingat sistem ini berkembang secara tak efisien dan sangat
boros, maka sistem ekonomi yang dominan adalah sistem yang berlandaskan pada
"ekonomi biaya tinggi" (high cost economic.) Sistem ini kemudian dibebankan
kepada rakyat dengan memperdagangkan produknya secara sangat mahal. Contohnya,
harga sebuah sedan di Indonesia bisa lebih mahal 200-300 persen ketimbang harus
mengimpor langsung dari Jepang atau Jerman. Kelemahan ini ditanggung oleh rak-
yat, sementara keuntungan besar dikeruk pengusaha yang dilindungi pemerin- tah.
Ke enam, sistem patronase bisnis ini melahirkan kekuatan ekonomi yang
sangat eksklusif. Sistem ini sama sekali mengabaikan rakyat. Sehingga yang
dihasilkan hanya ratusan pengusaha yang menguras sumber daya ekonomi nasional.
Mereka sangat mementingkan diri sendiri, bahkan cenderung rakus menjadi kaum
monopolis. Motivasi mereka sangat jelas: mengeruk untung sebanyak mungkin dalam
tempo sesingkat mungkin. Kendati sudah besar, mereka tak peduli dengan kepen-
tingan jangka panjang, yakni membangun sistem bisnis dalam kehidupan politik
yang demokratis. Terbentuknya sistem patronase bisnis yang menguasai pereko-
nomian nasional, telah menjadi beban atas sistem ekonomi nasional. Sistem ini
telah menguras sumber-sumber ekonomi seperti buruh, hasil tambang dan hutan.
Segala kekisruhan yang ditimbulkan sistem patronase ini justru rakyat banyak
yang harus menanggung akibatnya. Sistem ini - karena watak eksklusif para
pengusahanya - membuatnya tak bisa diandalkan untuk membangun masa depan. Para
pengusaha besar ini tak pernah berpikir untuk membangun perekonomian nasional
dengan menggulirkan demokratisasi. Mereka ingin selamat tanpa mau berkorban
untuk kepentingan rakyat banyak.
Sumber Korupsi
Sistem patronase bisnis yang dibangun dan dipertahankan selama ini
justru menjadi sumber korupsi yang terpenting dalam masyarakat Indonesia.
Negara atau pemerintah menjadi sumber keuangan dan proyek yang dibutuhkan
pengusaha. Pemerintah mengalokasikan kepada mereka yang dijadikan rekan
bisnis.
Pertama, pemerintah melalui kekuasaan politik para pejabatnya, menye-
diakan proyek dan kontrak pemerintah kepada rekan bisnis. Bahkan mereka menga-
lirkan fasilitas kredit yang sangat besar dan menyediakan pasokan barang bagi
rekan bisnisnya baik Cina maupun pribumi termasuk kerabat dan keluarganya. De-
ngan tindakan ini seolah-olah para pejabat memupuk kekayaan pribadi dan ke-
luarganya secara legal, karena tak langsung memakan uang negara bagi dirinya.
Malah pola ini jauh lebih menguntungkan, karena dapat diolah dengan hasil yang
berlipat ganda.
Ke dua, dengan mengalokasikan proyek, kontrak, konsesi serta kredit dan
menyediakan pasokan barang tampaknya anggaran pemerintah (APBN) berjalan sesuai
jadwal. Tapi jika ditengok secara konkret, tindakan para pejabat negara tak
lebih dari tindakan untuk memupuk kekayaan dan kerajaan bisnis mereka bersama
rekan bisnisnya. Sumber-sumber ekonomi yang berada di tangan pemerintah telah
berubah menjadi sekadar "sapi perah" para pejabat dan rekan bisnisnya. Karena
pemerintah adalah "mesin pertumbuhan ekonomi", maka penguasaan pejabat atasnya
memudahkan untuk menunjukkan kerajaan bisnisnya. Hasilnya jauh lebih banyak
ketimbang mereka memakan atau menggelapkan uang negara.
Ke tiga, untuk bisa memupuk kekayaan melalui patronase bisnis, para
pejabat yang melicinkan jalan bagi pengusaha untuk mendapatkan proyek, kontrak,
kredit besar dan pasokan barang, bahkan proteksi dan monopoli, tidak lah dia-
lirkan secara gratis kepada pengusaha, melainkan harus dengan konsesi pemilikan
saham atas perusahaan yang menjalankan proyek dan kontrak. Hubungan bisnis dan
politik ini dilanjutkan dalam bidang-bidang bisnis yang semakin luas seiring
dengan pertumbuhan kerajaan bisnisnya. Mereka terus berbagi keuntungan dan
terus juga memperbesar jaringan bisnis patronasenya.
Ke empat, para pejabat yang ikut melicinkan jalan untuk alokasi sumber-
sumber ekonomi jaringan patronase - pada sejumiah departemen pemerintah - pada
umumnya diberikan komisi atau "uang lelah". Kebiasaan seperti ini telah menye-
ret banyak pejabat di departemen pemerintah terlibat "uang lelah" atau "hadiah"
dari rekan-rekan bisnis pejabat tinggi dan keluarga. Bahkan mereka meniru pola
patronase ini dengan melibatkan rekan bisnis mereka, dengan tingkatan yang
lebih rendah. Begitu juga yang dilakukan para pejabat tingkat daerah dengan
melibatkan anak-keluarganya.
Ke lima, pola patronase bisnis yang telah tertanam dalam tubuh biro-
krasi negara, mendorong semua jajaran birokrasi untuk melakukan pemupukan
kekayaan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya. Tindakan mereka sangat bera-
gam. Ada yang memalsukan dokumen, menyulap bon kuitansi pembelian barang,
menggelapkan uang negara yang masuk, hingga memasukkan kerja bagi pegawai baru
dengan uang sogokan, serta memeras para pengusaha dengan berbagai pungutan,
prit jigo, dan pungutan bagi warga masyarakat yang mengurus surat tertentu
maupun KTP.
Akibat-akibat
Dibangun dan dipertahankannya sistem patronase bisnis yang mendominasi
perekonomian nasional telah menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut.
Pertama, aset-aset ekonomi nasional telah terkonsentrasi di tangan
segelintir orang, pengusaha besar dan keluarga pejabat tinggi. Mereka dengan
cepat menjadi besar dan kaya rava dengan menciptakan pemerintah atau negara
sebagai "sapi perah" bagi perturnbuhan kerajaan bisnis mereka. Beberapa pemgu-
saha keturunan Cina dijajarkan sebagai orang terkaya di dunia. Bahkan Pusat
Data Bisnis Indonesia (PDBI) pernah mengungkapkan mengenai gabungan kekayaan
Yayasan-yayasan di bawah Soeharto lebih besar ketimbang Yayasan Toyota
(Jepang), Yayasan Ford (AS) dan Yayasan Rockefeller (AS). Ini terjadi karena
aset negara telah menjadi sapi perah" pengusaha besar dan pejabat inggi bagi
pembangunan kerajaan bisnis mereka.
Ke dua, dampak dari negara sebagai "sapi perah" telah membuat para
pejabat negara mengabaikan pengawasannya atas eksploitasi buruh murah dan eks-
ploitasi sumber daya alam (SDA) seperti hasil tambang dan hutan. Upah buruh
yang dialami puluhan juta buruh di Indonesia adalah terendah. Kekuatan-kekuatan
ekonomi nasional telah gagal memakmurkan buruh-buruhnya. Mereka hanya tergerak
untuk mengeruk untung besar dengan upah buruh serendah mungkin. Pemerintah juga
membiarkan modal-modal asing untuk menguras minyak dan gas bumi, emas, timah,
tembaga, batubara dan nikel sebanyak mungkin. Lebih parah dialami kekayaan
hutan nasional, selain banyak yang gundul, belum lama ini hutan-hutan diduga
sengaja dibakar untuk penanaman modal. Indonesia menjadi negeri yang tergolong
banyak merusak hutan.
Ke tiga, patronase bisnis telah mengakibatkan merajalelanya korupsi.
Birokrasi yang tumbuh selama ini adalah birokrasi yang korup, hingga semua
tingkatan melakukan tindakan korupsi. Mulai dari departemen keuangan hingga
departemen agama, tak bisa bebas dari korupsi. Kasus-kasus besar diantaranya
adalah Pertamina yang ditunjukkan oleh skandal utang sebesar 10,4 milyar dollar
AS, skandal kredit Rp. 1,3 triyun Golden Key Group dan Bapindo, skandal kredit
trilyunan rupiah, Sritex dan Kanindotex, skandal kesemrawutan pengelolaan haji
dan pungutan yang diberlakukan oleh calon haji, skandal dana Jamsostek yang
dialirkan ke DPR, serta skandal korupsi Rp. 1,5 trilyun di Bank Indonesia (BI).
Tumbuhnya birokrasi yang korup ini telah membuat banyak survei internasional
yang mendudukkan Indonesia berada di tingkat tertinggi dalam hal korupsi. Ini
betul-betul memalukan, karena bangsa Indonesia dicap sebagai bangsa terkorup.
Ke empat, berkembang sistem patronase bisnis yang mendominasi perek-
onomian serta korupsi yang menggerogotinya, pasar domestik bagi mereka dipak-
sakan untuk menerima harga barang dengan harga yang mahal. Rakyat sebagai
konsumennya harus menanggung akibatnya. Sementara para pengusaha monopoli bah-
kan kartel mengeruk keuntungan banyak hingga menggemukkan kakayaan mereka
dengan gampang. Mereka mendapat untung, tapi rakyat dipaksa harus menanggung,
dengan tingkat harga yang tinggi. Karena itu, ekonomi Indonesia sering juga
disebut sebagai "ekonomi biaya tinggi".
Ke lima, mekarnya sistem patronase bisnis mengakibatkan industri Indo-
nesia tak bisa mengembangkan daya saing internasionalnya. Industri-industri
otomotif dan baja maupun pesawat terbang adalah industri yang parah dalam hal
daya saing. Industri di Indonesia sebetulnya tak punya pengalaman memproduksi
mobil, apalagi memproduksi pesawat terbang, kemudian harus bersaing dengan
negeri lain. Pemerintah belum bisa memenuhi program pembangunan pertanian, dan
sektor pertambangan di satu pihak dengan pembangunan sektor industri di pihak
lain dalam rangka menyempurnakan sirkuit produksinya secara internal. Dengan
begitu, industri mobil dan pesawat terbang hanya menjadi beban bagi rakyat dan
perekonomian nasional.
Ke enam meskipun sumber daya alam dikuras dan menghasilkan pendapatan
negara yang sangat banyak, tapi negeri kita adalah pengutang terbesar. Peme-
rintah mengakui utang luar negeri sebanyak 118 milyar dollar AS. Sementara
Indosuez Wl Carr Securities menyebutkan angka 200 milyar dollar AS, termasuk
commercial paper. Sebagian besar adalah utang-utang perusahaan swasta besar
yang selama ini dibentuk dalam sistem patronase bisnis. Utang swasta ini
menurut pemerintah sebesar 65 milyar dollar AS. Karena utang mereka berbentuk
dollar, maka mereka jelas akan menguras devisa. Apalagi mereka menjalankan
bisnisnya bukan untuk ekspor, melainkan dipasarkan di dalam negeri. Inilah yang
sangat membahayakan posisi neraca pembayaran luar negeri Indonesia.
Ke tujuh, tujuan berdirinya bank-bank swasta di Indonesia adalah lebih
besar untuk mendapatkan dana murah bagi kepentingan bisnis mereka sendiri,
bukan bertujuan komersial dalam menyediakan uang bagi sektor bisnis. Pemerintah
mengizinkan perusahaan besar hasil sistem patronase bisnis tersebut mendirikan
dan mengoperasikan bank. Sehingga jalur keuangan pun mereka kuasai. Mereka
mendapatkan dana murah yang kemudian meminjamkan uang untuk perusahaan mereka
sendiri. Yang terjadi, mereka melanggar legal lending limit - batas maksimum
pemberian kredit. Tapi mereka justru kebal hukum.
Ke delapan, patronase bisnis mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang
dihasilkan tak mampu mandiri dari pemerintah. Mereka masih dikeloni oleh pemer-
intah kendati secara finansial mereka sudah sangat besar. Apalagi harus mandiri
secara politik atau upaya mereka untuk menekan pemerintall dalam rangka mencip-
takan kepercayaan bisnis (business confidence) dalam jangka panjang.
Ke sembilan,dampak yang meluas dari birokrasi negara adalah selain
wataknya yang korup, juga mengakibatkan pelayanan birokrasi-administrasi bagi
keperluan anggota-anggota masyarakat berlangsung sangat buruk. Bahkan warga
masyarakat terpaksa harus melayani kepentingan para birokrat administrasi
tersebut.
Ke sepuluh, patronase bisnis dan dampak yang menyertainya sangat rentan
dengan gejolak ekonomi internasional. Ketika harga minyak mentah anjlok, ekono-
mi kita dilanda krisis fiskal (keuangan negara). Kini dengan gejolak moneter
regional, mata uang rupiah ikut anjlok dan terpuruk sangat parah hingga menim-
bulkan dampak yang luas dalam perekonomian nasional.
Rezim Politik Eksklusif
Pembangunan ekonomi nasional yang didominasi patronase bisnis dan
menimbulkan korupsi yang meluas ke dalam lapisan birokrasi negara, tak bisa
diabaikan dari sistem politik yang menyokongnya. Artinya, sistem politik yang
ada sangat mendukung pembentukan sistem patronase bisnis dan membiarkan tum-
buhnya birokrasi yang korup. Sistem politik yang ada bukanlah sistem demo-
krasi, melainkan sistem otoriter dimana militer sangat dominan. Ini berbeda
dengan kehidupan politik dimasa demokrasi parlementer dari Orde Lama juga ber-
beda dengan kehidupan politik di Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina
serta Papua New Guinea. Karena itu, kita terlalu jauh untuk membandingkannya
dengan Belanda atau Amerika Serikat (AS), misalnya.
Selama lebih 30 tahun Orde Baru mengambil-alih kekuasaan pemerilltal
Soekarno, demokrasi bukanlah cita-citanya, melainkan justru menghambat clan
mematikan proses ke arah demokrasi. Dengan politik yang anti-demokrasi - otori-
tarianisme Orde Baru - pembangunan ekonomi yang didominasi sistem patronase
bisnis dan merajalelanya korupsi, berlangsung tanpa rintangan. Unsur mayarakat
berada dalam keadaan tak berdaya, sehingga otoritarianisme Orde Baru adalah
konsekuensi logisnya.
Politik yang sangat mendukung patronase bisnis dan merajalelanya korup-
si dan kolusi, telah mengalami dua kali krisis ekonomi.
Pertama, krisis yang diakibatkan oleh anjloknya harga migas di pasaran
internasional yang memaksa pemerintah untuk melakukan deregulasi kebijaksanaan
ekonomi.
Ke dua, krisis moneter yang kini dihadapinya dan berdampak sangat dalam
kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kenaikan harga-harga barang dan
mening-katnya jumlah pengangguran. Kehidupan politik di bawah Orde Baru
ditunjukkan oleh keberadaan rezim korporatisme eksklusif (exclusionary
corporatism regime). Rezim ini lah yang memegang peranan penting dalam
mendukung sistem ekonomi yang
didominasi oleh grup-grup usaha besar yang dibangun dan dipertahankan daiam
sistem patronase bisnis. Rezim ini juga termasuk rezim yang korup hingga ke
tingkat bawah yang sangat mengganggu kondlsi rakyat.
Rezim eksklusif
Rezim politik yang tumbuh dan berkembang di bawah Orde Baru ada lah
rezim korporatisme eksklusif. Ada tiga ciri yang menandai rezim ini.
Pertama, tak memiliki basis dukungan massa dan memang sangat elitis.
Bahkan partai dan organisasi korporatismenya juga tak berhubungan dengan basis
massa.
Ke dua, tindakan dan kebijaksanaan rezim cenderung mengekang, mengham-
bat dan menghukum kemungkinan timbulnya gerakan massa.
Ketiga, dalam tindakan terentu, rezim tak segan-segan menjalankan kebi-
jaksanaan yang bersifat koersif, untuk tujuan menciptakan kepatuhan rakyat. Ke-
beradaan rezim politik memang tidak didasarkan atas basis dukungan massa.
Kemunculannya adalah hasil kemenangan elit Angkatan Darat (AD) atas Soekarno
dan pendukungnya. Setelah kemenangan ini AD hanya memobilisasi massa demi
mendapatkan legitimasi. Tapi kemudian rezim ini di hadapkan pada persoalan
legitimasi: siapa kah yang mendukungnya? Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan
legitimasi? Dengan wataknya yang eksklusif, rezim politik itu tak membutuhkan
dukungan massa.
Sebaliknya, gerakan massa dimatikan, sehingga massa rakyat dapat ditun-
dukkan dan kemudian dikendalikan agar bisa dipelihara eksklusivitas rezim dari
rakyat. Rezim menjauhkan diri dari rakyat tapi tetap mengendalikannya agar tak
timbul gerakan massa rakyat. Kebijaksanaan koersi dilakukan untuk menindak dan
menghukum orang-orang yang mulai tampil sebagai tokoh oposisi. Karena tak butuh
basis dukungan massa, maka rezim politik tersebut lebih mengandalkan kekuatan
koersif negara, terutama militer. Pentingnya militer juga disebabkan oleh watak
rezim yang mengekang dan menindas kemungkinan timbulnya gerakan massa rakyat.
Karena itu, rezhn yang ada selama ini bertentangan dengan kepentingan rakyat
banyak yang selalu ditundukkannya.
Rezim korporatisme eksklusif itu lebih mengakomodasi kepentingan elit
politiknya (negara), sementara kepentingan massa rakyat diabaikannya. Tujuannya
adalah meniadakan tantangan politik atas rezim, sehingga akumulasi ekonomi yang
didominasi sistem patronase bisnis maupun kepentingan pejabat untuk menjadi
kekayaan negara sebagai "sapi perah" tidak terganggu. Kekayaan negara yang di-
peras elit negara selama ini telah ditopang oleh rezim eksklusif yang berten-
tangan dengan kepentingan rakyat banyak. Keberadaan rezim politik sejalan
dengan kepentingan lapisan birokrasi untuk menjadikan kekayaan negara dan
kekayaan masyarakat yang bisa ditariknya sebagai "sapi perah".
Pertumbuhan rezim korporatisme ekslusif di bawah Orde Baru, berlangsung
dalam sistematika berikut ini.
Pertama:
Setelah memetik kemenangan gemilang dari rezim Soekarno dan para
pendukungnya, Orde Baru mengatur sistem politik sesuai dengan kepentingannya.
Jika sebelumnya banyak berlangsung politisasi dan mobilisasi massa, maka di
bawah Orde Baru justru sebaliknya: depolitisasi dan demobilisasi massa. Semua
tindakan rezim baru ini sangat dikenal dengan program politik "massa meng-
ambang" (floating mass). Hubungan politik dengan massa pendukung dan kepen-
tingan mulai dihapus dan diganti dengan relasi intra-elit politik yang
berkembang secara eksklusif. Dengan menjauhkan dan mengasingkan massa rakyat
dari partisipasi politik kecuali mobilisasi dalam pemilihan umum anggota DPR
- rezim politik tak akan terganggu kepentingannya oleh kepentingan rakyat
banyak. Basis dukungan massa dihapuskan, sehingga akan sukar timbul gerakan
massa yang membahayakan kepentingan rezim.
Organisasi yang sebelumnya menggalang kekuatan politik massa adalah
partai politik. Dalam masa Orde Baru, fungsi partai politik diperlemah dan
dipisahkan dari massa. Partai-partai tak lagi seperti dulu, yaitu partai yang
memerintah, partai oposisi, koalisi maupun pembentukan front politik. Semuanya
dihapuskan. Yang ada hanya lah partai-partai yang menginduk pada pemerintah
atau rezim. Golkar, PPP dan PDI dibentuk begitu rupa sehingga menjadi partai
yang eksklusif - tak berbasis dukungan massa, kecuali birokrasi. Ketiganya juga
tak mandiri, karena menginduk pada pemerintah sebagai bagian dari organisasi
korporatis negara untuk mendukung kepentingan rezim. Jalur formal mereka adalah
untuk memenuhi tuntutan adanya DPR/MPR dan sidang-sidang diperlukan untuk
menunjukkan seolah-olah rezim yang ada sesuai dengan mekanisme konstitusional.
Kedua:
Organisasi yang sebelumnya menggalang kekuatan plitik massa adalah partai
politik. Dalam masa Orde Baru, fungsi partai politik dilemahkan dan dipisahkan
dari massa. Partai-partai tak lagi seperti dulu, yaitu partai yang memerintah,
partai oposisi, koalisis maupun pembentukan front politik. Semuanya dihapus-
kan. Yang ada hanya lah partai-partai yang menginduk kepada pemerintah atau
rezim. Golkar, PPP dan PDI dibentuk begitu rupa sehingga menjadi partai yang
ekslusif -tak berbasis dukungan massa, kecuai birokrasi. Ketiganya juga tak
mandiri, karena menginduk kepada pemerintah sebagai bagian dari organisasi
korporatif negara untuk mendukung kepentingan rezim. jalur formal mereka adalah
untuk memenuhi tuntutan adanya DPR/MPR dan sidang-sidang diperlukan untuk
menunjukkan seolah-olah rezim yang ada sesuai dengan mekanisme konstitusional.
Ketiga:
Menyadari bahayanya kokuatan serikat-serikat buruh dan organisasi tani dan
nelayan, serta pemuda dan wanita, rezim politik menyediakan wadah-wadah tunggal
seperti SPSI (buruh), HKTI (tani), HNSI (nelayan), Korpri (pegawai), PGRI
(guru), KNPI (pemuda), dan Kowani (wanita), maka rezim mengeloninya untuk
melenyapkan kekuatan massa. Semua organisasi ini sebetulnya organisasi massa,
tapi dalam prakteknya bukan organisasi massa, karena tak berbasis dukungan
massa, apalagi memperjuangkan kepentingan massa anggotanya. Organisasi-
organisasi ini digiring menjadi organisasi yang eksklusif - organisasi para
pengurus dan bukan massa.
Ke empat:
Watak eksklusif rezim politik menyebabkannya kurang mentolerir berbagai
kegiatan warga masyarakat untuk berkumpul. Kegiatan ini dibatasi dan dipersulit
jika tak dilarang atau dibubarkan. Pemerintah - atas kegiatan berkumpul- menun-
tut warga masyarakat mengurus izin kepada aparat birokrasi kepolisian. Jika
kegiatan tak punya izin, aparat kepolisian atau militer bisa melarang dan
membubarkannya. Tindakan seperti ini masih terus terjadi. Rezim selalu menaruh
kecurigaan terhadap warga masyarakat, terutama untuk kegiatan berkumpul. Di
sini tampak watak anti- massa dalam tubuh rezim eksklusif.
Ke lima:
Ketika membutuhkan legitimasi, Orde Baru membutuhkan gerakan mahasiswa.
Tapi ketika tak dibutuhkan lagi ka:ena rezim sudah kuat, gerakan mahasiswa
harus dihancurkan. Tahun l 978 adalah saat rezim menghancurkan kokuatan gerakan
mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang telah dibangun secara demokratis
justru dalam tempo sekejap hancur berantakan. Bahkan dibangun yang baru dengan
konsep NKK dan perangkat organisasi BKK. Hingga kini kekuatan gerakan mahasiswa
tetap berada dalam keadaan lumpuh.
Ke enam:
Selama ini masyarakat Indonesia sering mendapatkan pernyataan pejabat
negara bahwa ABRI adalah kekuatan scsial politik. Bahkan tanpa perlu ikut
menjadi peserta pemilihan umum, ABRI secara istimewa mendapat jatah kursi di
DPR dan MPR, dengan nama Fraksi ABRI. Dalam masalah kepemimpinan nasional
maupun pemerintahan, ABRI juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam Golkar
pun, unsur ABRI mendapat tempat, yang dikenal dengan jalur A (ABRI). Sebelumnya
ABRI telah memperkenalkan dan mempratekkan ideologi dwifungsi yang sangat
terkenal di dunia. Artinya, ABRI di Indonesia memiliki fungsi ganda, tak hanya
mengurusi keamanan nasional, tapi juga politik bahkan bisnis. Dengan begitu,
dangat jelas bahwa militer memiliki posisi dan peran yang dominan dalam poli-
tik. Ini sesuai dengan watak rezim eksklusif.
Ke tujuh:
Pemerintah Orde Baru sangat menyadari pengaruh pers atau media massa
dalam pembentukan opini publik. Rezim yang ada berhasil menciptakan pengekangan
terhadap pers sejak akhir 1965. Jika sebelumnya partai-partai bisa memiliki
surat kabar untuk menyebarkan ide-ide politiknya, maka sejak Orde Baru semua
itu berakhir. Pemerintah mengatur pers dengan memberlakukan lembaga SIUPP
(Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) serta ideologi "bebas dan bertanggungjawab"
. Tindakan pemerintah atas penyelenggaraan pers pada umumnya berwatak represif
seperti menyensor, menelpon dan memanggil pemimpin redaksi, serta tindakan
mematikan : bredel. Tapi belakangan pejabat Indonesia mulai tertarik untuk
melakukan somasi (teguran) dengan menuntut ganti kerugian secara damai seperti
ang terjadi dalam kasus The Jakarta Post dan Menristek B.J. Habibie yang
mewakili IPTN. Memang tampak bahwa perkembangan dan gerak pers disesuaikan
dengan kepentingan rezim ekslusif.
Ke delapan:
Watak represif rezim terus dipertahankan untuk menghukum atau mengha-
kimi orang-orang yang berbeda pikiran dan pendapat dengan pemerintah. Banyak
juga di antara mereka yang hanya sekadar didudukkan sebagai "kambing hitam"
ketentuan persidangan - bagi penguasa - dapat dipenuhi. Pemerintah sendiri tak
pernah mempersoalkan pikiran maupun pendapat mereka. Tapi hagi pemerintah semua
itu sudah baku: merongrong ideologi Pancasila, merongrong kewibawaan pemerin-
tah, atau menghina kepala negara dan menyebarkan kebencian terhadap pemerin-
tah. Pemerintah menyediakan dua r)erangkat hukum untuk mendakwa orang-orang
yang berpikiran dan berpendapat beda dengan pemerintah.
Pertama, pasal-pasal mengenai ketertiban umum dan menyebarkan kebencian
(haatzai artikelen) warisan
kolonial Hindia Belanda dan beberapa pasal represif lain dalam KUHP.
Kedua, UU Anti Subversi yang diwariskan dari Orde Lama yang selama ini
dikutuk oleh para pejabat Orde Baru. Kedua produk hukum ini dipakai
untuk menghakimi orang-orang yang berbeda pikiran dan pendapat dengan
pemerintah. Dengan begitu. kedua produk hukum ini bersifat menindas
warga negara.
Ke sembilan:
Pemerintah tak selalu mencegah atau membatasi dan menindak kegiatan
rakyat dengan tindakan paksaan atau kekerasan. Pemerintah membutuhkan perangkat
hukum untuk membatasi kegiatan warga masyarakat. Tak cukup hanya melaksanakan
program "massa mengambang" dengan berbagai cara di luar hukum. Karena itu,
pemerintah berkepentingan memberlakukan 5 paket UU Politik yang membatasi atau
mencegah warga masyarakat mendirikan dan mengoperasikan partai politik,
organisasi massa, ikut menjadi peserta pemilu, mengadakan referendum. serta
mengawasi penyusunan DPR dan MPR.
Ke sepuluh:
Selain membatasi kebebasan pers, rezim di bawah Orde Baru juga melaku-
kan tindakan pelarangan peredaran buku-buku yang tergolong kritis terhadap
pemerintah. Paiing mutakhir adalah pelarangan atas buku buah karya Soebadio
Sastrosatomo - mantan pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI) - yang berjudul
Era Baru pemimpin Baru: Badio Menolak Rekayasa Orde Baru. Selain melarang huku
ini yang dikeluarkan Jaksa Agung, pemerintah juga menghakimi - melalui pengadil
an - orang yang menerbitkannya. Tentu hal ini belum ada presedennya, tapi pe-
merintah terus mengadili Buyung Rachmad Buchori Nasution. Pemerintah tampak-
nya takut jika warga masyarakat giat membaca buku politik. Tapi hakokatnya,
pemerintah melarang tumbuhnya kecerdasan rakyat terhadap politik.
Ke sebelas:
Posisi DPR dan MPR di bawah Orde Baru sangat lemah menjalankan fungsi
legislatifnya. DPR sejak 1971 memang disusun melalui pemilu dimana jatah kursi
istimewa diberikan kepada ABRI sebanyak 75 atau 100 kursi. Dalam posisi partai-
partai yang menginduk pada pemerintah. dengan Golkar dianak-emaskan, DPR juga
berinduk pada pemerintah. Ada atau tak adanya DPR, sebetulnya tak masalah bagi
rezim eksklusif. Tapi persoalannya adalah kesan (citra) tak terlalu memonopoli
serta perlunya perluasan elit politik, DPR perlu dipertahankan keberadaannya.
Yang jelas, DPR tak pernah menjadi kuat sebagai lembaga negara untuk mengawasi
kebijaksanaan pemerintah. Hingga kini tak pernah sekali pun DPR menggunakan
hak-haknya yang penting seperti hak bertanya pada presiden, hak angket, hak
inisiatif, dan hak interpelasi. Begitu juga kedudukan MPR tetap tunduk pada
pemerintah. Mereka lebih tunduk pada aturan "musyawarah" ketimbang memilih
presiden dengan suara terbanyak. Fraksi-fraksi MPR pun harus menghadap calon
presiden ketika menyampaikan keputusan fraksi mereka, bukannya mengundang tokoh
yang dicalonkannya untuk diminta kesediaannya. Di sini tak mencerminkan bahwa
MPR ssbagai lembaga tertinggi negara.
Ke duabelas:
Kedudukan lembaga diharapkan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang
berada di pundak Mahkamah Agung (MA), ternyata lebih banyak menjadi penunggak
perkara kasasi, bahkan kasus-kasus merintangi judicial review atas Permenpen
No. 01/1984 yang coba diupayakan oleh mantan pemilik suratkabar Prioritas,
serta kasus keluarnya surat sakti ketua MA atas perkara tanah Kedung ombo dan
Herbert Ohee di Irian jaya. MA juga tak berdaya memeriksa kasus peradilan
politik yang masih terus berlangsung. Begitu juga dengan keberadaan perundang-
undangan.
Ke tigabelas:
Sejak berhasil menggulung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI)
melalui pembasmian paling berdarah serta melarang komunisme, Orde Baru tak
hanya menyebabkan komunistofobi - dengan menyebut-nyebut sebagai bahaya laten -
juga menyebarkan xenofobia terhadap liberalisme, demokrasi dan hak asasi
manusia (HAM), serta ekstrim kanan (Islam). Orang-orang yang menyuarakan
ide-ide demokrasi dan HAM sering dituding sebagai liberal yang tak sesuai
dengan budaya bangsa. Sementara mereka yang membentuk pengajian-pengajian dan
memhahas sekitar ukhuwah Islamiyah sering dituding sebagai ekstrim kiri kanan.
Belakangan tudingan dan penghakiman orde Baru atas Partai Rakyat Demokralik
(PRD) sukses mem-PKl-kan PRD. PRD pun kemudian bisa pada setiap gejolak menjadi
"langganan" sebagai "Kambing Hitam".
******************************************
POKOK PIKIRAN POLITIK-EKONOMI PBHI (3/3)
REFORMASI EKONOMI
Krisis moneter yang dialami Indonesia telah berkembang menjadi krisis
ekonomi yang meliputi sistem keuangan nasional, kebangkrutan sejumlah peru-
sahaan PHK massal dan pengangguran nasional. semakin sulitnya kondisi hidup
kaum pekerja, melonjakkan harga barang justru memerosotkan daya beli masyara-
kat, menggunungnya utang swasta yang semakin tak tertagih, kesulitan likuiditas
dana untuk investasi dan krisis kepercayaan, situasi krisis ekonomi saat ini
sangat memberatkan kehidupan rakyat baik di kota-kota besar maupun di daerah
hingga pedalaman. Banyak diantaranya harus antrean untuk membeli barang-barang
kebutuhan pokok.
Para pakar ekonomi seperti Prol.Soemitro Djojohadikusumo dan Prof Emil
Salim serta Moh. Sadli menyatakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sangat
serius. Bahkan mereka sangat gencar menganjurkan agar pemerintahan Soeharto
segera melaksanakan reformasi ekonomi Yang pasti sebab-sebab krisis yana menye-
rang masyarakat kita bukan karena kesalahan rakyat. Kaum buruh selama ini harus
berkorban dengan upah rendah. Apalagi upah riil jusiru anjlok terutama di saat
melonjak harga barang-barang. Penduduk di desa dan di kota dipaksa harus meng-
orbankan tanahnya bagi pembangunan untuk segelintir orang. Para pedagang kecil
sudah lazim digusur dari tempat mereka berdagang. Kini banyak kalangan harus
dimintai pengorbanan mereka dalam menghadapi krisis ekonomi.
Dengan begitu, rakyat semakin bertumpuk pengorbanannya atas pembangunan
eko- nomi untuk segelintir orang tersebut. Padahal rakyat banyak bukanlah pela-
ku yang berbuat salah atas terjadinya krisis ekonomi.
Sebab-sebab krisis ekonomi tak datang dari rakyat melainkan para pelaku
yang selama ini menjadi sumber kekisruhan sistem ekonomi Indonesia. Mereka
adalah yang terus-menerus mempertahankan sistem patronase bisnis (busines pa-
tronage) dimana kekayaan negara dan kemampuan membeli masyarakat serta buruh
berupah rendah dijadikan "sapi perah". Sistem patronase bisnis yang dibentuk
para pejabat yang menjadi gantungan (patron) dan sekaligus pelindung sejumlah
pengusaha yang ingin cepat besar dalam tempo singkat telah menimbulkan watak
birokrasi negara yang sangat korup. Sehingga beberapa hasil survei interna-
sional mengungkapkan peringkat sebagai negeri terkorup diduduki Indonesia.
Sistem patronase bisnis telah menjadikan kekayaan negara dan keu-
angannya menjadi "sapi perah" bagi persekongkolan pejabat dan pengusaha yang
menginduk pada pejabat bersangkutan. Selain menjadikan kekayaan negara sebagai
"sapi perah", untuk mendapatkan untung sebanyak mungkin, mereka memeras keka-
yaan masyarakat (konsumen) dengan mempraktekkan proteksi dan monopoli. Sete-
rusnya menimbulkan watak birokrasi yang sangat korup.
Semua ini lah yang menjadi biang keladi kekisruhan perekonomian nasi-
onal. Mereka yang membentuk dan berkepentingan dengan patronase bisnis dan
birokrasi korup yang mengakibatkan rakyat harus menanggung krisis ekonomi.
Kini setelah krisis ekonomi tak sanggup lagi mereka atasi, mereka
meminta rakyat untuk berkorban. Mereka hanya mau berkorban dengan menukarkan
sebagian kecil uang dollar AS yang mereka simpan sambil mengumandangkan Gerak-
an Cinta Rupiah. Sementara sekitar 80 milyar dollar AS diduga mereka simpan di
bank-bank Singapura. Puluhan milyar dollar AS diduga di depositokan di bank-
bank di Swiss demi keselamatan harta warisan keluarga mereka. Mereka tak
mengerti bahwa yang harus diselamatkan adalah Indonesia - bukan sekadar rupiah.
Apalagi utang luar negeri pihak swasta yang mencapai lebih 65 milyar dollar AS
mulai tak tertagih. Jangan sampai untuk membayar utang, aset-aset nasional
justru dijual. Ini sama artinya kita jual Indonesia kepada pihak asing. Apakah
dengan begitu Indonesia menjadi negara bagian AS atau bagian Republik Jerman
atau Jepang.
Tingkat krisis ekonomi nasional saat ini telah cukup gawat, tak bisa
lagi hanya dengan mengatasinya dengan pernyataan-pernyataan yang menenangkan
rakyat dan dunia usaha. Tak juga bisa hanya melalui tindakan moral Gerakan
Cinta Rupiah atau Cinta Indonesia. Penyelesaian masalah saat ini tak bisa lagi
dengan gerakan tipu muslihat, gerakan yang pada dasarnya bermaksud mengalihkan
perhatian masyarakat dari akar soal serta biang keladi krisis terjadi. Kini
kita membutuhkan reformasi ekonomi menyeluruh untuk mengatasi krisis dan
mengembangkan kembali perekonomian kita yang telah bangkrut.
Reformasi ekonomi ini tak bisa lagi setengah-setengah, apalagi dicicil
seperti halnya utang luar negeri. Reformasi ekonomi membutuhkan kesatuan
pikiran dan sikap serta tindakan konkret sekaligus.
Pertama-tama adalah menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan yang
diakibatkan begitu banyaknya kekayaan negara menjadi "sapi perah" segelintir
pengusaha fasilitas negara. Kedua, merombak struktur ekonomi Indonesia agar
mampu meningkatkan daya saing internasional serta menumbuhkan kepercayaan dunia
usaha (business confidence) dalam jangka panjang.
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)merasa
perlu untuk mendesak semua pihak yang berkepentingan mengatasi krisis ekonomi
dan kekisruhan yang terus berkembang di Indonesia, dengan menggulirkan program
aksi reformasi ekonomi. Seharusnya pemerintah melakukan reformasi ekonomi
ketika mengatasi krisis fiskal menyusul anjlok harga minyak dan gas bumi di
pasar internasional. Tetapi yang dilakukan hanyalah deregulasi yang tak
konsisten dan bersifat jangka pendek. Karena itu, krisis yang menghantam kita
saat ini adalah akibat penataan ekonomi nasional yang dipakai dan krisis
moneter di Asia Timur dan Tenggara, sehingga beban ekonomi nasional bertumpuk-
tumpuk dan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan total adalah melak-
sanakan program aksi relormasi ekonomi secara konsisten. PBHI menganjurkan
langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama:
Menghapuskan sumber penyakit -- virus krisis ekonomi -- berupa sistem
patronase bisnis. Sistem ekonomi yang relatif sehat adalah sistem yang tak bisa
memunculkan patronase bisnis. Negeri-negeri scperti Singapura, Malaysia, dan
Hongkong adalah negeri yang mengharamkan patronase bisnis. Korea selatan dan
Thailand adalah dua negara yang sukses menghapuskan patronase bisnis. Para
pejabat negara dilarang menjadi patron (gantung) bagi para pengusaha tertentu
dan menopang bisnis keluarganya. Persekongkolan pejabat dan pengusaha untul;
memupuk vested interest harus segera diakhiri.
Ke dua:
Penghapusan hubungan patronase bisnis harus diikuti dengan penghentian
bisnis dengan memanfaatkan kekayaan negara sebagai ' sapi perah', karena keka-
yaan dan anggaran negara digenjot menjadi "mesin pertumbuhan ekonomi" bagi
segelintir pejabat dan pengusaha. Bahaya yang harus diakhiri adalah konsentrasi
yang berlebihan karena adanya fasilitas kekayaan negara yang bisa disedot
dengan gampang, tapi tak menciptakan basis perkonomian yang kuat. PBHI mendesak
agar kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan yang iebih luas dan
manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Ke tiga:
Sektor keuangan nasional harus diakhiri dari kerakusan mereka yang
telah menjadi besar dalam tempo singkat tapi gagal membangun basis industri
yang tangguh. Kejelasan pengelolaan sistem keuangan nasional meliputi fiskal,
moneter dan perbankan terutama yang bertalian dengan alokasi dana investasi,
harus mulai dijalankan. Sektor keuangan harus dikembalikan fungsinya untuk
menyokong investasi di sektor-sektor yang produktif agar kekuatan ekonomi
nasional bisa memperbaiki daya saing internasional.
Ke empat:
Sektor-sektor monopoli dan tertutup seperti otomotif, baja dan petro-
kimia sudah seharusnya dikikis. Keberadaan sektor ini sangat merugikan pere-
konomian nasional, karena menguras keuangan negara dan menyedot dana
masyara-kat, dengan ditetapkannya harga jual yang sangat tinggi. PBHI mendukung
penuh dihapuskannya kartel semen, kertas dan kayu lapis sehagaimana yang
terkandung dalam pernyataan itikad (letter of intent) antara Direktur
Pelaksanana IMF Michel Camdessus dan Presiden Soeharto pada 15 Januari lalu di
Jakarta. Gerak reformasi ekonomi harus membebaskan Indonesia dari sektor
monopoli.
Ke lima:
Untuk menghapuskan sektor monopoli dan kartel, hambatan tarif dan non
tarif atas produk yang bertalian dengan sektor ini harus segera dihentikan.
Dengan begitu, proteksi tarif dan non tarif yang selama ini dinikmati sektor
monopoli, kini harus diakhiri agar beban perekonomian bisa diringankan.
Ke enam:
Hutang luar negeri telah menjadi beban perekonomian nasional sehingga
masalah ini harus segera diatasi terutama utang swasta. Pemerintah harus mengu-
mumkan siapa saja yang berhutang dan berapa utang mereka. Lebih dari itu, harus
ada pertanggungjawaban, mengapa mereka berutang dan untuk apa saja utang terse-
but digunakan. PBHI mendesak pemerintah untuk membuka persoalan utang itu.
Ke tujuh:
Kemajuan dunia usaha di Indonesia selalu di hambat oleh watak birokrasi
yang sangat korup. Reformasi ekonomi harus segera membereskan dan membersihkan
birokrasi dari wataknya yang selama ini menganggu dan memberatkan perekonomian
nasional. Banyak pengusaha menuntut dibasminya berbagai pungutan yang berkem-
bang dalam tubuh birokrasi. PBHI mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan
program membersihkan birokrasi.
Ke delapan:
Menghadapl krisis ekonomi, PBHI mendesak pemerintah untuk mengarahkan
proyek investasi kepada penanaman modal yang bersifat produktif. Strategi
investasi ini meliputi proyek-proyek bersifat padat karya, berorietasi ekspor
serta yang saling berkait secara internal untuk keperluan akumulasi intensif.
Mengingat utang Indonesia sudah terlalu besar, maka investasi yang menghemat
devisa harus diutamakan .
Ke sembilan:
Persoalan jangka pendek yang harus diatasi adalah stabilisasi harga.
Melonjaknya harga barang dan tak stabilnya harga telah menimbulkan kepanikan
masyarakat untuk memborong barang serta tindakan sebagian pedagang termasuk
untuk menimbun barang. Sehingga timbul kelangkaan barang. Akibatnya rakyat
harus antri untuk mendapatkan barang. Stabilisasi harga dan kesiapan para
pemasok barang untuk menjalankan tugasnya perlu segera diatasi.
Ke sepuluh:
Akibat krisis ekonomi memang timbul berbagai PHK massal, sehingga men-
ingkat jumiah pengangguran. Reformasi ekonomi harus menciptakan program konkret
untuk menyelesaikan masalah kelebihan pasokan tenaga kerja dan pengangguran.
Memang untuk menjawabnya diperlukan lebih banyak proyek investasi yang bersifat
padat karya. Namun lebih dari itu kita perlu memiliki rencana jangka panjang
untuk keperluan perluasan kesempatan kerja.
Ke sebelas:
Tampaknya selama ini pemerintah tak bisa menciptakan kepercayaan dunia
usaha (business confidence) untuk jangka panjang. Para investor lebih cenderung
menanamkan modalnya untuk jangka pendek. Mereka juga digerakkan untuk mengeruk
untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin, sehingga fasilitas
perekonomian nasional tak lebih sekadar "sapi perah" bagi mereka. Setelah
mengeruk untung, mereka melarikannya ke luar negeri (capital flight). Misalnya,
memarkir uang mereka sebesar 80 milyar dollar AS di Singapura, puluhan milyar
dollar di Swiss, serta menanamkan modal di Hongkong, Cina, Vietnam dan Amerika
Serikat (AS). Sementara utang swasta mencapai lebih 65 milyar dollar AS. Untuk
menumbuhkan business confidence yang berjangka panjang, diperlukan politik
ekonomi yang memberikan suasana nyaman dan aman bagi dunia usaha. Karena itu,
PBHI mendesak pemerintah untuk mengubah politik ekonominya yang selama ini tak
menyediakan kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Ke duabelas:
Desakan reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis, sedang berada pada
tahap memasuki persaingan global yang lebih keras. Karena itu, strategi inves-
tasi yang mengutamakan peningkatan daya kompetisi adalah program penting dan
strategis bagi masa depan dunia usaha Indonesia. Jika memang ikut dalam AFTA
(perdagangan bebas kawasan Asean) dan APEC (Asia Pasifik), dunia usaha Indo-
nesia harus membenahi lebih keras untuk meningkatkan daya saingnya.
Ke tigabelas:
Untuk mengefektifkan reformasi ekonomi dan program aksi yang diperlu-
kannya, sudah pasti dibutuhkan suatu perangkat hukum atau peraturan yang kuat.
Perangkat hukum ini harus bisa menopang gerak menuju reformasi ekonomi. Kele-
mahan hukum selama ini harus segera di atasi. PBHI mendesak DPR dan pemerintah
untuk menyusun dan menetapkan sebuah UU Reformasi Ekonomi yang bersifat
menyeluruh.
REFORMASI POLITIK
Persoalan ekonomi nasional bukan karena semata-mata bersumber dari
faktor ekonomi, tetapi yang sama juga pentingnya adalah faktor politik. Karena
faktor politik inilah yang mengakibatkan tak tumbuhnya kepercayaan dunia usaha
(bussiness confidence) untuk jangka panjang. Terjadi situasi dimana pengusaha
mengejar untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin. Kekayaan negara
dijadikan sebagai "sapi perah" untuk menggemukkan para kerabat dan keluarga
pejabat yang terjun dalam bisnis. Sementara kepada masyarakat, bisnis mengeruk
keuntungan dilakukan berdasarkan monopoli pasar, bahkan kartel. Kondisi ini
semakin diperburuk dengan tumbuh dan berkembangnya birokrasi secara sangat
korup. Semua ini menjadi sumber kekisruhan perekonomian nasional.
Gawatnya, kekisruhan perekonomian nasional itu dipertahankan oleh rejim
korporatif eksklusif (exclusionary corporatism regime). Rejim ini tak berminat
mengembangkan basis dukungan massa, bersifat mengekang gerakan massa. serta
tak segan-segan mengambil kebijaksanaan koersif. Rejim inilah yang menciptakan
kepatuhan dan kebodohan rakyat, tapi di samping itu justru membiarkan pengu-
rasan sumber-sumber ekonomi nasional yang dinikmati oleh segelintir kelompok
dalam masyarakat. Secara internal, mereka itulah yang menjadi sumber kesalahan
hingga menimbulkan krisis ekonomi yang harus ditanggung rakyat banyak.
Dalam pandangan umum yang telah dibahas sebelumnya, PBHI menegaskan per-
soalan ekonomi sangat bertalian erat dengan persoalan politik. Sistem ekonomi
yang dibangun sejumlah konglomerat dan rejim korporatisme eksklusif menunjukkan
betapa eratnya tali temali persoalan ekonomi dengan politik. Persekongkolan
elit ekonomi dan elit politik Orde Baru inilah perekonomian nasional telah
sampai pada tahap krisis saat ini. Utang menggunung, banyak perusahaan bang-
krut, PHK Massal dan pengangguran, lonjakan harga barang, rupiah sangat
terpuruk hingga Rp 16.100,- perdollar AS, serta kesulitan likuiditas dana
investasi. Semua ini telah membawa Indonesia dalam keadaan sekarat. Tapi jelas
bukan kesalahan rakyat, melainkan sering rakyat menjadi korban dan semakin
diminta untuk berkorban.
Krisis ekonomi ini memang menyeret Indonesia ke ujung kebangkrutan. Jika
tak muncul konsep, strategi, program aksi dan gerakan untuk menyelamatkan
Indonesia, maka niscaya Indonesia jatuh dalam kebangkrutan. Saat ini Indonesia
sedang tergadai di tangan IMF. Tapi tak ada konglomerat dan pejabat beserta
keluarganya yang bersedia mengalirkan dollar mereka yang disimpan di Singapura
dan negara-negara lain untuk menebus Indonesia. Gerakan Cinta Rupiah (Getar)
tak ada artinya dengan simpanan mereka di Singapura sebanyak 80 milyar dollar
AS (dua kali lipat paket bantuan IMF serta negeri tetangga secara bilateral).
Bahkan beberapa penerbitan asing seperti Internasional Herald Tribune edisi 14
Januari 1998 mengungkapkan dugaan dominasi aset keluarga Presiden Soeharto yang
diperkirakan mencapai 40 milyar dollar AS. Tentu saja pemberitaan semacam ini
perlu segera memperoleh klarifikasi, karena pasti memiliki pengaruh bagi
dinamika situasi ekonomi di dalam negeri. Apalagi utang swasta telah lebih 65
milyar dollar, utang pemerintah mencapai 53 milyar dollar AS. Bagaimana
sebetulnya mereka bersikap atas ulang mereka yang menumpuk dan krisis yang
melanda Indonesia di satu pihak, sementara di pihak lain terdapat pihak-pihak
yang memarkir uang di luar negeri?
Tapi apa yang telah dilakukan pemerintah dan IMF serta mereka yang
menggembar-gemborkan "Gerakan Cinta Rupiah", terlalu menyederhanakan masalah,
jika persoalan yang dihadapi Indonesia semata-mata uang. Seperti yang telah
kami tunjukkan, persoalannya terletak pada sistem perekonomian yang di dominasi
oleh patronase bisnis (business patronase) yang didukung oleh rezim politik
yang berwatak eksklusif, bahkan tak segan-segan memakai tindakan koersi atau
paksaan terutama untuk menebas gerakan massa. Dengan rezim seperti inilah
segelintir orang sukses menguras kekayaan negara dan kekayaan nasional untuk
menjadikan mereka konglomerat yang tergantung pada fasilitas negara.
Sangat jelas bagaimana kehidupan bisnis di Indonesia bertalian erat
dengan sistem politiknya. Persoalannya kini adalah perekonomian nasional berada
di tepi jurang kebangkrutan akibat krisis yang telah meluas dan menimpa rakyat
banyak. Karena itu, jika ada pihak yang ingin ambil bagian dalam mengatasi
krisis ekonomi, maka mereka tak bisa menghindarkan diri dari tindakan politik.
Mereka yang hanya semata-mata menukarkan sebagian kecil dollar AS dengan ru-
piah, sama sekali tak menolong nilai tukar rupiah. Disaat munculnya "Gerakan
Cinta Rupiah", ternyata nilai tukar rupiah semakin terpuruk. Pasar uang membuk-
tikan bahwa "Gerakan Cinta Rupiah" bukan tuntutan mereka.
Yang pasti 'Gerakan Cinta Rupiah" tak mungkin menjadi gerakan rakyat
Banyak, melainkan hanya menjadi "aksi mereka yang punya uang" gerakan elitis.
Bahkan uluran tangan IMF dan beberapa pemerintah secara bilateral yang diper-
kirakan mencapai 41 milyar dollar, bahkan Jepang telah memastikan bantuannya
sebesar 20 milyar yen, belumiah cukup menolong Indonesia dari keadaan sekarat.
Suatu gerakan tahpa tujuan reformasi ekonomi, tak akan menyelamatkan Indonesia.
Seyogyanya gerakan-gerakan yang bertalian dengan krisis ekonomi harus mengacu
pada pemikiran dan tujuan reformasi ekonomi.
Tapi -- dengan begitu eratnya pertalian bisnis dan politik atau antara
patronase bisnis dan rezim korporatisme eksklusif-- reformasi ekonomi pasti
menuntut reformasi politik. Dalam kasus Indonesia Orde Baru, perbaikan ekonomi
secara serius pasti membawa konsekuensinya pada politik. Pernyataan itikad
(letter of intents) antara IMF dan Pemerintah Orde Baru tak mungkin terlaksana
tanpa itikad politik dari pemerintah sendiri untuk mengorbankan beberapa
kepentingan yang paling bertalian erat secara politik. Misalnya, pendanaan
mobil nasional (Mobnas) Timor dan IPTN. Begitu juga penghapusan kartel semen,
kertas, dan kayu lapis, serta pembongkaran BPPC. Semua kepenlingan ini betul-
betul bertalian erat secara politik. Belum lagi kesepakatan mengenai transpa-
ransi kebijaksanaan fiskal dan ekonomi penuh Bank Indonesia (BI).
Untuk menyehatkan, apalagi memajukan perekonomian nasional, kita perlu
menciptakan iklim politik yang demokratis. Artinya, reformasi ekonomi -- suka
atau tidak -- harus dibarengi dengan reformasi politik. Sebagaimana ditegaskan,
reformasi ekonomi tak mungkin terlaksana tanpa polltical will pemerintah untuk
membersihkan dirinya dan menciptakan kepercayaan dunia usaha. Dengan digulir-
kannya reformasi ekonomi sekaligus dengan reformasi politik, maka semua organ
dan kelembagaan ekonomi dan politik akan bekerja maksimal. Kami tak ingin
menjadi saksi bahwa pemerintah dan rezim sekarang masih menghambat perubahan
dan perubahan ekonomi dan politik.
PBHI berpendapat, untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi, tak
cukup hanya reformasi ekonomi melainkan harus dibarengi dengan reformasi poli-
tik. PBHI bersedia membantu siapa saja yang berminat dengan reformasi ekonomi
dan politik. Kita harus menebus Indonesia dengan kerja keras -- bukan dengan
keserakahan dan menguras kekayaan negara dan nasional serta memeras dana
masyarakat karena monopoli pasar. Dengan menyumbangkan tenaga kerja, gerakan
reformasi pasti dapat meluas menjadi gerakan yang merakyat.
Dalam rangka ikut ambil bagian untuk menyelamatkan Indonesia, PBHI
menganjurkan berbagai kalangan untuk hersama-sama dan bahu-membahu denaan
merealisasikan reformasi politik. Langkah-langkah penting yang harus dijadikan
sasaran untuk mencapai reformasi politik adalah sebagai berikut:
Pertama:
Kami mendesak agar rezim politik yang sekarang mulai mengurangi watak
eksklusifnya atas massa rakyat. Rezim tak bisa terus menerus mengandalkan
aparat koersi untuk mengamankan kepentingan segelintir orang yang justru
menguras kekayaan negara dan nasional serta memetik untung besar dengan
memonopoli dan meng-kartel pasar. Kami mendesak agar rezim lebih terbuka atau
akomodatif terhadap kepentingan yang lebih luas. Juga lebih terbuka atas
tuntutan pembaharuan dan perubahan politik menuju sistem politik yang
demokratis.
Ke dua
Sikap terbuka rezim harus ditunjukkan dengan kebijaksanaannya atas
massa. Kami menuntut diakhirinya kebijaksaan massa mengambang (floating mass)
yang telah menyebakan rakyat terpisah dari partisipasi politik, sehingga
rakyat menjadi tak berdaya. Kekayaan negara dikuras, ke kayaan nasional disedot
, serta dana masyarakat dihisap, justru tak ada protes rakyat dalam skala
besar. Kami ingin rakyatlah yang menentukan kekayaan nasional dan kreativitas
tenaga kerja Indonesia. Politik massa mengambang harus dihentikan dan diganti
dengan program partisipasi massa dalam politik, yang memang lebih mendekatkan
kita pada demokrasi.
Ke tiga:
Pemerintah harus mengubah kebijaksanaannya selama ini atas kehidupan
partai politik. Tak bisa lagi terus menerus memaksa ketergantungan partai
politik kepada pemerintah. Partai-partai harus didorong untuk mandiri, tak lagi
menginduk pada pemerintah. Kehidupan politik semacam ini sama sekali tak
mendidik dan tak sehat. Sehingga tak bisa bekerja dan berfungsi selayaknya
partai politik. Apalagi dana yang dianggarkan hanya bersumber dari pemerintah.
Ini betul-betul tak mendidik dan tak sehat. Akibatnya partai-partai ini
berkembang secara eksklusif dan terpisah dari dukungan massa. PBHI mengajak
agar partai kini harus berpikir dan bertindak untuk membangun basis dukungan
massa, tak terkecuali Golkar.
Golkar juga perlu mempertimbangkan kemungkinannya menjadi partai yang
memerintah the (rulling party) dan partai-partai lainnya menjadi oposisi. PBHI
juga mendesak agar pemerintah harus terbuka atas tuntutan rakyat mengenai
sistem multipartai ---tak lagi memaksakan kehendak dan kepentingan pemerintah
sendiri.
Ke empat:
Rasanya sudah semestinya pemerintah terbuka atas tuntutan masyarakat
mengenai kebutuhan warga masyarakat untuk berorganisasi massa. Banyak buruh
sudah menuntut berfungsinya SPSI sebagai organisasi yang memperjuangkan
kepentingan buruh. Banyak juga yang menginginkan serikat buruh independen.
Wadah-wadah tunggal jelas telah menutup gerak kaum buruh, tani, nelayan,
pegawai,guru, pemuda dan wanita. Pemerintah juga perlu mengurangi otoritarian-
ismenya atas prakarsa warga negara untuk berpartisipasi dalam mendirikan dan
menjalankan program organisasi mereka. Warga negara yang berhimpun dalam
organisasi massa sebaiknya mengembangkan dirinya untuk memiliki dukungan
massa agar dapat mendidik rakyat mengenai kekuatan mereka.
Ke lima:
PBHI menuntut pemerintah Orde Baru agar menghapuskan politik perijinan
dan pelarangan berkumpul. Cara memandang kegiatan rakyat sudah harus diubah.
Tak bisa hanya dimaksudkan untuk menundukkan dan mematuhkan rakyat, dengan
terus-menerus bersikap dan bertindak usil terhadap kegiatan rakyat. Rakyat atau
warga masyarakat harus dipandang bisa melaksanakan kegiatannya dengan tertib
dan damai.
Ke enam:
Sejak 1978 pemerintah memang sukses menghancurkan gerakan mahasiswa
dan organisasi kemahasiswaan. hingga diberlakukannya NKK/BKK di kampus-kampus
Universitas, mengakibatkan lumpuhnya kekuatan mahasiswa. Tapi di tengah kelum-
puhannya, masih ada mahasiswa yang mempersoalkan nasib rakyat banyak. Kami
mendesak pemerintah untuk bersikap terbuka atas kritik-kritik mahasiswa. Seba-
liknya, kami menganjurkan kepada mahasiswa untuk terbuka atas pembentukan
organisasi kemahasiswaan secara demokratis serta mulai mempertimbangkan
posisinya sebagai calon pekerja agar lebih banyak mengembangkan isu sekitar
ketenagakerjaan.
Ke tujuh:
PBHI mengajak para pimpinan ABRI dan pemerintah mengkaji ulang
mengenai peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Harus dicamkan, suatu
masyarakat tak mungkin bisa menciptakan demokrasi jika posisi dan peran yang
dimainkan ABRI teramat dominan. Pimpinan ABRI perlu rela dan ikhlas menyerahkan
dirinya bagi kepentingan demokrasi ketimbang menutup kedewasaan bangsa di bawah
kekuasaannya Stabilitas nasional hanya bersifat jangka pendek jika hanya oleh
ABRI atau militer, tapi dalam situasi rakyat takut. Persepsi ABRI harus diubah
bahwa rakyat bisa bertindak dewasa untuk mengakui kepentingan dan hak-hak
berbagai pihak, sehingga tercipta stabilitas jangka panjang. Lebih dari itu,
demokrasi adalah kehidupan masyarakat sipil. Gerak menuju demokrasi berarti
gerak untuk menegakkan masyarakat sipil (civil society).
Ke delapan:
Pengekangan kebebasan pers tak bisa lagi terus-menerus dilakukan
pemerintah. Dalam mengatasi krisis ekonomi, lebih-lebih lagi reformasi ekonomi,
transparansi menjadi hal penting. Pers dapat berperan penting untuk menimbulkan
transparansi. Harus diingat, tindakan pemberangusan atau pembredelan pers ada
lah tindakan yang hanya terjadi abad kegelapan di Eropa Barat pada abad
pertengahan. Pemerintah harus berhenti melakukan pembredelan pers. Para pejabat
dan penasehat hukumnya juga tak ada urgensinya melakukan somasi sambil menuntut
ganti kerugian jika tersedia hak jawab di media pers bersangkutan. Singkatnya
PBHI mengajak pemerintah untuk lebih terbuka atas kebebasan pers.
Ke sembilan:
Akibat watak rezim yang eksklusif, dengan gampang orang yang berbeda
pikiran dan pendapat dengannya potensial dijadikan "kambing hitam" sebagai
terdakwa serta menggelar peradilan rekayasa. Mereka yang diadili dan dihakimi
berdasarkan hukum pidana haatzai artikelen warisan kolonial Hindia Belanda
serta UU Anti Subversi warisan Orde Lama. Karena itu, PBHI mendesak agar kedua
produk hukum ini dicabut, karena memang produk hukum tersebut bersifat menindas
hak berkumpul dan hak berpendapat.
Ke sepuluh:
Eksklusivitas rezim dan kemudian perangkat hukumnya, pasti ada batasnya.
Selama ini 5 paket UU Politik (tentang pemilu, parpol, ormas, susunan DPR dan
MPR, dan referendum) adalah bersifat mengabdi kepada kepentingan rezim, se-
hingga memacetkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Karenanya PBHI
mendesak agar kelima UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU Politik yang
lebih akomodatif terhadap kepentingan banyak kalangan, bukan kepentingan rezim
politik semata-mata.
Ke sebelas:
Jika pemerintah berminat mengembangkan kecerdasan rakyat, maka buku-
buku politik dan ekonomi yang kritis dalam membahas persoalannya tidak boleh
dilarang beredar, apalagi menghakimi orang yang menerbitkannya. Kami mendesak
pemerintah untuk tak memusuhi buku. Kami menolak pemerintahan yang membodohi
rakyat atau membiarkan kebodohan terjadi dalam masyarakat. Pemerintah
seyogianya terbuka atas penerbitan buku.
Ke duabelas:
Menyadari lemahnya posisi DPR dan MPR di hadapan pemerintah, maka PBHI
mengajak anggota DPR dan MPR untuk memberdayakan dirinya. Untuk itu, mereka
perlu memperkuat posisi partainya dengan mengembangkan basis dukungan massa.
DPR perlu juga mengaktifkan hak inisiatif dan hak angketnya agar dapat
diperhatikan kerjanya oleh rakyat. DPR dan MPR perlu mandiri atau independen
terhadap pemerintah, harus menempatkan kedudukannya lebih tinggi sekurangnya
sama tinggi.
Ke tigabelas:
Mahkamah Agung (MA) tak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai pengabdi
kepada kepentingan hukum pemerintah. Jangan juga menjadi lembaga tinggi yang
menampung perkara kasasi saja sembari merintangi upaya warga negara mengajukan
judicial review, dan ketuanya secara memalukan mengeluarkan surat sakti untuk
menghentikan atau membatalkan eksekusi maupun putusan. MA harus menciptakan
independensinya terhadap pemerintah dan mendesak pemerintah untuk menghapuskan
peradilan politik, mencabut haatzaai artikelen warisan kolonial dan UU Anti
Subversi warisan Orde lama, mengganti UU Politik yang tertutup, serta memberi-
kan usulan reformasi hukum.
Ke empatbelas:
PBHI menuntut pemerintah dan rezim politiknya uantuk segera menghentikan
teror ideologi kepada warga negara. Dalam arus globalisasi dan demokratisasi
dunia, tak sepantasnya rakyat ditakut-takuti dengan cap ideologi. Misalnya,
menyebarkan komunistofobi atau Islam-ekstrim. Ini hanya menenggelamkan potensi
kecerdasan rakyat untuk memahami seluk beluk kelemahan atau kekuatan sebuah
ideologi.
Ke limabelas:
PBHI mendesak MPR untuk memperjelas mekanisme suksesi Presiden RI yang
selama ini tak pernah transparan. Sebulan menjelang SU MPR calon Presiden dan
Wakilnya baru diajukan bahkan wakilnya pun belum diajukan. Ini menunjukkan
ketergantungan dalam memilih Presiden dan wakilnya.
Situasi ini sangat berbeda dengan Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan
Pilipina yang jauh-jauh hari sudah mencalonkan Presiden dan wakil Presiden oleh
partainya masing-masing Indonesia justru sangat terlambat kendati dengan calon
tunggalnya. Padahal saat ini usia presiden sudah uzur sehingga menimbulkan
spekulasi uniuk suksesi.
Begitu juga selama ini pemilihan Presiden masih bertentangan dengan pasal
6 (2) UUD 45. karena tidak melalui pemungutan suara. Kami mendesak MPR untuk
memperjelas semua ini. Kami juga mengajak partai-partai lain mengajukan
calon-calonnya dari kader atau organisasi partai mereka sendiri. Seharusnya
mereka tidak membebek begitu saja mereka tak perlu takut kalah seperti mereka
tak takut kalah dalam pemilihan anggota DPR kecuali mereka kerkoalisi secara
resmi dengan Golkar, Fraksi ABRI dan Utusan Daerah.
Ke enambelasReformasi politik -- sama seperti reformasi ekonomi -- membutuhkan kepas-
tian hukum. Kami mendesak DPR untuk menggunakan hak inisiatifnya guna merancang
UU Reformasi Politik.
Jakarta 26 Januari 1998
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hendardi
Direktur Eksekutif
Luhut M P Pangaribuan
Ketua Majelasi Nasional
***************************************************
Received on Wed Jan 21 03:37:40 MET 1998
From: Gerry VanKlinken
To: John MacDougall
(An edited version of this article appeared in the Courier Mail, 17
January 1998)
DIGEST 49
17 January 1998
Indonesia's hard road to renewal
Indonesia now faces the most difficult months since the birth of
the New Order in 1966. Indonesia's government is authoritarian. It
has resisted change for over thirty years, and does not know how to
make it happen now.
President Suharto has already exceeded the average life span for
Indonesian men. Now he has to deal with an extended drought, a
financial crisis that has turned into an economic nightmare,
heightened sensitivies during the Islamic fasting month, and the
usual intrigues before his re-election mid-March. Just when the
nation most desperately needs leadership, his outgoing cabinet is
paralysed by inertia.
But Suharto is by no means out of options. He is still the maestro
of palace politics, and he remains untroubled by serious
opposition. As a result, Indonesian politics could face an extended
period of uncertainty.
The global economy has always presented Third World leaders with a
Faustian bargain. Open up to it and you will have plenty of money
to grease the wheels of politics. Provided you are ready to
sacrifice your sovereignty to the greed of foreign speculators.
For years, the bargain paid off. Spiralling debt made Indonesia
technically bankrupt, but it didn't matter so long as growth was
high and the currency stable. After the October currency crash, the
global economy came knocking at Indonesia's door in the shape of
the IMF. Suharto held back at first, then signed a rescue package
totalling US$40 billion, on condition he dismantle the corruption
in which his own family plays such an important part.
The test of his sincerity to comply with IMF demands came on budget
night, 6 January. The budget confirmed IMF fears that Suharto had
no intention of swallowing its austerity medicine. It was
expansionary and offered no new reforms. Financial markets reacted
by dropping the rupiah to unheard-of lows: Rp 11,000 to the US
dollar, four times the normal rate.
Then Suharto's phone began to ring. Clinton, Hashimoto (twice),
Howard, Kohl. Big delegations flew in from the IMF, the World Bank,
the US Treasury, even the US Defence Secretary.
What had till then been a matter for the Finance Minister was now
a question mark over Suharto's national leadership. Two elderly
statesmen of the New Order, Professor Sumitro Djojohadikusumo and
Mohammad Sadli, said the crisis was no longer economic but
political, and Indonesia needed a new president.
Suharto, ever the pragmatist, has been respected, but remote. Now,
that remoteness means he lacks the moral authority to ask for
sacrifices. As the people of South Korea and Thailand responded to
the appeals of their newly elected leaders to strengthen their
country's currency, Indonesians lost so much faith in their rupiah
they rushed the banks to buy US dollars last week. A government
campaign to Love the Rupiah has so far fallen flat.
On Thursday he launched on the high risk strategy of bypassing his
cabinet and personally heading up a council to deal with the IMF
demands. The markets dropped immediately, fearing he would fail.
Does all this add up to a lame duck government ready to fall? By no
means. Predictions of Suharto's imminent fall are premature. Many
Indonesian intellectuals do hope for wholesale renewal. They talk
about the people's power that brought down the corrupt Marcos
regime in the Philippines in 1986. But as yet there are no signs of
organised protest on that scale in Indonesia.
Instead, Suharto could well emerge from the present crisis weakened
but still able to call the shots on his own succession. One of the
most important reasons: the opposition both within his own regime
and outside it is weak.
Outside the system three names have come to symbolise hopes for
renewal. Mrs Megawati Sukarnoputri is the daughter of Indonesia's
first president, Sukarno. She briefly headed the minor party PDI
from 1993, but was ousted in a military-backed party-room coup in
mid-1996. On 10 January she announced to an enthusiastic crowd in
her garden she was ready to stand for the presidency. However, the
road from there to a Cory Aquino-like sweep into power seems
impossibly long.
The second name on many lips is Amien Rais, president of the large
urban Islamic organisation Muhammadiyah, which has a noble history
of nationalism. Until recently Amien has stood for a somewhat
conservative Islamicisation of Indonesian society. But last year he
spoke out against foreign ownership of Indonesia's mineral
resources. This broadened his popular appeal. He too has announced
he is ready to stand for president. But like Megawati, with whom he
is in contact, he has no easy way of turning his popularity into
real power.
The third name is that of Abdurrahman Wahid, affectionately known
as Gus Dur, chairman of the other major Islamic organisation, NU.
Gus Dur's gentle brand of Islam extends the hand of friendship to
Buddhists, Christians and even Jews. However, when Islamic
intellectual Adi Sasono last week proposed a 'national dialogue'
involving these three popular figures, Gus Dur refused to be part
of it. He thinks the government is still strong enough to repress
any organised popular opposition.
Even without Gus Dur, an alliance between Amien Rais and Megawati
would be an exciting move towards renewal. It would restore the
confidence that could do so much for the economy. It would give
Indonesians the kind of popular leadership they have been looking
for for three decades.
However, the embryonic partnership faces a hard road. It would need
to overcome a long history of tension between two approaches to
Islam: Amien is orthodox, Megawati is more secular. Differences on
the IMF package could also emerge. Megawati supports the IMF,
whereas Amien may be more ambivalent about it.
More likely than wholesale renewal on the Philippine model is the
Chinese scenario, where the departure of Deng Xiaoping
did not lead directly to democracy. Over thirty years Suharto has
built a formidable bureaucratic machine that quickly eliminates
dissidents. Even at this late hour, there are few signs of a Ramos,
Marcos' general who defected to Cory Aquino, emerging in Indonesia.
Indeed, the armed forces have plenty of reasons to hold Suharto's
memory in perpetual reverence. He made military power in Indonesia
almost unassailable.
Golkar chief Harmoko, a devoted Suharto loyalist, this week
announced that Suharto was still their man. Few within the
government yet dare opppose him openly.
No doubt establishment figures with a lot to lose are not blind to
Suharto's age. They are quietly building new alliances to prepare
for his demise. Money will play a big role. Factionalism within the
bureaucracy is growing. Some rich businessmen who have thus far
enjoyed the cozy business-government relationship are openly
calling for 'political reform', code for the removal of Suharto.
But all this is embryonic and hardly exceeds the bargaining that
occurs every five years before Suharto's reelection.
The system Suharto built is so rigid it may be impossible to reform
without a big upheaval. In the meantime, foreigners are astonished
at the government drift and the absence of a sense of crisis.
Indonesia has a great capacity to muddle through. Nor, so far, are
the poor blaming Suharto for their troubles.
We may see some months of confusion. Most of the horsetrading will
be invisible. We will see demonstrations, but not speaking with one
voice. Some will be 'sponsored' by one faction against another.
Suharto's power will be clipped. If no new 'Suharto' emerges to
gather the reins of power into one pair of hands, the rivalry may
become semi-permanent. This could introduce some healthy
competition into an inflexible system. But if it is not accompanied
by moral leadership, Indonesia's transition to renewal will be slow.
---------------------------------------------------------
(Dr) Gerry van Klinken, editor, Inside Indonesia magazine
tel +61-7-3371 3854; fax 3871 2525; 163 Stanley Tce, Taringa 4068,
Australia
http://pactok.net.au/docs/inside/index.htm
alternative email: [email protected]
