*************************************

Date: 14 Feb 1998 17:23:39 -0000
To:
From: SIAGA <>
Subject: Tentang Siaga

SOLIDARITAS INDONESIA UNTUK AMIEN-MEGA (SIAGA)

Sekretariat
Jl. Kampung Melayu Kecil V No. 24
Jakarta Selatan 12840.
Telpon / faks : 8291657
e-mail: <>

Bangsa Indonesia berada di ambang kebangkrutan.

Inilah buah kekuasaan pemerintah Orde Baru yang membangun dirinya atas
landasan kekuasaan yang sentralistis dan represif; dengan praktek-praktek
korupsi, kolusi, monopoli, oligopoli, nepotisme, yang melahirkan
adikuasa-adikuasa ekonomi yang mengorbankan p uluhan juta rakyat jelata.

Sejak Juli 1997, krisis ekonomi yang begitu dahsyat melanda negeri kita.
Harga-harga melambung lebih dari tiga kali lipat, belasan juta orang
kehilangan pekerjaan. Dunia usaha macet. Puluhan juta rakyat Indonesia
terancam hidupnya. Kerusuhan pun, yang dipicu oleh kenaikan harga-harga,
meletus di mana mana.

Segala upaya memulihkan keadaan telah dilakukan, termasuk memohon bantuan
IMF --padahal sebelumnya pemerintah menyatakan bantuan IMF tak diperlukan
. Tapi toh sejauh itu, harapan akan adanya pemulihan keadaan secara
kongkrit masih terlalu jauh bahkan unt uk dibayangkan.

Jelas sekali, krisis moneter dan krisis ekonomi yang tak kunjung
tersembuhkan kendati sudah menggunakan berbagai macam obat itu, bukanlah
semata-mata persoalan ekonomi. Tapi lebih merupakan persoalan politik.

Nyaris semua kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri, rakyat kelas
"bawah" maupun kelas "atas" sepakat bahwa reformasi ekonomi semata tidak
mungkin bisa memulihkan keadaan. Karena seluruh keputusan, kebijakan, dan
penyelenggaraan ekonomi Indonesia, ditentukan oleh politik.

Karenanya yang sangat dibutuhkan, dan tak bisa ditawar lagi, adalah
refiormasi politik, yang berpangkal pada pergantian kepemimpian nasional.
Sumber dari segala penyakit itu, adalah kekuasaan politik dan ekonomi yang
selama tiga dasawarsa lebih ini menum puk di satu tangan.

Masyarakat yang telah termarginalisasi selama ini membutuhkan figur yang
menawarkan perubahan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin serta pemerintahan
yang bersih, menjunjung tinggi moral, dan memiliki komitmen kerakyatan
yang tulus dan kuat.

Itu sebab, ketika Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri, mencalonkan
dirinya menjadi calon Presiden, kepada kedua figur ini tertuang seluruh
harapan sekaligus tantangan untuk mengemban tugas berat membawa bangsa ini
keluar dari krisis, dan melanjutkan pe rjalanan sejarahnya sebagai bangsa
yang besar yang punya harga diri, yang juga menjadi dorongan atau semangat
dari kelahiran Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (SIAGA).

SIAGA merupakan suatu aliansi yang dianggotai berbagai kalangan dari
berbagai kelompok mahasiswa, pemuda, buruh, wartawan, profesional,
seniman, LSM, serta individu-individu, yang memiliki misi dan visi yang
sama dalam memandang permasalahan bangsa dan b agaimana memecahkannya.

SIAGA ingin turut serta bekerja mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang
demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Cara yang diambil
aliansi ini adalah bekerja bersama kalangan lain dengan berbagai upaya
untuk mendukung pencalonan Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri sebagai
presiden. sekaligus pemimpin masa depan. Sejauh ini, Amien Rais dan
Megawati Soekarnoputeri adalah dua dari sedikit pemimpin masa depan yang
memiliki integritas, yang dengan berani memecah kebekuan dengan
mencalonkan dir i sebagai presiden.

SIAGA bekerja dengan cara-cara demokratis, terbuka, dan mengharamkan
kekerasan. Kesemua itu dilakukan melalui kampanye, dialog, penyebaran
informasi, penyelenggaraan forum-forum penyampaian pendapat. SIAGA ingin
bekerja dengan seluruh kalangan; dan mengundang Anda untuk bersama-sama
berupaya mewujudkan cita-cita akan kehidupan yang lebih baik, suatu
Indonesia Baru yang demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Jakarta, Januari 1998
Ratna Sarumpaet
Koordinator Umum

SOLIDARITAS INDONESIA UNTUK AMIEN-MEGA (SIAGA)

Sekretariat
Jl. Kampung Melayu Kecil V No. 24
Jakarta Selatan 12840.
Telpon / faks : 8291657
e-mail: <>

***********************************
Received on Fri Feb 6 04:54:32 MET 1998

Kabar dari PIJAR

Kepada Yth.
Sdri. Megawati
di
Jakarta

Kami sebagian masyarakat Indonesia di luar negeri yang mempunyai
sikap politik yang bertentangan dengan pola politik orde baru
adalah korban kekejaman rezim Soeharto. Pemerintah orde baru
telah memberi-kan stempel kepada kami sebagai pengkhianat
bangsa, sehingga kami tak mempunyai hak lagi untuk ambil
bagian dalam kehidupan politik masyarakat indonesia secara
wajar. Sekarang rezim orde baru ini sudah mendemonstrasikam dirinya
kepada dunia, bahwa rezim inilah yang sebenarnya
pengkhianat bangsa.

Meskipun kami terpaksa harus bermukim di luar negeri sesuai dengan
kondisi yang ada, kami selalu mengikuti perkembangan Indonesia, di
mana sistem pemerintah militerisme secara konsisten menggelinding
terus. Kekejaman pemerintah orde baru ini hanya dapat disamakan
dengan pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan
militer Jepang.

Pemerintah yang tidak memperoleh dukungan rakyat hanya dapat
berjalan jika melaksanakan sistem perbudakan. Sistem yang primitf ini
sekalipun ditutup-tutupi dengan kata-kata "Wahyu", kini tampak
semakin jelas keasliannya di mata rakyat yang sekaligus menunjukkan
bahwa pemerintah orde baru-lah yang mengkhianati UUD '45 dan
Pancasila.

Pemerintahan militerrisme pada jaman kita sekarang ini di kutuk oleh
semua. Pemerintahan militerrisme sangat di benci oleh rakyat Indonesia,
karena rakyat Indonesia telah merasakan betapa jahat dan kejamnya
tidakan kaum militeris Jepang yang menduduki negeri kita di masa
lampau. Untuk sementara waktu rakyat terpaksa melakukan perintah
orde baru, namun kini perlawanan rakyat sudah bangkit di mana-mana.

Kekacauan ekonomi sekarang ini telah membuktikan untuk kesekian
kalinya ketidakmampuan orde baru. Orde baru adalah penggiring rakyat
Indonesia ke lembah kesengsaraan dan kebodohan.

Oleh karena itu sudah saatnya presiden Soeharto bersama orde barunya
turun dari panggung politik. Bila tidak, maka ia akan menciptakan
malapetaka yang akan melanda negeri kita lebih dahsyat lagi.

Munculnya tokoh-tokoh demokratis yang tangguh menghadapi tekanan-
tekanan pemerintah orde baru membuktikan bahwa bangsa Indonesia
bukanlah bangsa tempe, tetapi suatu bangsa yang mempunyai putera dan
puteri sejati yang berani berjuang untuk membela keadilan dan
kesejahteraan untuk rakyatnya. Kami ikut merasakan satunya dengan
tokoh-tokoh demokratis tersebut. Oleh karena itu kami merasa perlu
menyampaikan dukungan kami terhadap gerakan demokratis ini.

Kesediaan Anda untuk di calonkan sebagai presiden RI, sangat kami
sambut dan kami sokong sepenuhnya. Setiap perjungan untuk demo-
krasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat
Indonesia, demi Indonesia yg bebas, merdeka dan berdaulat serta untuk
menggalang persahabatan dengan bangsa-bangsa sedunia juga bagian
dari perjuangan kami.

Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!
Bersatulah Seluruh Kekuatan Demokrasi Indonesia!

Berlin, 02.02.1998
Front Anti-Orde Baru di Eropa

************************************

Subject: Pernyataan Permias: Kami Sudah Tidak Percaya pada Pemerintah
Date: Sat, 07 Feb 1998 13:26:57 PST
From: "ilhan senguel" <>
To:

Kepada seluruh Rakyat Indonesia,

Dengan ini kami selaku organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia di
Amerika Serikat (Permias) wilayah Southwest telah melakukan sejumlah
sejumlah rapat dan diskusi yang menghasilkan pendapat sebagai berikut:
1. Kami tidak percaya lagi pada pemerintah Indonesia dibawah
Presiden Suharto.
2. Kami menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia untuk tidak
terpancing politik pecah belah yang selama ini telah dijalankan oleh
pemerintahan Suharto.
3. Kami sudah muak dengan rekayasa Pangab Faisal Tanjung,
Prabowo dan sejumlah pejabat yang notabene mencoba mengkambing
hitamkan Sofyan Wanandi dan golongan keturunan China.
4. Kami menghimbau kepada para anggota MPR untuk tidak memilih lagi
Suharto pada masa jabatan 1998-2003
5. Kami meminta persatuan dari segala golongan; Jawa, Batak, China,
Islam, nonIslam dan segala golongan dari Rakyat Indonesia untuk
bersama-sama menegakkan pemerintahan yang benar dan bersih dan
menghukum penjahat-penjahat seperti Faisal Tanjung, Prabowo dan
Putra-Putri President.

***********************************
Received on Fri Jan 30 02:43:12 MET 1998

From: James Balowski
Subject: GLW: Suharto must go!
Date: Fri, 30 Jan 1998 11:58 AEST
To: [email protected]

GREEN LEFT WEEKLY - Issue #303, January 28, 1998

Suharto must go!

With the rupiah plunging to 16,750 to the US dollar last week and
prices jumping, sometimes twice a day, the political and social
consequences of the currency crisis in Indonesia are starting to
be felt. Green Left Weekly spoke to MAX LANE, coordinator of
Action in Solidarity with Indonesia and East Timor and Democratic
Socialist foreign affairs spokesperson about the impact of the
IMF-imposed austerity package on ordinary Indonesians.

Most people in Jakarta report there is a kind of eerie quiet.
Prices of most basic commodities have been going up from between
20-60%, depending on the commodity. Lay-offs have been more or
less restricted to the construction industry. It is clear the
regime is doing everything it can to ensure there is no price
explosion and no move into hyper-inflation in the middle of the
Moslem fasting month.

Question: How is the regime trying to do this?

A lot of pressure is being put onto businesses not to raise
prices. This is being done by the regime talking to business
directly, but also through the "I love rupiah" media
campaign which is calling on people to rally behind the economy
as a kind of patriotic duty. But it is more fear of being blamed
for the next big drop in the rupiah that is influencing business
to limit price rises.

Question: But surely with the rupiah losing 75% of its value,
the cost of imported goods must be outrageously high for most
businesses?

Absolutely. There are many reports that wholesalers of consumer
goods are running out of stock and do not have the money to buy
more. There are strong rumours that two of the three main
supermarket chains have stopped paying their bills. When their
stock runs out, they will probably have to close.

Factories are low on imported raw materials. Some factories can't
even get locally produced raw materials, like palm oil, because
the plantations are hoarding such things to sell on the
international market later on. They want to sell it for dollars
rather than for a free-falling rupiah. Under new IMF-enforced
deregulation they will be able to do this, ignoring the needs of
the local market. Inflationary pressure is building up under the
lid the government has imposed during the fasting month. But the
lid must come off some time.

Question: Can the government keep this up, even until January
30 when the Lebaran celebrations end?

Who knows? They are helped a bit by the fact that much of the
retail sector is owned by Indonesians of Chinese descent. In a
situation like this, Indonesian Chinese always fear agitation by
right-wing Moslem groups who use the Chinese as scapegoats for
problems. Many Indonesian Chinese won't raise prices or close
their shops, especially in the fasting month, for fear they will
become targets of right-wing Moslem agitation. But they cannot go
on selling their stock at a loss for ever.

Question: What about unemployment? Have lay-offs started yet?

Lay-offs in the construction sector started almost immediately
the rupiah started to fall last year. At least 2.5 million casual
day labourers have been without work for several weeks now. The
dictatorship is offering a 70% discount on one-way rail fares out
of Jakarta to try to get these people back to their villages and
out of the hothouse atmosphere of Jakarta.

There have also been some attempts to provide jobs in local
government activities. Construction lay-offs have also been
widely reported in the provincial city newspapers.

So far, lay-offs in manufacturing have been kept down. Employers
are too scared of riots and attacks on the factories if they did
this during the fasting month. There are usually many militant
strikes, even in normal times, when employers are late paying the
fasting month bonus of a month's wages. If lay-offs happened now,
the whole of Jakarta would go up in flames.

But when raw materials run out, the factories will have to close.
Then the lay-offs will not be able to be postponed.

Question: Surely the regime must be trying to do something
about this?

It has appealed to Japan and Germany for help in bailing out
private sector companies. Both the Japanese and German
governments have said they will help with loans. But the several
hundred million dollars on offer will not be enough.

The reality is that the Indonesian economy is going to shrink.
Official growth rate estimates are now 0% and non-government
economists are predicting a growth rate of minus 3%.

Contraction of the economy is the order of the day. This is the
result of the international economic situation, of massive over-
capacity in output compared to the available markets. Such is the
madness of capitalism. Hundreds of millions of people are in
want, in the First and Third worlds, and the international
capitalist economic police, the IMF, say the economy must be
contracted!

Question: So how are the people reacting?

>From all reports, there's an eerie feeling of being in the calm
before the storm. There is massive confusion as to what is
happening. Nobody could believe that the rupiah could fall to
16,750 per US dollar as it did on January 22.

There have been quite a few protest actions, although still small
scale. At least three protests took place at the parliament
between January 20 and January 24, and there have been small
actions outside a number of banks and some retailers in Jakarta.
There have also been small riots in some east Javanese cities
against price rises, and attacks on shops. But the full brunt of
the economic crisis hasn't quite hit people yet. This is more
likely after January 30.

Question: Because it is the end of the fasting month?

Yes, and shops will test out raising their prices. But also
because some other new policies will be implemented. Electricity
prices will rise 6% for a start. It has been announced that the
first cut in the fuel subsidy will be in April, after the
rubber-stamp parliament meets to appoint Suharto. But there will
be an inflationary impact as merchants prepare themselves for the
big increase in transport costs. By February or March, many shops
and factories will be running out of stock.

Question: What about the presidential appointment. What is the
situation now?

Suharto has accepted the ruling Golkar party's nomination. The
puppet Indonesian Democratic Party (PDI) has said it will support
him and so has the Moslem United Development Party. It is clear
that the military, currently dominated by officers loyal to
Suharto who are also represented in the parliament, will support
him.

There is still some uncertainty over who Suharto will indicate is
his preferred vice-presidential candidate. This has become a
sensitive issue as there is a common view that the vice-president
may end up as Suharto's successor, although that is by no means
certain.

Question: Will Jakarta remain calm in the lead up to the
parliamentary session to appoint Suharto?

I don't know. There are an increasing number of groups either
publicly calling for Suharto to be replaced or stating their
support for people such in Megawati Sukarnoputri and Amine Rais
from the Muhammidiyah, the middle-class Moslem welfare
organisation. It is not yet clear whether this will galvanise
into a larger mass showing of support on the streets.

In the meantime, the regime and the military are very concerned
that the radical underground, mainly the People's Democratic
Party (PRD), may try to organise mass actions and other protests.

The military have threatened to "cut to pieces" anybody
trying to disturb the atmosphere in the run up to the election.
They know the PRD has developed a strong base in the worker and
urban poor areas, and more than 14,000 extra police have been
mobilised into these areas.

Extra military personnel have been stationed in and around
densely populated multi-story slum buildings, places suspected of
being used as safe houses and organising centres.

And from about two weeks ago, the regime has begun a propaganda
campaign against the National Democracy Struggle Committee
(KNPD), accusing it of being a PRD front group. This campaign
heightened after a KNPD press conference calling for a new, broad
anti-dictatorship coalition was attended, not only by the KNPD
chairperson, Nur Hikmah, but also by the more radical leaders
from the Megawati PDI mass base.

*****************************************************

Subject: Dialog Krisis Pandita
Date: Sat, 07 Feb 1998 18:21:54
To:

Dialog Krisis Pandita

Krisis Indonesia telah menjadi krisis sosial, ucapan ini bahkan telah
menjadi klise. Tetapi tidak ada tanda2 real akan adanya clear direction
yang akan diambil. Bahkan tidak ada tanda real dari actual leader yang
akan maju. Semuanya menunggu 'legitimasi' dari actual leader Soeharto
semar (sebelas maret ) nanti.
Kita semua menunggu semar, dalam status quo. Ya kita lihat apa yang
terjadi.

ANALISA SITUASI MUTAKHIR

Dari sudut pandang incumbent, soe, jelas ini semua ini adalah bagian
dari strategi. Dan selama 'masa penantian semar' ini akan di launch
program2

1. Pendekatan Rakyat Kecil, berupa makanan2 gratis dan pekerjaan kasar.
2. Program Ekonomi moneter, gerakan para teknokrat menggeber rupiah.
3. Penekanan Sosial, yaitu menekan pemain2 non-esensial dengan berbagai
isu. Cina agar tidak berkutik, dan menyerahkan modalnya segera, massa
moslem agar salah langkah dan alienasi dari kebenaran. Dual hal ini
malah bisa digabung dalam satu paket.
4. Program Militer, polarisasi antara SS - storm trooper dengan yang
reguler. SS akan mendapat banyak akses dan role, sedang reguler harus
membuktikan diri dulu. Akan ada 'Lomba Kesetiaan', yang menghasilkan
deretan alogojo masyarakat yang baru, hired guns yang berguna daripada
menggunakan tangan sendiri.
5. Pengamatan Politik, filterisasi kawan lawan. Dengan contoh2 apa yang
bakalan terjadi pada 'lawan', lewat hal2 diatas, akan terbentuk 'tekanan
natural' kearah kawan.

Semua hal diatas bukanlah masalah besar. Tidak bermoral ya, tetapi
siapa bilang bahwa politik bernoral. Dan apakah moral akan menolong
seseorang dari rencahan massa ? Lebih baik pegang dulu kekuasaan, moral
belakangan (menurut soe). Urusan akhirat, usahakan dibayar dengan doa
jutaan orang (seperti saat Ied kemarin), mestinya kan malaikat tergerak.
Seandainya tidak tergerak juga urusan nanti.

Pola permainan adalah seperti biasanya, berbagai sektor (militer,
ekonomi, politis, sektor industri) disuruh berjalan sendiri2 tanpa
horizontal communication. Semua vertical, sampai puncak pyramid dan
turun lagi, kearah yang ditentukan oleh 'polisi lalin' di puncak.
Saling jostling (udrek2an berebut tempat duduk dalam tempat sesak,
kayata bis) akan terjadi antar para pembantu. Semuanya akan mendorong
usaha masing2 sektor tambah besar, dan terpenting kesetiaan keatas makin
teruji. Puncak pyramid tempat terbaik seseorang tanpa otak selihai
pembantunya, untuk membagi perdikan atau kisas, pada orang2 yang
sebenarnya lebih pinter, tapi sektoral (dan Budak Semua Bangsa, tulisan
cantik Anonim di Apakabar Jumalt lalu).

THE PLAYERS, PARA PEMAIN

Pemain Ekonomi, terbagi dalam pemikir Ekonomi, para teknokrat gaek, plus
cucu muridnya di Keu dan BI. Dan kelompok kedua, kaum birokrat kabinet,
menteri2 industri, dagang, naker, dll.

Kelompok pertama 'lebih murni' kaya sebuah laboratorium. Dan watak
individunya juga kaya assholes para pemikir lab, Marie misalnya,
karakternya benar2 kaya virgin nerd. Nerd hardcore gini, yang lihat
live genital aja mungkin belum pernah (ingat di high school / college),
sangat rawan digosok oleh Bullies (lihat definisi dibawah). Dan mereka
bisa dijadikan 'vanguard gila' untuk ide2 gila, yang kalau blew-up juga
dikorbankan begitu saja..

Kelompok Kedua, para menteri birokrat pelaksana, ini adalah para
Slickies, anak2 kaya tanpa backup bully. Mereka bukannya kaya nerd,
tapi maling total tanpa moral, yang akan mengijinkan girlfriend nya
dimakan para bullies kalau itu menguntungkan. Tentu saja ada yang
'upbringin' nya rodo2 sholeh, kaya anak2 southern di US, kayata si
menhut yang ampir nangis waktu ngomong tidak mau diangkat lagi. Good
boy crybaby gini memang lebih bagusan dari general Slickies, tapi yah..
tak ada gunanya. Dianjurkan harakiri saja, kalau serius, biar ada
gerakan moral.

Kelompok Ketiga adalah para Bullies. Skinheads dan hellangels ini
sebenarnya bukan anak sekolahan, tapi hired guns. Inipun terpecah2
dalam kategori Hardcore, Softies dan Ambies , para ambivalent yang
maunya nunggu siapa menang baru bergeak total, merebut kursi
head-of-the-clan. Soe, sebagai alpha-males, membutuhkan komposisi
hardcore berperan dan berkembang. Para ambies adalah bahaya besar buat
soe, karena itu adalah posisinya dia sendiri waktu soekarno era, dan
dengan timing yang tepat, bisa jadi head. Dengan mengorbankan previous
head.

Dan Kelompok Empat, terakhir adalah para Richies, kempok jutawan tak
bermoral, yang menjadi kepala geng saat ini, soe sendiri, plus anak2nya,
yang sudah insinuating kedalam semua kelompok diatas. Para richies ini
sebenarnya yang pure-darkies, paling jahat bener. Tapi terlindung baik,
baikan head vampire, yang berpenampilan bangsawan kaya, dan double-face.
Ada subkelompok Richies yang sekarang jadi New Poor, atau New Outcast.
Para konglo cina non-cina, yang posisinya sekarang sangat tertekan.
Calon pasien psikiatri, atau RS Jantung. Dan rumah jenazah. Peran
mereka jadi congek, kecuali yang coba2 nyebrang ke grup lain. Jadi
insignificant lah.

Baru audince, kita2 baik para moslem, non-pri, pedagang dan profesional
gurem. Serta rakyat ombyokan yang tidak tahu apa2 dan tidak punya apa2
baik duit maupun pengaruh. Tapi sebaliknya merupakan reservoir besar
tempat real changes happen. Kita2 yang bisa mengubah dunia, melalui
dukungan dan pengorbanan. Kita2 yang bagaikan titik air dilautan,
secara agregat akan membuat ombak tempat para pemain elit diatas main
surf kekiri kekanan. Kita2 yang tanpa pemimpin, kita2 yang dijaga agar
tidak punya pemimpin. Kita2 yang ignorant, dan bisa sangat kejam jika
digosok2. We, the poor Indonesians.
Kita yang selalu Pandita himbau untuk tidak 'ditunggangi' siapapun.
Kecuali oleh mereka yang benar2 sumpah mati bekerja untuk kepentingan
kita. Yang tidak ada sampai kini. The sad part of our story.
Mana Indonesian DJ Kim ? Mandela ? Mahatma Gandhi ?
**
KONDISI PER SEKTOR

Sampai sejauh ini, semakin jelas, bahwa pengumpulan kekuasaan berjalan
'dengan benar', sesuai target Operasi Lengser (OL). Mari kita lihat
posisi mutakhir pada berbagai front.

EKONOMI MONETER.
Dalam masa liburan imlek /ied kemarin, saat para pemain dunia pada
lengser (sementara) digerakkan operasi blitzkrieg. Dalam dua front
sekaligus :
1. Pengumuman2 'reformasi' oleh para Nerd diatas, radius cs, yang
wordingnya dibuat ambigu artinya bisa diinterpretasikan benar, tapi bisa
juga pada saat terakhir ditarik kembali. Yaitu mengenai 'moratorium
yang bukan moratorium' hutang swasta. Selain mengenai jaminan deposan
dalam negeri, sesuai yang pada dasarnya tidak pakai biaya. Bisa
diartikan Nerdies ini baru disuruh coba2, kalau sukses naik pangkat,
kalau gagal digoreng sendirian.
2. Operasi intervensi pasar uang. Secara sistematis, pasar yang sedang
weak ditekan terus dengan biaya minim. Secara taktis cukup shrewd, tapi
long term outlook very questionable. Lalu balon Currency Board System.
Bisa dibilang semua moves 1 dan 2 ini morally netral, kita mestinya
dukung mereka untuk got their chance to clear up the mess
3. Sederetan purel action, seperti World Bank ketemu dissenter, yang
juga tanpa modal, gratisan.

Hasilnya, operasi2 yang dikerjakan tidak dengan full amunition ini
memberikan hasil cukupan lumayan. Posisi kita sebagai penonton, adalah
dua macam :

a. Berlagak suci dan mengutuk tindakan2 'partisan' (atau menolong status
quo) ini, atas dasar pemikiran moral, bahwa semakin berhasil tindakan2
ini semakin terpancang kuat fondasi ekonomi OL. Morally strong, tapi
secara praktis kurang tepat.
b. Berpikir praktis, dan mendukung gerakan2 yang ujungnya benar2 akan
menolong ekonomi rakyat (dibawah pimpinan regime soe) ini. Dukungan
berapi2 akan membuat status para teknokrat (radius, widjoyo) yang sampai
sekarang masih dipinggiran, untuk menjadi lebih ketengah, dan (moga2)
bisa mempengaruhi alpha-male untuk tidak terlalu bully-oriented. Bisa
disebut wishful thinking juga.

Net-effects dari dua course of action diatas, terhadap tujuan utama, the
softening of the alpha-male, both very dubious. Pandita akan meminta
kita semua to give these nerds a chance. Coba kita lihat apa para
begawan ekonomi gaek ini bisa menyumbang kepada negara yang
sesungguhnya, bukan negara cendana.

EKONOMI PRAKTIS - MIKRO EKONOMI.
Saat ini, dengan gempa moneter, secara praktis tidak ada kegiatan mikro
ekonomi yang sehat, kecuali fire-fighting (yaitu tindakan2 temporral
untuk menenangkan massa ngamuk dan pamer kebajikan ala kampanye).
Secara ekonomis, dalam keadaan impending doom begini, menimbun dan
spekulasi adalah sangat menguntungkan. Tapi ini berarti suatu blindside
jab yang sangat menyakitkan rakyat. Pandita sangat menganjurkan rekan2
pedagang, yang kebanyakan non-pri maupun para pedagang haji, untuk tidak
melakukan take-profit sesaat ini, walaupun against your profit-instinct.
Spekulan akan memberi amunisi yang sangat dibutuhkan para Bullies, untuk
menghajar dan menyita produk, dan mengangkat status kelompoknya. Walau
jelas, bahwa kalau kita lihat, para bullies ini tidak akan segan2
menjadi penimbun sendiri, si Yoris away2 itu misalnya. Terutama sekali,
jangan beri mereka amunisi moral (dan material, dari sitaan timbunan)
Dari pihak para birokrat atas, para Slickies, adalah pemain utama
kelompok ini. Seperti telah disebut diatas, tindakan Menhut itu yang
paling baik, apalagi kalau resign en masse, satu dua orang (yang benar2
telah maling, dan merasa bertobat) dianjurkan harakiri , nanti kita2
akan menjadikan nama anda sebagai pahlawan ekonomi, martyr. Selain dari
harakiri, kita tidak bisa menganggap 'pertobatan' anda serius, karena
anda2 telah maling terlalu banyak in-the=past.
Diluar ini, para Sslickies ini sekarang dibawah tekanan, baik oleh
alpha-male maupun para Bullies, untuk bertindak secara partisan. Jika
mereka melakukan semua 'tugas' ini in full vigor, ya sama bangsatnya
seperti kelompok utama. Nuthin' say 'more..
Bagi kita semua, Pandita menyatakan hal standard, tidak semua aktifitas
yang nampak moralistik baik itu benar. Kita harus mendukung gerakan
pembagian sembako murah, tapi tidak lebih dari itu, jangan sampai
gerakan moral ini ditunggangi agenda lain. Terutama justifikasi moral
para Bullies.

KAMPANYE MILITER ELITE.
Kampanye gaya SS - Hitler dimulai. Storm troopers ambil posisi, Bullies
Hardcore. Kaum Bullies tidak tanggung2 memainkan kartu 'Libas' dan
gebug. Sesuai dengan karakter, kelompok paling antusias. Head Bullies
Prabowo mencoba main api, untuk numpang lewat mengambil ancang2,
penggembosan para abri gaek yang tidak militan. Presis kaya metode SS.
Pasukan reguler harus dibuat subordinate, dan kelompok Softies apalagi
Ambies, harus dibersihkan. Melapangkan jalan, yang bukan hanya OL, tapi
masa depan para Bullies sendiri. Moga2 saja Alpha-male membaca tujuan
sampingan ini, dan melakukan ''tindakan pengamanan'. Nasehat Pandita
kepada alpha-male adalah contoh sejarah Pajang dulu yang keliru memberi
kekuasaan riil terlalu banyak waktu pemberontakan Arya Penangsang,
kepada kelompok Sela, yang akhirnya malah mbanggel ambil kekuasaan
melalui Senopati. Tapi, biarlah babeh mikir sendiri, malah moga2
kejeblos. Nasehat Pandita : Gunakan semua pengaruh anda (perseduluran,
kesukuan, mantu-mertua) untuk membujuk kaum Bullies Hardcore jadi
Softies, Softies jadi Ambies. Ini akan baik bagi kesehatan moral
sadulur anda tersebut. Dan juga bisa kesehatan karir nantinya. Jangan
pikir short term, dan tanggalkan pemikiran karir dulu.

Diluar kedua kelompok Ekonomi diatas, secara politis maupun 'Kemanan'
tidak ada nasehat moral dapat Pandita keluarkan selain yang standard
dari dulu. Kita semua sangat sedih dan marah, itu adalah amunisi para
Bullies untuk mengipas kemarahan rakyat. Setelah menurut, semua
dilibas, dan para Bullies report ke capo bahwa mereka berjasa. Dilihat
dari pengalaman sudah2, Bullies Indonesia takkan segan2 untuk memulai
kericuhan yang akan mereka tumpas itu, demi apa ? Demi trophy dari sang
capo.
So, do whatever you want to do, just be discriminative, look behind the
motives of any activity.
Tentang menggorok leher cina atau bule, cut it off. Kalau Bullies
menghendaki demikian, let them do it themselves. Sangat goblog kalau
ormas2 (islam, mahasiswa) kecil2an hanya supaya masuk dalam lingkaran
power para Bullies yang sudah bakal out ini, mau mengerjakan dirty work
seperti ini. Plain idiot.

PESAN MORAL PANDITA.

Dari sisi moral, Pandita sangat mengharap pada kelahiran Gerakan Moral
Indonesia, gerakan orang2 non-politis, yang tidak bersedia main for
gains, cari untung. Untung materi, maupun untung nama, untung kursi,
apapun. Mother Theresa style. Jangan Di style (ketenaran), jangan
Taliban style (power), jangan pretensi apa2. Think Mandela. Anda tidak
perlu seorang jenius untuk itu.
Manusia bisa hidup cukup dengan daun singkong dan cabe garam. Nasi
jagung maupun tiwul itu cukup enak. Kedamaian moral lebih enak lagi.
Lepas dari swarga atau nirwana, manapun yang anda percaya akan menjadi
pahala akhirat nanti urusan pribadi masing2, tapi kelakuan didunia
sebagai orang sholeh, orang mikir, orang berhati nurani. Ditengah
kebathilan saat ini, yang sampai kegencet apapun tetap wriggling for
power. Baik itu cina totok soal uang, atau orbaniyah soal kekuasaan,
atau soe soal dua2nya. Janganlah terhanyut. Pahala terbesar ada pada
pribadi anda masing2, tidak akan ada pahala materi pada saat seperti
ini, dan dengan OL berjalan, juga tidak akan ada pahala kekuasaan tanpa
anda menggadaikan jiwa anda ke syaitan, mammon atau samsara, sesuai
keyakinan anda.

Gadaikanlah emas dan furnitur untuk makan daun singkong dan nasi jagung,
tapi jangan gadaikan nyawa anda. Gunakan rahmat Allah / Tuhan, badan
dan terutama otak anda, untuk berpikir jernih. Regime ini tidak terlalu
pintar, mereka hanya ahli manipulasi massa. Otaknya juga hanya sebatas
wudel kebawah, persisnya di selakangan dan dengkul. Gunakan organ yang
paling atas, dibelakang mata anda.
Dan jika anda terlanjur dulu merampok rakyat, baik melalu tandatangan
tidak sah, atau mark-up proyek. Atau melakukan dosa2 asal, menyewa anak
ABG untuk orgy, makan ectasy atau putao, maupun judi di Burswood / makau
/ gadjah mada. Allah / Tuhan maha pengampun. Yang sudah ya sudah.
Bunuh dirilah kalau harus, tapi tolong bikin surat wasiat yang baik,
yang bisa digunakan untuk menyadarkan orang2 lain yang seperti anda.
Jadi masih ada baiknya.

Tapi jangan membela kebathilan, dalam rupa apapun. Yang nurani anda
pasti tahu, atau kalau ambigu bisa anda diskusikan dengan teman dekat,
ustadz maupun pendeta. Jangan memperbodoh rakyat lagi, untuk alasan
apapun. Jangan menghina kemanusiaan rakyat, maupun satu individu pun.

Pandita akan mencoba memberikan pemikiran2 tentang hal2 yang bisa sulit
dipahami dalam suasana sekarang, sejauh informasi dan analisa yang
mampu. Tetapi semuanya terpulang pada kemanusiaan rakyat, baik secara
individu maupun agregat.
Indonesia telah terlalu lama diperlakukan oleh penguasanya sebagai tak
mampu, baik berpikir sendiri maupun mencari jalan keluar sendiri.
Kultur Sosial Indoneisa telah teracuni sangat mendalam, sehingga semua
nilai rancu, bahwa seolah kita harus mengorbankan nurani untuk maju
didunia ini. Tidak.
Sebuah bangsa menjadi besar jika rakyatnya merasa bangga atas
tindakan2nya baik individu maupun kolektif, sesuatu yang denied to
Indonesian selama berabad dan terutama tiga dekade ini. Ini semua
bukannya sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Soeharto bukanlah satu2nya
cara, jahiliyah dulu juga tampak seperti the way of the world, sebelum
Muhammad s.a.w membawa kecerahan . Juga dekadensi moral Jahudi sebelum
Jesus datang. Selalu ada jalan terang, yang tidak menyiksa nurani
kodrati manusia, dalam kegiatan apapun, sosial ekonomi dan roda
pemerintahan.
Betapapun tidak siapnya kita semua, paling tidak kita jangan memperparah
situasi moral dulu.
Enough touchie-feelie. Bisa nangis gue.

Selamat Pagi Indonesia.

Kumbokarno, Pandita Alengka. 8/2/98

*********************************************

Received on Fri Jan 30 02:02:12 MET 1998

PETISI ORNOP
UNTUK PENYELESAIAN KRISIS SECARA
KONSTITUSIONAL

Bersama ini, kami sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menyampaikan
petisi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga negara
tertinggi, sehubungan dengan krisis yang melanda Indonesia saat ini, untuk:

1. Mendesak pemerintah menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat dalam waktu
dekat, dengan mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian krisis
ini dengan:

(1) menurunkan harga barang-barang; (2) melanjutkan operasi pasar secara
intensif dan seksama hingga harga-harga terjangkau olehd aya beli rakyat'
(3) menghentikan upaya-upaya yang melibatkan rakyat untuk turut
bertanggujawab terhadap krisis ini seperti GENTA dan GETAR.

2. Sesegera mungkin menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR RI untuk meminta
pertanggujawaban Presiden mandataris MPR, sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/1988 tentang Perubahan dan
Tambahan atas Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/1983 Tentang Peraturan
Tata Tertib MPR.

Tuntutan-tuntutan kami di atas didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Krisis yang terjadi sekarang ini menunjukkan kepada kita bahwa ada fungsi
negara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan
kuatnya penetrasi dan dominasi penguasa terhadap segala aspek kehidupan
di negara ini, sehingga negara lebih menjadi perwujudan dari kepentingan
sekelompok penguasa negeri ini.

Terlihat pada kondisi perekonomian kita sekarang, semua orang itdak dapat
mem- bantah bahwa kehancuran perekonomian kita adalah dikarenakan
rusaknya sistem ketatanegaraan kita. Hukum yang merupakan kekuatan
yang paling signifikan di dalam menjalankan negara menjadi sub-ordinat
dari kekuasaan pemerintah.

Bahkan, tidak jarang hukum menjadi alat penguasa dalam memperbesar
kekuasaan pemerintah.

Munculnya krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi membuka mata
kita bahwa yang menjadi pelaku utama dalam pembentukan situasi ini adalah
para penguasa yang menjalankan sistem kekuasaan dengan semena-mena.
Tentunya sistem yang dijalankan dengan semena-mena ini tidaklah berdiri
sendiri. Hal ini didasarkan pada adanya rantai kepentingan yang erat
antara penguasa dan pengusaha dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya
di atas penderitaan rakyat.

Pasal 4 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Presiden RI memegang kekuasaan
Pemerintahan menurut UUD". Kekuasaan pemerintahan tersebut diberikan
oleh MPR RI, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, untuk menjalankan
UUD serta garis-garis besar daripada haluan negara (vide Pasal 3 UUD 1945).
Dalam rangka menjalankan haluan-haluan tersebut, Presiden harus memper-
tanggungjawabkan kepada MPR pada akhir masa jabatannya dalam suatu
sidang Umum MPR.

Apabila dalam masa jabatannya terdapat penyimpangan terhadap haluan-
haluan negara, maka MPR dapat meminta pertanggung jawaban Presiden,
dalam suatu Sidang Istimewa MPR RI (Vide Pasal 1 butir 3 KETETAPAN
MPR RI NO.1/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas ketetapan
MPR RI No.1/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR).

Penyimpangan di atas menjadi lebih tampak jelas dengan menandatangani
perjanjian hutang dengan IMF (Letter of Intent), tanpa sama sekali meminta
masukan dan pendapat dari rakyat. Tindakan pemerintah untuk menanda-
tangani perjanjian hutang dengan IMF (International Monetary Fund) tanpa
meminta persetujuan kepada wakil rakyat adalah merupakan kesalahan
prosedural hukum ketatanegaraan. Seharusnya peemrintah bertanya kepada
rakyat terlebih dulu apakah rakyat Indonesia ingin Pemerintah menanda-
tanganinya atau tidak, mengingat begitu luar biasa penderitaan dan dampak
sosial yang harus ditanggung rakyat sebagai implementasi perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 11 UUD 1945 ditentukan bahwa: "Presiden dengan persetujuan
DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain". Dari ketentuan konstitusi di atas jelas, bahwa sebelum penandatanganan
Letters of Intent, Presiden seharusnya meminta persetujuan DPR terlebih
dahulu. Selain itu penandatanganan Letter of Intent tersebut juga bertentangan
dengan surat Presiden kepada ketua DPR perihal Perjanjian-perjanjian dengan
negara lain tertanggal 22 Agustus 1960, yang selama ini dijadikan landasan
hukum oleh Pemerintah dalam menandatangani perjanjian-perjanjian
internasional. Pada butir surat tersebut ditentukan bahwa:

"Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas pemerintah
berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian, yang harus disampaikan kepada DPR
untuk mendapat persetujuan, sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah
perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung
materi sebagai berikut:

a...

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi
haluan politik luar negeri negara, dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan
sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi
dan teknis atau pinjaman uang".

Disamping itu dalam pasal 23 UUD 1945 ditentukan bahwa:

"APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujiui
anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran
anggaran tahun lalu". Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pemerintah
berkewajiban untuk membuat suatu RAPBN, yang untuk selanjutnya dibawa ke
DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Dengan demikian, sebelum Letter of Intent ditandatangani, seharusnya
Letter of Intent itu dimasukkan dahulu ke dalam RAPBN dan selanjutnya
meminta persetujuan dari DPRRI, untuk kemudian ditandatangani dan disahkan
oleh Presiden, kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang.

Selain itu umum diketahui bahwa IMF bagaimanapun adalah sebuah institusi
yang berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak akan memberikan pinjaman
kalau tahu tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. "Reformasi
Ekonomi" yang diusulkan oleh mereka sesungguhnya adalah satu upaya untuk
memberikan "jaminan" agar Indonesia dapat mengembalikan pinjaman
tersebut. Mereka samasekali tidak peduli dengan apapun penderitaan yang
harus diemban rakyat Indonesia. Dalam hal ini kita boleh bellajar dari
Korea Selatan yang tidak serta merta menerima mentah-mentah program
"reformasi ekonomi" yang diberikan IMF. Merka berani "menawar", dan dan
dengan dukungan seluruh rakyatnya -yang sungguh luar biasa- mulai lagi
membangun negaranya dari nol.

Rakyat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang sungguh pro rakyat.
Depolitisasi rakyat dengan politik massa mengambang; regimentasi partai
politik dan ormas; kecurangan-kecurangan politik terhadap aspirasi
politik rakyat; dsb, sudah merupakan sesuatu yang usang, karena terbukti
tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat ketika terjadi
krisis seperti ini. Rakyat sekarang lebih membutuhkan tindakan nyata dan
kongkret yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat, Krisis ekonomi yang
dirasakan sekarang ini sudah bukan hanya krisis ekonomi semata, tetapi
telah mengakibatkan krisis yang lebih luas lagi. Reformasi eekonomi tidak
akan pernah berhasil tanpa reforamasi politik. Singkatnya, rakyat
membutuhkan figur-figur pemimpin baru yang dapat dipercaya, tidak hanya
oleh rakyat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional, untuk
mengatasi krisis di atas, sehingga beban dan penderitaan rakyat tidak akan
semakin lebih berat lagi.

Demikian pernyataan sikap kami, dengan didasarkan kepada nurani dan akal
pikiran yang sehat dan demi kepentingan rakyat semua.

Jakarta, 21 Januari 1998

LSM yang mengajukan petisi:

YLKI, YLBHI, LBH Jakarta, LBH APIK, LPBH-FAS, PBHI, PBJ, AFR,
GUGUS ANALISIS, LPIST, INFID, SOLIDARITAS PEREMPUAN,
SEKRETARIS BINA DESA, LPHAM, KIPP, YMK, KALYANAMITRA.

*****************************************************

Received on Fri Jan 30 01:51:26 MET 1998

PEMERINTAH ORBA TANPA LEGITIMASI HARUS TURUN

JAKARTA (SiaR, 27/1/98), Pemerintahan Soeharto harus dengan jiwa
besar menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada rakyat. Karena pemerintah
yang sekarang sudah tidak mempunyai legitimasi apa-apa dari rakyat. Hal
ini dikatakan pakar politik Arbi Sanit kepada FKP di MPR Senin (26/1)
kemarin.

"Pemerintah Orde Baru yang lama, tidak memberikan hak politik pada
rakyat. Tapi mereka masih bisa berkuasa karena punya legitimasi ekonomi,
dengan konsep pembangunannya yang berorientasi ke pertumbuhan. Tapi
sekarang, pemerintah sudah tidak memberikan hak-hak politiknya, secara
ekonomi juga tidak. Sehingga otomatis pemerintah sudah tidak punya
lagitimasi apa-apa lagi," ungkap Arbi Sanit yang hadir bersama pengurus
Pehimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di FKP MPR.

Sekitar 20 orang dari PBHI tersebut diterima oleh Wakil Ketua FKP
Slamet Effendi Yusuf, Sekretaris FKP Syamsul Mu'arif dan Rambe
Kamarulzaman.

Dalam kesempatan itu beberapa pernyataan Slamet "dihabisi" oleh
Arbi Sanit dan sejumlah anggota PBHI yang lain. Soal konsep anggota DPR,
misalnya. Slamet mengatakan bahwa dia pun sebagai warga negara punya hak
yang sama dengan yang lain. Tapi oleh Arbi Sanit dikatakan bahwa anggota
DPR bukan rakyat lagi, tapi ia sebagai wakil rakyat.

"Itu konsep yang salah. Dalam aturan hukum yang ada, anggota DPR
itu, ya dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Begitu pula dengan
pegawai birokrasi atau ABRI," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataannya PBHI mengatakan bahwa gawatnya
kekisruhan perekonomian nasional itu dipertahankan oleh rezim korporatif
eksklusif. "Rezim ini tak berminat mengembangkan basis dukungan massa,
bersifat mengekang gerakan massa, serta tak segan-segan mengambil
kebijaksanaan koersif. Rejim ini lah yang menciptakan kepatuhan dan
kebodohan rakyat, tapi di samping itu justru membiarkan pengurasan
sumber-sumber ekonomi nasional yang dinikmati oleh segelintir kelompok
dalam masyarakat. Secara internal, mereka itulah yang menjadi sumber
kesalahan hingga menimbulkan krisis ekonomi yang harus ditanggung rakyat
banyak," katanya.

PBHI juga menegaskan persoalan ekonomi sangat bertalian erat
dengan persoalan politik. Sistem ekonomi yang dibangun sejumlah
konglomerat dan rejim korporatisme eksklusif menunjukkan betapa eratnya
tali temali persoalan ekonomi dengan politik.

"Akibat persekongkolan elit ekonomi dan elit politik Orde Baru ini
lah perekonomian nasional telah sampai pada tahap krisis saat ini. Utang
menggu- nung, banyak perusahaan bangkrut, PHK Massal dan pengangguran,
harga barang me- lonjak, rupiah terpuruk hingga Rp 16.100 per dolar AS,
serta kesulitan likui- ditas dana investasi. Semua ini telah membawa
Indonesia dalam keadaan sekarat. Tapi jelas bukan kesalahan rakyat,
melainkan sering rakyat menjadi korban dan semakin diminta untuk
berkorban," tegas PBHI.***

*****************************************************

Received on Fri Jan 30 01:49:39 MET 1998

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: [email protected]
Xpos, No 4/I/24-30 Januari 98
------------------------------

TANPA PRESIDEN BARU, BADAI ENGGAN BERLALU

(EKONOMI): Obat krisis ekonomi: penanganan utang dan Pemimpin Baru.
Korea Selatan dan Thailand membuktikannya.

Kesepakatan dengan IMF sudah ditandatangani, tapi persoalan belum selesai.
Harapan yang sempat muncul ketika Direktur Pelaksana IMF, Michel
Camdessus, datang, kembali mereda ketika pekan lalu, rupiah terpuruk
menjadi Rp 13.000 per dolar AS. Justru kesangsian yang mengemuka.
Keyakinan bahwa IMF adalah "messias" bagi Indonesia barangkali terlalu
berlebihan.

Lalu, apa masalah mendasar yang membuat rupiah masih "terjun bebas"
terhadap dolar AS? Sudah banyak pengamat ekonomi dalam negeri yang bicara
soal akar persoalan ini: Utang luar negeri yang menggunung. Ini yang tak
tersentuh 50 pil pahit IMF itu.

Berdasarkan data Econit Advisory Group, utang luar negeri Indonesia telah
mencapai 144 milyar dolar AS. Diperkirakan, 65 milyar dolar di antaranya
adalah utang swasta. Dari utang sebanyak itu, antara 17 hingga 19 milyar
dolar AS akan jatuh tempo sampai Maret tahun 1998 ini. Utang-utang ini
tentu saja tidak bisa dibayar dengan rupiah. Perusahaan pengutang yang
menghasilkan keuntungan dalam rupiah, mau tidak mau, mesti membeli dolar
sebelum melunasi kewajibannya. Bisa dibayangkan, betapa 'hausnya' mereka
akan dolar AS. Nah, pada saat mereka ramai-ramai memborong dolar AS - yang
berarti meningkatnya permintaan - itulah, nilai rupiah akan tergelincir
jatuh. Itu sebabnya "gerakan cinta rupiah" tak berhasil. Karena kebutuhan
para konglomerat yang berutang pada dolar AS jauh lebih besar daripada
masyarakat yang menjual dolarnya.

Itu baru utang jangka pendek. Belum lagi, kalau ada pihak pemberi utang di
luar negeri yang - karena khawatir dengan gejolak sosial di Indonesia -
minta dipercepat pembayaran utangnya. Kalau ini terjadi, memang tak ada
yang bisa dilakukan IMF. Lagi pula IMF pasti enggan membiarkan uangnya
dipakai untuk membantu penyelesaian utang swasta.

Bagaimana mengatasi masalah utang, inilah pertanyaan paling penting.
Sebagaimana yang diusulkan para pengamat internasional, untuk membantu
menyelesaikan utang swasta di Korea Selatan dan Thailand yang juga sedang
mengalami krisis, diperlukan peranan investor asing. Misalnya, melakukan
lobby pada mereka untuk menjadwalkan kembali utang-utang jangka pendek
swasta. Atau, mengubah utang-utang itu menjadi penyertaan modal asing di
Indonesia. Dengan begitu, permintaan dolar untuk bayar utang bisa
dikurangi, demikian pula tekanan terhadap rupiah.

Untuk bisa melakukan ini, pihak asing perlu yakin modalnya akan aman.
Artinya, mereka menuntut adanya stabilitas politik, agar apa yang mereka
tanamkan tidak terlalu sia-sia dan beresiko tinggi. Sialnya, mereka
ternyata tidak percaya keadaan Indonesia akan stabil di tahun 1998 ini.
Analisa berbagai majalah terkemuka dunia menyimpulkan gejolak sosial akan
meningkat di Indonesia. Karena krisis ekonomi dan juga pemerintahan yang
otoriter. Di samping itu, mereka juga tidak bisa percaya begitu saja,
Soeharto akan rela melakukan reformasi ekonomi dengan sepenuh hati -
terutama karena kepentingan anak-anaknya dalam dunia bisnis. Beberapa di
antaranya, seperti The Economist dan Business Week, malah menganjurkan
Presiden Soeharto untuk turun panggung kekuasaan. "If Soeharto was once
the solution, he is now a large part of the problem (jika dulu Soeharto
merupakan solusi masalah, kini ia malah jadi bagian besar dari masalah),"
demikian bunyi editorial The Economist edisi 17 Januari lalu.

Melihat kenyataan ini, untuk mengembalikan kepercayaan terhadap
perekonomian Indonesia, reformasi politik - termasuk di antaranya
pergantian kepemimpinan nasional - memang menjadi relevan. Pengamat
ekonomi Faisal Basri menganggap, reformasi ekonomi takkan mungkin
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki vested interest. Diperlukan
kepemimpinan yang segar yang mempunyai modal kepercayaan dari dalam dan
luar negeri.

Yang membuat situasi krisis di Indonesia berbeda dengan Thailand dan Korea
Selatan adalah, soal pergantian pemimpin ini. Di kedua negara itu, rakyat
dan partai oposisi bahkan ikut mendukung pemimpin barunya yang lebih punya
watak demokratis. Itu sebabnya fund manager terkenal George Soros mau
membantu Korea Selatan keluar dari krisis ekonomi negeri ginseng itu.
Adanya pemimpin baru, menurut Soros - seperti dikutip Reuters - yang
membuat krisis di Korea Selatan tidak separah yang dialami Indonesia.

Hal seperti inilah yang tidak termasuk dalam resep IMF pada Indonesia.
Kendati demikian, bukan berarti butir-butir dalam letter of intent itu
sama sekali tak berarti. Rekomendasi pencabutan hak-hak istimewa bagi
Tommy Soe harto dalam proyek "mobnas" dan tata niaga cengkeh yang selama
ini menyengsarakan petani, sudah lama disuarakan ekonom-ekonom kritis
dari dalam negeri.

Kecenderungan menolak sama sekali IMF dan membangkitkan "nasionalisme
semu", sangat mungkin mengemuka ketika melihat IMF tak bisa menstabilkan
nilai rupiah. Setidaknya, isu ini sudah mulai ditiupkan, dan menjadi
pembicaraan di beberapa kalangan aktifis pro-demokrasi. Sikap anti-barat
ini - misalnya, dengan mengobarkan sentimen agama - selain takkan
menyelesaikan masalah utang luar negeri Indonesia, juga dapat dimanfaatkan
Pak Harto untuk menggalang dukungan bagi dirinya. Padahal, ialah sang
sumber masalah. (*)

*****************************************************

Received on Fri Jan 30 01:36:47 MET 1998

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: [email protected]
Xpos, No 4/I/24-30 Januari 98
------------------------------

TERUS MENGALIR, DUKUNGAN UNTUK MEGA

(PERISTIWA): Telah lahir SIAGA. Pidato Mega dibukukan agar lebih tersebar

Tanpa wahyu, tanpa restu. Tapi dukungan untuk pencalonan Megawati
Soekarnopu- tri, agaknya mengalir dari berbagai penjuru. Fenomena politik
di masa transisi ini memang unik. Partisipasi masyarakat - yang biasanya
dianggap pasif - bisa bermunculan begitu saja, ketika mereka meniti
harapan akan datangnya perubahan. Berbeda dengan mobilisasi yang
dikerahkan penguasa, dukungan spontan untuk Mega itu, rasanya lebih tulus.

Jumat lalu, satu kelompok yang menamakan diri SIAGA (Solidaritas Indonesia
untuk Amien Rais dan Mega) datang ke DPR menyampaikan sikap: menolak
Soeharto. Juru bicara SIAGA Ratna Sarumpaet mengatakan kelompok ini juga
akan mengunjungi Amien Rais untuk memberikan dukungan.

Sebelumnya sekitar 200 mahasiswa dan pemuda datang ke Gedung DPR/MPR di
Senayan. Mereka berasal dari berbagai kelompok, berangkat dengan inisiatif
sendiri. Tapi, bermuara di DPR dengan satu tuntutan: reformasi politik.
Dua hari sebelumnya, sekitar 200 massa PDI Perjuangan, juga datang ke DPR,
untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri. Dan, akhir pekan lalu,
sepuluh senat perguruan tinggi di Jakarta, juga menyampaikan dukungan
untuk Megawati.

Bukan hanya di Jakarta. Pekan lalu, dukungan untuk Megawati juga muncul di
Bogor dan Bandung. Di Bogor, misalnya, sekitar 60 mahasiswa dan pemuda,
yang tergabung dalam Front Pemuda Penegak Hak-hak Rakyat, mendatangi
kantor DPRD. Mereka menyampaikan tuntutan berisi perlunya pergantian
presiden, dan dukungan untuk pencalonan Megawati.

"Saya senang bahwa masyarakat berani menyampaikan dukungan secara terbuka.
Tapi kalau mau kerjasama, harus mau berjuang dengan cara damai," kata
Megawati ketika menemui massa Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) yang
menyampaikan dukungan ke rumahnya.

Sikap Mega yang lebih responsif terhadap aktifitas spontan itu, agaknya
juga membesarkan hati para pendukungnya. Mega, kini memang lebih aktif
merespon inisiatif masyarakat itu, ketimbang pada perisitiwa 27 Juli 1996.
Misalnya, ia menyambut baik inisiatif Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
yang menerbit- kan pidato politiknya menjadi buku kecil. Buku dengan
sampul merah bergambar Megawati itu, selain memuat pidato pencalonan
dirinya, yang dibacakan ketika ulang tahun PDI 19 Januari lalu, juga
ditambahi kata pengantar Megawati. "Pada akhirnya, kita bertemu dalam
tataran ide," tulis Megawati. Ia mengung- kapkan kegembiraannya, bahwa AJI
menerbitkan buku itu.

Pidato Mega, yang memang cukup jelas menggambarkan krisis ekonomi politik
dan ide pembaruannya itu, selain diterbitkan AJI, juga dibukukan oleh
Aldera. "Penerbitan buku ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami
kepada Megawati," tulis Aldera di sampul belakang buku itu. Buku kecil,
setebal 20 halaman itu, kini beredar di jalan-jalan, disebarkan oleh
penjaja kaki lima, dan juga diedarkan para aktifis ke kantor-kantor di
kawasan Sudirman.

Dukungan untuk Mega juga datang dari dunia internasional. Ketika
membacakan pidato ulang tahun PDI, misalnya, Mega didampingi oleh utusan
kedutaan asing. Tampak Dubes Norwegia, dan atase politik Amerika Serikat
datang di kediaman Megawati. Khabarnya, Mega juga menjalin hot line dengan
Bill Clinton, yang sejak November tahun lalu agaknya sudah mulai berpaling
meninggalkan Soeharto. "Politik Amerika Serikat sejak November lalu
berubah drastis," ujar Faisal Basri, ekonom dari INDEF
.

Tampaknya, dukungan untuk Mega dan Amien, masih akan terus mengalir,
hingga sidang umum Maret mendatang. Dua tokoh itu, dipandang masyarakat
sebagai alternatif yang bisa memecahkan kebuntuan politik ekonomi Orde
Baru. (*)

*****************************************************

Received on Fri Jan 30 02:13:50 MET 1998

MAHASISWA UI SERUKAN ORDE BARU UNTUK MUNDUR

JAKARTA (SiaR, 27/1/98), Kelompok Kerja (Pokja) Mahasiswa
Universitas Indonesia Sabtu (24/1) lalu mengeluarkan pernyataan sikap
sehubungan krisis perekonomian nasional yang melanda Indonesia. Mahasiswa
UI yang menyebut kampusnya sebagai "Kampus Perjuangan Orde Baru", justru
mengeluarkan pernyataan agar Orde Baru secara sadar dan damai mundur dari
pemerintahan negeri ini.

Mengingat isinya yang penting untuk diketahui masyarakat luas,
redaksi memutuskan untuk memuat pernyataan tersebut secara lengkap.

Redaksi SiaR
------------

PERNYATAAN SlKAP MAHASlSWA UNIVERSITAS INDONESIA

Perkembangan situasi Indonesia belakangan ini telah mencapai tahap yang
sangat memprihatinkan. Kondisi ini bahkan dapat menghancurkan persatuan dan
kesatuan yang telah terbina selama ini. Hal ini tentu saja akan sangat merugi-
kan dan menyengsarakan rakyat sebagai pemilik sah republik ini.

Keprihatinan ini berawal dari krisis ekonomi yang melanda negeri ini.
Akan tetapi, krisis tersebut tidaklah terjadi begitu saja. Kebangkrutan negara
berawal dari kesalahan-kesalahan yang dibuat Orde Baru. Korupsi merajalela, ne-
potisme, pemihakan modal pada sekelompok orang, ketidakpastian hukum dan repre-
si terhadap hak-hak politik rakyat yang mcrupakan wuujud lemahnya moralitas
para penyelenggara negara terhadap komitmen kerakyatan tersebut adalah sumber
dari segala krisis ini.

Rakyat telah memberi kesempatan yang cukup bahkan cenderung berlebihan
pada Pemerintah untuk membangun republik tercinta ini. Akan tetapi, perkem-
bangan situasi politik dan ekonomi belakangan justru menyengsarakan rakyat. Hal
ini membuktikan bahwa infrastruktur dan suprastruktur ekonomi dan politik bang-
sa tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. Oleh karena
itu, Orde Baru secara sadar dan damai harus mundur dari pemerintahan negeri ini
karena telah gagal menjalankan amanat rakyat.

Berdasarkan kenyataan diatas maka dengan ini Kami menyatakan:

1. MENUNTUT PEMERINTAH MENYEDIAKAN SEMBILAN BAHAN
POKOK DENGAN HARGA MURAH DAN SECEPATNYA
MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN.

2. MENUNTUT REFORMASI POLITIK SEBAGAI PRASYARAT
REFORMASI MENYELURUH DENGAN:

(a) MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM
BERPOLITIK MELALUI ORGANISASI MASSA DAN
ORGANISASI SOSIAL POLITIK
(b) CABUT SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGEKANG KEBEBASAN RAKYAT UNTUK
BERSERlKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN
PENDAPAT SECARA LISAN MAUPUN TULISAN
. (c) KEMBALIKAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
SEBAGAI ABDI RAKYAT.

3. MENUNTUT SUKSESI KEPEMIMPINAN NASIONAL SEBAGAI
SYARAT MUTLAK REFORMASI POLITIK.

4. MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN ATAS
KRISIS EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK YANG TERJADI SAAT INI.

5. MENYERUKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA INDONESIA
UNTUK BERSATU BERSAMA-SAMA RAKYAT MEMPERJUANGKAN
REFORMASI.

POKJA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

ATAS MANDAT BPM UI

TAP NO. VI/BPM UI/I/1998

TURUT MENYEPAKATI:

1. SM FKM-UI, Firmansyah (Sekum)
2. SM FE-UI, Mohamad Dian Revindo (Ketua)
3. SM FH-UI, Rival Gulam Ahmad (Sekum)
4. SM FS-UI, Dede Suryadi (Ketua)
5. SM FISIP-UI, Nicky Charles (Pjs. Ketua)
6. SM FT-UI, Yudi Sudewo (Ketua)
7. SM FASILKOM-UI, Adianto Wibisono (Ketua)

*****************************************************

Received on Fri Jan 30 01:25:33 MET 1998

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: [email protected]
Xpos, No 4/I/24-30 Januari 98
------------------------------

SERAKAH

(LUGAS): Awalnya adalah nafsu. Ketika keinginan untuk bertambah,
menumpuk tanpa henti, yang jadi panglima, maka yang lahir adalah
keserakahan. Bisa serakah menumpuk harta di tengah kemelaratan massa.
Bisa serakah mengumpulkan kekuasaan di tangan sendiri.
Tanpa pernah merasa cukup.

Yang tak disadari, keserakahan ternyata punya batasnya sendiri. Ketika
daya dukung alam, masyarakat tak cukup lagi menopang dan memuaskan
keserakahan itu, maka yang tinggal cuma kekacauan. Adalah Megawati
Soekarnoputri, yang mengingatkan kita: bahwa krisis ekonomi dan politik
bangsa ini, terjadi karena keserakahan.

Keserakahan politik, sesungguhnya sudah tampak, ketika Orde Baru mulai
tidak toleran terhadap para pengkritiknya. Ketika semua sektor kehidupan
ingin ditundukkan dalam korporatisme negara. Hakekat dari keserakahan
politik ini adalah keinginan untuk berkuasa terus, tanpa tandingan. Meski
sudah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto, menyatakan keinginannya untuk
dicalonkan lagi dalam sidang umum Maret mendatang.

Keserakahan ekonomi, mencapai puncaknya, saat swasta diberi peluang untuk
pinjam uang dari investor asing. Berloma-lomba mereka cari kredit, lewat
kolusi dan nepotisme, me-mark up nilai proyeknya, dan menilep sebagian
pinja- man untuk masuk kantongnya sendiri. Utang mereka mencapai 65 milyar
dolar hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Dan, tiba-tiba kita
disadarkan bahwa proyek-proyek yang mereka banggakan, cuma bangunan
kertas, yang tak mampu menopang kebutuhan sendiri. Tak bisa mengembalikan
kredit. Hingga rupiah kehilangan harganya.

Agaknya, masyarakat telah menunjukkan batas kesanggupannya, untuk menopang
keserakahan itu. Mereka tak ingin dipreteli lagi kedaulatannya. Pelan tapi
pasti, orang-orang mulai membuang rasa takut untuk menyuarakan isi
hatinya. Krisis ekonomi kali ini, yang diduga akan berlangsung lama,
dengan jelas menyampaikan sinyal: bahwa keserakahan itu tak bisa ditolerir
lagi. Keserakahan telah terbentur batasnya. (*)

(*) KEKAYAAN PRESIDEN SOEHARTO

Tanggal 16 Januari 1998, harian The New York Times memberitakan tentang
kekayaan Soeharto. Philip Shenon dalam koran itu mengungkap bahwa total
aset keluarga Soeharto sekitar US$ 30 milyar, atau Rp. 300 trilyun (dengan
kurs Rp. 10.000). Sumber yang dipakai oleh Philip adalah laporan CIA yang
ada di kedutaan besar Amerika pada tahun 1989. Sebelumnya majalah ternama
Amerika, Forbes mengestimasikan kekayaan Soeharto sebesar US$ 16 milyar.

Received on Thu Jan 29 03:03:32 MET 1998

PIJAR Indonesia
Jl. Pedati 104b RT 007/10, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 INDONESIA
mailto:[email protected] http://kdp-net.sparklist.com/
--------------------------------------------------------------------

KETERANGAN PERS

Pada hari ini, 20 Desember 1998, PIJAR Indonesia menyampaikan Desakan
kepada MPR untuk mencabut mandat dari Soeharto dan tidak memilihnya kembali
sebagai Presiden.
Kami juga mendesak MPR untuk mencalonkan dan memilih Megawati
Soekarnoputri dan Amien Rais sebagai Presiden dan wakil Presiden baru
Indonesia.
Presiden Soeharto telah melakukan kesalahan-kesalahan besar yang
akibatnya sekarang secara serentak harus ditanggung oleh rakyat Indonesia,
tanpa kecuali.
Ketika Presiden Soeharto menandatangani surat tanda kesungguhan
(letter of intent) untuk menjalankan program-program koreksi ekonomi dari
IMF, saat itulah ia sedang menandatangani daftar pengakuan atas
kesalahan-kesalahannya selama ia berkuasa. Yakni ia, sebagai Presiden,
telah membuat keputusan-keputusan untuk menghadiahkan kepada dirinya,
anak-anaknya dan koleganya, suatu rejeki yang berlimpahan dari monopoli,
kartel, proteksi, penguasaan hutan dan kekayaan alam melalui pemanfaatan
fasilitas-fasilitas negara! Juga memeras keringat rakyat untuk membangun
industri mercusuar yang mubazir dan dengan cara lain yang menyalahi
konstitusi.
Karena keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri itu,
turbulensi moneter saat ini niscaya akan membawa kita pada depresi ekonomi
yang tak tertanggungkan. Presiden Soeharto telah membuang waktu demikian
lama dengan harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat, hanya
untuk membangun sebuah rumah kartu!
Pengakuan itu lebih dari cukup untuk memerintahkannya turun dari kursi
kekuasaannya yang sudah ia duduki selama tiga dasawarsa.
Presiden Soeharto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan
adalah tugas anggota MPR untuk menagihnya. Jika MPR mengingkari kehendak
rakyat ini, maka mereka bertanggung jawab dalam memastikan suatu badai
malapetaka, yang akhir-akhir ini suasananya sama-sama kita rasakan.
Ini bukan hanya suara kami, PIJAR Indonesia. Di belakang kami berbaris
6 juta orang warga negara Indonesia yang marah karena mendadak kehilangan
pekerjaan, 30 juta pendukung PDI Perjuangan, puluhan juta pendukung Amien
Rais, dan selebihnya masyarakat yang cemas di kota-kota. Mereka semua
menginginkan perubahan dan perbaikan nasib, dan itu hanya bisa dicapai
dengan pergantian Presiden Soeharto oleh figur yang demokratis.
Kami juga telah menyampaikan kepada Megawati Soekarnoputri dan Amien
Rais suatu usulan susunan Pemerintahan Transisi Indonesia 1998-2000 demi
memungkinkan suatu reformasi ekonomi dan politik. Program minimum
Pemerintahan Transisi ini adalah menyelenggarakan pemilihan umum***

Jakarta, 20 Januari 1998
PIJAR Indonesia

BY. WIDYANKRISTYOKO
Ketua Harian

--------------------------------------------------------------
PIJAR Indonesia -- Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi
Jl. Pedati 104b (RT 007/10) Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur 13330 INDONESIA
Ph. +62 21 8502636 Email: [email protected] [email protected]
http://kdp-net.sparklist.com/
---------------------------------------------------------------

Received on Thu Jan 29 03:09:11 MET 1998

PIJAR Indonesia
Jl. Pedati 104b RT 007/10, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 INDONESIA
mailto:[email protected] http://kdp-net.sparklist.com/
--------------------------------------------------------------------

PRESIDEN BARU, BADAI PASTI BERLALU!

Kami mendesak MPR untuk mengambil pilihan yang bijak dan pantas, yakni
menyelamatkan keadaan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini dirundung dan
dikepung oleh kekecewaan, kemarahan dan kekerasan, agar kita semua sampai
pada hari depan yang selamat dari perpecahan dan kehancuran. Sejarah saat
ini sedang mengetuk pintu rumah kita, Indonesia. Dan ketukan itu sampai
lebih dahulu di pintu gedung ini. Kesempatan pertama telah diberikan oleh
sejarah kepada Anda untuk mencegah terkaman badai malapetaka, yang baunya
kini tercium di udara oleh siapa saja.

Para pendahulu Anda yang berganti-ganti di gedung ini telah dipaksa bekerja
sedemikian rupa menjalankan mandat konstitusional yang telah dimanipulasi.
Mereka, selama tiga puluh tahun dipaksa untuk hanya dan hanya meluluskan
kepentingan yang sama untuk berkuasa dari satu kepala keluarga saja:
Presiden Soeharto! Sekarang tiba saatnya bagi Anda semua untuk membalikkan
preseden yang hina itu, dengan cara meluluskan kehendak rakyat atas
tampilnya seorang figur baru Presiden Indonesia. Inilah satu-satunya cara
untuk menghindarkan kita dari badai malapetaka!

Kehendak yang sederhana dan amat biasa itu, yakni mengganti Presiden,
sebenarnya sejak lama disuarakan. Tapi hampir di sepanjang tiga puluh tahun
kekuasaan Presiden Soeharto, suatu rekor yang hanya bisa dikalahkan oleh
Fidel Castro, kehendak itu selalu bisa disamarkan atau dipatahkan-paksa.
Baik oleh propaganda "pengorbanan untuk keberhasilan pembangunan",
chauvinisme "right or wrong is my country", bujuk rayu kelimpahan materi,
mau pun oleh kekerasan dan teror. Sampai kemudian dasar bagi suatu
pergantian Presiden itu dinyatakan sendiri oleh pengakuan Presiden Soeharto
sendiri atas kesalahan-kesalahannya yang fatal.

Ketika hari itu Presiden Soeharto menandatangani surat tanda kesungguhan
(letter of intent) untuk menjalankan program-program koreksi ekonomi dari
IMF, di hadapan pengawasan seorang Bankir asing yang menyilangkan lengannya
di dada, ia sesungguhnya sedang menandatangani daftar pengakuan atas
kesalahan-kesalahannya selama ia berkuasa. Yakni ia, sebagai Presiden,
telah membuat keputusan-keputusan untuk menghadiahkan kepada dirinya,
anak-anaknya dan koleganya, suatu rejeki yang berkelimpahan dari monopoli,
kartel, proteksi, penguasaan hutan dan kekayaan alam melalui pemanfaatan
fasilitas-fasilitas negara! Juga memeras keringat rakyat untuk membangun
industri mercusuar yang mubazir dan dengan cara lain yang menyalahi
konstitusi.

Selama ini, kecurangan dan penyelewengan itu dibenar-benarkan, tak bisa
disentuh oleh kritik dan koreksi. Karena keputusan-keputusan yang
menguntungkan diri sendiri itu, turbulensi moneter saat ini niscaya akan
membawa kita pada depresi ekonomi! Presiden Soeharto telah membuang waktu
demikian lama dengan harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh
rakyat, hanya untuk membangun sebuah rumah kartu!

Presiden Soeharto telah menggunakan jabatan politiknya untuk keuntungan
pribadi dirinya, keluarga dan kolega-koleganya! Dan seluruh rakyat
Indonesia harus menanggung akibatnya! Begitulah rupanya "pembangunan" harus
diartikan: suatu upaya untuk menumpuk kekayaan pribadi Presiden, keluarga
dan kolega-koleganya!

Tidakkah pengakuan itu lebih dari cukup untuk memerintahkannya turun dari
kursi kekuasaannya yang sudah ia duduki selama tiga dasawarsa?

Presiden Soeharto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan adalah
tugas Anda sebagai anggota MPR untuk menagihnya!

Kami menghendaki Anda, mendesak Anda, para anggota MPR, untuk mencabut
mandat pada Soeharto dan tidak memilihnya kembali sebagai Presiden.

Kami semua menghendaki Anda untuk mencalonkan dan memilih Megawati
Soekarnoputri sebagai Presiden baru Indonesia. Dan Amien Rais sebagai
wakilnya.

Ini bukan hanya suara kami. Di belakang kami berbaris 6 juta orang warga
negara Indonesia yang marah karena mendadak kehilangan pekerjaan, 30 juta
pendukung PDI Perjuangan, puluhan juta pendukung Amien Rais, dan selebihnya
masyarakat yang cemas di kota-kota.

Bukan urusan kami atau Megawati atau Amien Rais untuk menjadikan kehendak
ini sesuai dan bisa berjalan dalam proses-proses, prosedur-prosedur dan
peraturan-peraturan di dalam MPR. Itu sepenuh-penuhnya pekerjaan Anda untuk
membuatnya menjadi mungkin. Anda tidak bisa meminta kami untuk menjalankan
pekerjaan Anda dengan benar, sambil tetap meminta dari kami suatu pengakuan
bahwa Anda adalah wakil-wakil rakyat. Yang sedang kami lakukan adalah
menyatakan kehendak kami sebagai warga negara, sebagai rakyat yang
berdaulat. Dan jika Anda mencuri dan mengingkari kedaulatan kami, kami akan
datang bersatu untuk mengambilnya kembali.

Sejarah sedang mengetuk pintu Indonesia. Dan ketukan itu sampai lebih
dahulu di pintu gedung ini. Badai Malapetaka hanya bisa dicegah dengan
menurunkan Presiden Soeharto dan memilih Presiden baru: Megawati
Soekarnoputri!

Presiden baru, badai pasti berlalu!

Jakarta, 26 Januari 1998
PIJAR Indonesia

BY.Widyankristyoko
Ketua pengurus Harian

--------------------------------------------------------------
PIJAR Indonesia -- Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi
Jl. Pedati 104b (RT 007/10) Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur 13330 INDONESIA
Ph. +62 21 8502636 Email: [email protected] [email protected]
http://kdp-net.sparklist.com/
---------------------------------------------------------------

Received on Thu Jan 29 03:07:01 MET 1998

PIJAR Indonesia
Jl. Pedati 104b RT 007/10, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 INDONESIA
mailto:[email protected] http://kdp-net.sparklist.com/
--------------------------------------------------------------------

Pemerintahan Transisi Indonesia
1998 - 2000

Ketua MPR Transisional : K.H Abdurrahman Wahid
Ketua DPR Transisional : Moedrick Sangidoe
Ketua Mahkamah Agung Transisional : Adi Andojo Soetjipto, SH
Ketua DPA Transisional : Try Sutrisno
Ketua BPK Transisional : Mar'ie Muhammad

Kabinet Reformasi

Presiden : Megawati Soekarnoputri
Wakil Presiden : Dr. Amien Rais

Menteri Sekretaris Negara : Sarwono Kusumaatmadja
Menteri Luar Negeri : Marzuki Darusman
Panglima ABRI : Jenderal Wiranto
Menteri Dalam Negeri : Sri Sultan Hamengku Buwono X
Menteri Pertahanan : Prof. Juwono Sudarsono, SH
Menteri Penerangan : Dr. Jalaluddin Rakhmat
Menteri Kehakiman : Dr. Todung Mulya Lubis

Menteri Keuangan : Dr. Sjahrir
Menteri Perindustrian & Perdagangan : Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas
Menteri Negara Penggerak Investasi Modal Asing : Aburizal Bakrie
Menteri Negara Perencana Pembangunan/Ketua Bappenas : Drs. Kwik Kian Gie

Menteri Koperasi & Modal Kecil : Adi Sasono
Menteri Pertanian : Prof. Dr. Mubyarto
Menteri Pertanahan/BPN : Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM
Menteri Pertambangan & Energi : Djiteng Marsudi
Menteri Kerukunan Beragama : Dr. Nurcholish Madjid
Menteri Pendidikan : Dr. Muchtar Buchori
Menteri Kebudayaan : Dr. Kuntowijoyo
Menteri Perburuhan : Dr. Muchtar Pakpahan
Menteri Pemuda : Alex Litaay

Jaksa Agung : Permadi, SH
Gubernur Bank Indonesia : Laksamana Sukardi

Menteri-menteri lain dipilih dan ditetapkan oleh Presiden untuk menangani
sektor-sektor tertentu yang perlu demi melancarkan program-program reformasi
ekonomi dan politik.

Jakarta, 20 Januari 1998

Diusulkan oleh PIJAR Indonesia

--------------------------------------------------------------
PIJAR Indonesia -- Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi
Jl. Pedati 104b (RT 007/10) Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur 13330 INDONESIA
Ph. +62 21 8502636 Email: [email protected] [email protected]
http://kdp-net.sparklist.com/
---------------------------------------------------------------

Received on Wed Jan 28 00:13:39 MET 1998

Date: Wed, 27 Jan 1999 23:24:12 +0700
To: [email protected], [email protected], [email protected]
From: Aliansi Jurnalis Independen
Subject: Demonstrasi, Pernyataan Sikap, dan Usulan SIAGA

Hari Jumat tanggal 22 Januari lalu, 200-an aktifis yang tergabung dalam
SIAGA, Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega, mendatangi MPR. Mereka
dilarang masuk kompleks MPR oleh ratusan tentara dan polisi yang segera
menutup gerbang. Agak aneh, karena beberapa menit sebelumnya, kalangan
aktifis PDI pro Mega diizinkan masuk.

Barangkali karena spanduk dan poster yang dibawa aktifis SIAGA, agak
terlampau terus terang. Spanduk ukuran 1,5x 8 m, misalnya, bertuliskan "Kami
Menolak Soeharto". Poster-posternya pun langsung tertuju pada tuntutan
digantinya Soeharto, dukungan pada pencalonan Amien rais dan Megawati, serta
kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang telah menciptakan kekisruhan
ekonomi. Misalnya: "Soeharto Calonkan Diri, Rupiah Anjlok", "Jangan Soeharto
Lagi" "Amien-Mega untuk perubahan", dsb.

Dilarang masuk kompleks MPR, malah seperti jadi blessing in disguise. Karena
dengan itu, SIAGA jadi menggelar aksinya di luar pagar MPR, menghadap jalan
raya. Akibatnya, ribuan orang yang lalu lalang dengan kendaraan yang
melintas di jalan depan MPR, jalan itu jadi bisa menyaksikan demonstrasi
itu. Kalimat-kalimat keras di spanduk dan poster pun jadi bisa dinikmati
masyarakat luas.

Juru bicara Siaga, Ratna Sarumaet, sutradara teater dari Satu Merah Panggung
menyatakan pada pers yang menerumuninya, bahwa SIAGA ini terdiri dari
gabungan aktifis buruh, mahasiswa, seniman, LSM, santri, dan lain-lain, yang
melihat bahwa keadaan negeri ini sudah begitu buruknya sehingga tak ada
pilihan lain kecuali pergantian presiden. Disebutkan Ratna, yang baru saja
mengalami pelarangan atas karyanya "Marsinah Menggugat", SIAGA menuntut MPR
agar Soeharto tidak dipilih lagi sebagai presiden, memproses pencalonan
Amien Rais dan Megawati dalam SU MPR Maret nanti, dan dijalankannya
reformasi politik dan ekonomi.

Ratna menandaskan pula bahwa jika ketiga tuntutan itu tak dipenuhi, pihaknya
kutir bahwa keadaan yang lebih menerikan akan menimpa bangsa ini. Ratna
memberi contoh, bagaimana sesudah Soeharto mengumumkan akan "kesediannya"
untuk jadi presiden lagi, dan Golakr menyebut 14 kriteria tambahan calon
wapres, rupiah justru anjlok lagi, bukannya membaik. Bagaimana juga
kesepakatan Soeharto dengan IMF, juga gerakan cinta rupiah yang dipelopori
Tutut, sama sekali tak menampakan hasil nyata bagi perbaikan keadaan.

Sesudah aksi itu, SIAGA lalu berkunjung ke kediaman Megawati di Kebagusan,
jakarta, untuk berdialog. Megawati yang kebetulan tengah berulang tahun,
menyatakan bahwa kesediaan Soeharto untuk kembali jadi presiden bukanlah
suatu hal yang istimewa. yang harus dilakukan sekarang, dikatakan Mega,
adalah bagaimana agar tuntutan rakyat akan perubahan, termasuk pergantian
presiden, bisa direalisasikan.

Sementara Amien rais, yang dikunjungi SIAGA keesokan harinya di kantor PP
Muhamadyah, Jl. Menteng raya, jakarta, menyatakan, bahwa pemerintah dan MPR
harus mendengar suara rakyat yang menginginkan perubahan sekarang juga.
Kalau status quo tetap menulikan telinga, dikatakan Amien Rais, dikuatirkan
akan terjadi sesuatu yang lebih tak terduga. Seperti munculnya People Power
seperti di Filipina saat rakyat menumbangkan presiden Marcos.

Selain memberikan pernyataan sikap, kepada Amien dan Mega Siaga juga
menyerahkan usulan prinsip reformasi politik dan ekonomi mereka.

Berikut ini pernyataan dan usulan lengkap SIAGA.

SIAGA
Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega
PERNYATAAN SIKAP

Tiga puluh dua tahun sudah Orde Baru berkuasa dan menjalankan "Stabilitas
Politik Untuk Pertumbuhan Ekonomi", yang dipertahankan sedemikian rupa
sebagai tujuan suci bangsa.
Semua itu dilaksanakan dengan ketergantungan yang begitu mutlak pada dana
pinjaman luar negeri dengan pengelolaan tanpa kontrol, tanpa transparansi.
Kekuasaan berada diatas kepentingan rakyat. Mayoritas rakyat yang miskin dan
lemah dikorbankan. Korupsi, kolusi, monopoli, oligopoli dan nepotisme
menjadi ciri ekonomi Orde Baru. Kekayaan negara digerogoti, yang pada
gilirannya menjerumuskan seluruh bangsa pada pada ancaman serius.
Perekonomian bangsa berada diambang kehancuran. Krisis moneter yang telah
berlangsung sejak setengah tahun lalu membawa rakyat ke kehidupan yang penuh
ketidak pastian. Dunia usaha macet, jutaan buruh kehilangan pekerjaan,
kerusuhan muncul dimana-mana akibat harga-harga bahan pokok berubah setiap
saat, melambung tinggi hingga tak terjangkau.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi ini,
antara lain paket bantuan IMF, hingga hari ini tak memberikan hasil. Nilai
rupiah makin hari makin tak berharga.
Seluruh kenyataan tersebut membuktikan pada kita bahwa krisis yang dihadapi
bangsa kita saat ini tidak cukup hanya diatasi dengan berbagai program
reformasi ekonomi. Yang paling mendesak kita butuhkan adalah justru
reformasi politik, menuju pemerintahan yang lebih baik, yang sehat, bersih
dan yang demokratis. Dan untuk bisa memperoleh perubahan seperti itu,
dibutuhkan pimpinan bangsa yang benar-benar bersih, yang memiliki visi, yang
menyadari betul bahwa kedaulatan bangsa ini terletak pada rakyat, bukan
pada penguasa.
Untuk itulah kami, yang tergabung dalam SIAGA (Solidaritas Indonesia Untuk
Amien dan Mega) dengan ini menuntut :

1. DILAKUKANNYA REFORMASI EKONOMI DAN POLITIK.
2. DISALURKANNYA ASPIRASI RAKYAT OLEH MPR, DENGAN
MEMPROSES PENCALONAN AMIEN RAIS DAN
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI PRESIDEN RI PERIODE 1998-2003,
PADA SIDANG UMUM MPR, BULAN MARET NANTI.
3. MENOLAK PENCALONAN SOEHARTO SEBAGAI
PRESIDEN RI PERIODE 1998-2003.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sepenuh hati.

Jakarta, 23 Januari 1998
SIAGA (Solidaritas Indonesia Untuk Amien-Mega)

SIAGA
Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega

USULAN UNTUK AMIEN RAIS DAN MEGAWATI

Krisis moneter berkepanjangan sejak setengah tahun lalu, membawa rakyat
Indonesia pada kehidupan yang penuh ketidak-pastian. Harga-harga berubah
setiap saat, melambung begitu tinggi hingga tak terjangkau lagi. Dunia usaha
macet, jutaan buruh kehilangan pekerjaan.
Paket bantuan IMF hingga kini tidak juga memberikan dampak nyata pada
perbaikan keadaan. Kendati presiden Soeharto sudah menyerah pada IMF,
keadaan bukannya membaik, tapi justru memburuk. Rupiah makin anjlok hingga
hingga mencapai 1 dolar AS untuk Rp. 16.000.
Krisis menjadi bagai penyakit tanpa obat, karena selama 30 tahun
kekuasannya, Soeharto meletakkan fundamental ekonomi pada nepotisme,
monopoli dan oligopoli. Sistem yang penuh korupsi dan kolusi itu kini
mengalami pembusukannya sendiri, betapapun ditopang oleh kekuasaan nyaris
yang tanpa batas.
Seluruh krisis ekonomi yang begitu rumit itu terbukti tak bisa diatasi
dengan program reformasi ekonomi belaka. Yang dibutuhkan juga adalah
reformasi politik menuju suatu Indonesia yang demokratis.Reformasi yang
demikian, membutuhkan penanganan sejak akarnya, ialah pergantian presiden.
Munculnya Amien Rais dan Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden
membawa harapan baru bagi bangsa ini akan kehidupan yang lebih baik.
Kita, masyarakat Indonesia yang menginginkan keadaan yang lebih baik,
berkewajiban untuk terus menyuarakan tuntutan, bahwa Soeharto harus tidak
lagi menjabat sebagai presiden, sejak jabatannya berakhir Maret nanti. Kita
harus besama-sama mendukung perjuangan Amien Rais dan Megawati untuk
menyelamatkan negeri ini, dan memimpin bangsa dan negara dari kehancuran.
Kita juga harus membantu Amien Rais dan Megawati untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih mengefektifkan perjuangan
reformasi yang kita inginkan.

SEJUMLAH USULAN UNTUK AMIEN RAIS DAN MEGAWATI

Jangka Pendek :
1. Menggalang seluruh dukungan dari kekuatan -kekuatan yang menginginkan
perubahan.
2. Menyiapkan kekuatan perjuangan, antara lain dengan membentuk suatu tim
yang melibatkan berbagai kalangan, bahkan juga menyiapkan kabinet bayangan.
3. Melakukan kampanye baik di dalam maupun ke luar negeri.

Jangka Panjang
USULAN REFORMASI POLITIK

1. Mengubah mekanisme Pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan
pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
2. Mencabut seluruh Undang-Undang yang menghambat hak rakyat untuk berkumpul
dan mengeluarkan pendapat, termasuk Paket 5 UU Politik dan UU Anti Subversif.
3. Mengembalikan supremasi hukum atas kekuasaan dalam politik Indonesia.

USULAN REFORMASI EKONOMI

1. Menghapuskan segala bentuk nepotisme, monopoli , oligopoli, korupsi dan
kolusi yang merugikan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan peran rakyat dalam perekonomian yang mandiri, di tengah era
globalisasi.
3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik melalui peningkatan upah maupun
kebebasan berserikat.

Jakarta, Januari 1998
SIAGA
Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalists
Jl. PAM Baru Raya 16, Pejompongan,
Jakarta, Indonesia
Tel/Fax : (62-21) 5727018
E-mail : [email protected]

Replies: [email protected]

INFORMASI PEMBACA

Resource from NEDERLANDSE OMROEP STICHTING (NOS-TT) 14 JAN 1997

New York Dewi Sukarno- Janda Mantan Presiden RI yang pertama Sukarno telah
mendesak kepada Presiden Bill Clinton untuk menangguhkan pemberian dana 40
milyar US dolar kepada pemerintah RI - sampai Presiden Suharto mengundurkan
diri - dalam suratnya Dewi Sukarno mendesak agar bantuan IMF kepada Suharto
harus ditunda dahulu - untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil di
Indonesia. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui surat kepada
Presiden Bill Clinton, Dewi Sukarno mendesak agar tidak membantu pemerintah
tetapi memberikan bantuan kemanusian kepada rakyat Indonesia . Dewi Sukarno
mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri sebagai calon Presiden RI .

BK

*****************************************
Received on Wed Jan 28 03:43:12 MET 1998

Date: Tue, 27 Jan 1998 00:14:45
From: Ratu adil
To: [email protected]

DARI RATUADIL:

KENAPA RAKYAT MENUJU ANARKI BUKAN REVOLUSI ?

Kenapa rakyat Indonesia harus menuju anarki dan bukan menuju revolusi ?

1. Pertama karena pemelaratan dan pembodohan pemerintah hingga rakyat
tidak punya pemimpin dan ideologi yang disenenginya. Taktik kolonial
"divide et impera" dipraktekkan terus. Kalau ada pemimpin yang bisa
mempersatukan rakyat, dia didiskreditkan dengan segala macam tudu-
han palsu dan dipenjarakan atau diancam penjara seumur hidup.

2. Kedua, rakyat tidak boleh punya ideologi yang disenenginya dengan lara-
ngan yang dibikin bikin.

3. Tiga, karena rakyat tidak boleh tahu proses sejarah sehari hari secara
bebas terbuka. tidak boleh menyatakan pendapatnya pula melalui me-
media masa maupun rapat rapat.

4. Situasi di Indonesia sekarang ini sudah eksplosif sekali karena rakyat
sudah diancam kelaparan masal hingga bisa membabi buta kendatipun
diancam senjata api.

5. Tanpa ideologi, tanpa pemimpin, tanpa info yang benar dari media masa
maka kemarahan rakyat ditutup tutup hingga meledak menjadi anarki.

6. Satu satunya jalan untuk mengatasi krisis memuncak ini ialah melaksa-
nakan pemilu bebas terbuka a la 1955 berdasarkan UUDS-50 yang paripurna
a la UUD Amerika Serikat dibawah pengawasan Jimmy Carter dan PBB se-
karang ini juga tanpa ditunda tunda lagi, kalau tidak: ANARKI !

RATUADIL

*****************************************
Received on Wed Jan 28 04:05:24 MET 1998

PERCIKAN BUDAYA
67/II/1998
[email protected]
==================

Ki Gareng Pamungkas:
(0brolan 18)

HUKUM SEJARAH:

ORDE KEZALIMAN MESTI MENGALAMI KEHANCURAN

Bukanlah temuan baru, bahwa dialektika sejarah dunia telah menggariskan
akhir kehancuran dari segala kekuasaan kediktatoran/kezaliman. Datangnya
kehancuran hanya persoalan waktu saja. Kita telah menyaksikan jatuhnya
serentetan rezim zalim: rezim fasis Nazi Hitler di Jerman, rezim fasis
militeris Jepang, Rezim Salazar di Portugal, Rezim Musolini di Italia, Rezim
Kolonel Hitam di Yunani, Rezim Idi Amin di Uganda, Rezim Mobutu di Zair,
Rezim Botha di Afrika Selatan, Rezim Franco di Spanyol, Rezim Pinochet di
Cili, Rezim Batista di Kuba, Rezim Papa Doc di Haiti, Rezim Samosa di
Nicaragua, Rezim Marcos di Filipina, Rezim Polpot di Kamboja, Rezim Ro De Wu
dan Chon Du Hwan di Korea Selatan dan lain-lainnya.

Rezim-rezim zalim tersebut diatas telah berjatuhan satu persatu, dibanting
tanpa ampun oleh gelombang dialektika sejarah: orde kezaliman mesti
mengalami kehancuran.

Keadilan tidaklah bisa dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga menjadi baju
indah untuk menutupi kezaliman. Pada saatnya baju tersebut akan tersingkap
dan yang tampak hanyalah borok-borok kezaliman. Dan kezaliman tidak akan
dilupakan oleh rakyat dan sejarah. Dalam hubungan ini telah bermunculan
beberapa kasus pengadilan: Di Korea Selatan dua presiden yang pada waktu
kekuasaan rezimnya telah menjalankan kezaliman terhadap rakyat - pembantaian
terhadap mahasiswa dan melakukan korupsi telah dijatuhi hukuman penjara
(meskipun belum lama ini di beri Amnesti). Di Afrika Selatan bekas presiden
Botha sedang menghadapi proses pengadilan atas kejahatan rasialisnya; Di
Cili bekas presiden jenderal Pinochet oleh Partai Komunis Cili baru-baru ini
diajukan ke pengadilan atas tuduhan pembantaian terhadap ribuan rakyat Cili
dan juga hilangnya ribuan rakyat Cili yang sampai kini tidak diketahui di
mana rimbanya. Sekarang bekas presiden Pinochet tersebut berada dalam
tahanan, sementara proses pengadilan berjalan.
Jelas presiden zalim tidak mungkin kebal hukum setelah dia menjadi mantan.
Di dalam negara yang menghargai hukum, semua peraturan hukum berlaku
terhadap siapa saja tanpa membedakan jabatan, agama, ras, kelamin, mantan
atau bukan mantan.

Kasus-kasus tersebut diatas kini sedang menjadi PR yang memusingkan kepala
bagi rezim-rezim zalim yang masih berkuasa di dunia dewasa ini. Tidak
terkecuali bagi rezim Orba di Indonesia yang otoriter, anti-demokrasi,
anti-HAM, menyelewengkan UUD'45 dan Pancasila.
Hal itulah kiranya yang menimbulkan problim bagi Suharto dan
pendukung-pendukungnya: upaya pengadaan jaminan keselamatan harta dan
jiwa-raga bagi diri dan keluarganya setelah kehancuran kekuasaannya.
Bagi rezim Orba optienya tidak mempunyai banyak variasi. Hanya tinggal pilih
alternatif:
mempertahankan status quo, atau 'lengser keprabon' dengan teratur.
Kedua-duanya tidak nyaman, seperti buah 'simala kama'.

Ternyata manusia Suharto yang telah uzur-umur itu memilih alternatif
mempertahankan status quo, yang dengan dalih masih dipercaya oleh "rakyat",
(maksudnya oleh Golkar, Birokrasi dan ABRI) menyatakan kesediaannya untuk
dicalonkan sebagai Presiden Ketujuh.

Kesimpulannya rezim Orde Baru yang zalim: anti-demokrasi, anti-HAM,
anti-keadilan, menyelewengkan UUD'45 dan Pancasila akan terus berlanjut.
Pantang mengadakan reformasi atas sistim yang menyengsarakan rakyat. Dengan
demikian kesengsaraan rakyat yang dewasa ini telah sangat memprihatinkan
akan terus berlangsung, yang mungkin menjadi lebih memprihatinkan lagi. Dan
ini tidak hanya memprihatinkan, tetapi bahkan sangat mengerikan. Situasi
sosial dan politik dalam negara betul-betul merupakan situasi abnormal.
Betullah apa yang dikatakan Megawati bahwa:"Dalam situasi abnormal apa saja
bisa terjadi". Kalau terjadi apa-apa, yang menjadi korban selalu rakyat.
(Mudah-mudahan korban nyawa sejuta manusia rakyat Indonesia pada tahun
1965-1966 TIDAK terulang lagi). Suharto mengetahui semua ini, tapi demi
status quo, bukan demi rakyat, dia telah menentukan pilihannya dengan segala
konsekwensinya. Tapi pengadilan sejarah selalu berjalan pada jalur kebenaran
dan keadilan. Betul-betul keputusan yang rasionalkah itu, atau keputusan
irasional dari manusia yang uzur-usia?

Merdeka!!!

*****************************************
Received on Wed Jan 28 04:10:47 MET 1998

Subject: Sampai dimana perjuangan Order baru ???
Date: Tue, 27 Jan 1998 03:21:04 EST

From: Mawar08
To: [email protected]

Para pembaca Internet,

saya teringat sewaktu masa demonstrasi angkatan 66 yang dikenal sebagai
angkatan Order Baru, dimana Cosmas Batubara, Fahmi Idris, Akbar Tanjung ikut
aktif dalam demonstrasi menentang pemerintah Soekarno turun sebagai Presiden.
Selama peralihan Order Lama ke Order Baru, mereka yang seharusnya ikut
bertanggung jawab atas perbuatan2 yang merugikan para pengusaha terutama
pengusaha non pribumi, dimana mereka mengambil kendaraan2 pribadi maupun dana2
dengan cara paksa/memeras untuk kepentingan demonstrasi alasannya.
Mereka dibantu Oknum2 ABRI terutama AD sebagai Backingnya, kesempatan inilah
dipakai untuk mencari kekayaan tanpa jerih payah.
Sekarang pemerintah Soeharto sedang menuju kehancuran, dimana-mana banyak
pengangguran, perusahaan2 bangkrut, timbul kerusuhan2, sebagian besar rakyat
kelaparan, harga2 membumbung tinggi sekali, sehingga daya beli rakyat tidak
ada lagi.
Dengan kejadian ini pemerintah tidak bisa lagi menuduh PKI maupun PRD sebagai
biang keladi kesengsaraan rakyat.
Soeharto sebagai presiden bertanggung jawab penuh atas perbuatan pembantu2nya
yang merugikan negara.
Pemerintah sedang mencari kambing hitamnya sebagai akibat merosot perekonomian
Indonesia.
Baru2 ini terjadi ledakan bom se-olah2 grup Jimbaran yang memberikan dana
untuk oknum2 yang berbuat, sehingga Sofyan Wanandi dipanggil oleh
Bakortanasda.
Ini semua adalah tipu muslihat ABRI untuk memancing amarah rakyat se-olah2
perbuatan WNI non pribumi, sedangkan Soeharto dan sanak saudaranya spekulasi
mata uang, sebagai biang keladi timbulnya kolusi dan korupsi diaparat
pemerintah tidak berani ditindak, inilah yang sebenarnya menyengsarakan
rakyat.
Kekayaan Soeharto sekeluarga ber-puluh2 milyar US $, tidak seorangpun berani
menulis, menuntut di Indonesia, sangat munafik perilaku Cendekiawan kita
walaupun tahu perbuatan beliau sekeluarga.
Seperti Pangab kita Faisal Tanjung teriak2 supaya para konglomerat membantu
pemerintah, kalau tidak membantu akan dilibas.
Ini cara terang2an, preman pakai baju hijau berbintang, tanpa malu2 sudah
dibantu dari tidak punya apa2 sampai menjadi Jendral, dibelikan rumah di Jalan
Diponegoro ( bekas rumah alm Jaksa Agung Suprapto ) masih tidak tahu diri.
Saya sedih mempunyai pemimpin semacam beliau, termasuk Hartono,
Syarwan Hamid dibesarkan oleh konglomerat juga.
Jadi jangan kaget rakyat kita kalau baju hijau menghembuskan angin neraka
bahwa segala musibah akibat spekulasi WNI non pribumi, dengan rasa ketakutan
tentunya mencari perlindungan dari ABRI, ini rekayasa dibuat sejak jaman
Soekarno sampai saat ini, dijaga keamanannya berarti yang bersangkutan harus
membayar uang keamanan tentunya.
ABRI tidak akan menyerahkan tempat basahnya kepada pemerintah sipil, mereka
merekayasa kerusuhan, adu domba, SARA, sehingga pihak sipil tidak bisa berbuat
apa2, tentunya ABRI akan tampil sebagai pengaman negara.
Sampai sekarang rakyat kita masih bisa dibodohi oleh oknum2 ABRI yang haus
dengan kekuasaan.
Semoga dimasa peralihan pasca Soeharto para WNI non pribumi tidak dijadikan
kambing hitam, sapi perahan mahasisiwa2 dan ABRI.

Bekas preman Betawi

UNTUNG

*****************************************

Received on Wed Jan 28 04:12:30 MET 1998

Subject: Wawancara Edy Suseno
Date: Tue, 27 Jan 1998 15:42:47 +0700 (JAVT)
From: DEWAN AMPERA
To: [email protected]

Beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 20 dan 21 Januari 1997 di karesidenan
Surakarta terjadi aksi besar-besaran yang dilakukan di dua kota yakni di
Solo dan Sukoharjo. Aksi yang dilakukan rakyat setempat bersama dengan
mahasiswa mendukung pencalonan Megawati sebagai Presiden R.I. dan juga
tuntutan reformasi politik dan ekonomi untuk membenahi kondisi yang ada
akibat praktek penyelenggara Negara yang menyimpang. Berikut ini wawancara
kami dengan Edy Suseno, selaku Sekjend KPMS (Komite Pemuda dan Mahasiswa
Surakarta)
________________________

EDY SUSENO : INDONESIA DIAMBANG GELOMBANG REVOLUSI DEMOKRATIK

T : Bagaimana anda melihat terhadap aksi yang dilakukan rakyat di
Surakarta pada waktu beberapa hari lalu?

ES : Ya, saya melihat itu adalah suatu bentuk manifestasi kesadaran politik
rakyat di Surakarta, yang selama ini memang di Karesidenan Surakarta relatif
kecil sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat. Tetapi dengan
adanya kebobrokan Orde Baru yang semakin Transparan, terakhir dengan krisis
ekonomi yang berlarut-larut, rakyat yang tadinya tidak politispun, pasti
akan menjadi politis untuk kondisi sekarang ini. Mereka bisa melihat
kebobrokan Orde Baru yang hanya mengutamakan bisnis keluarga.
Giliran krisis rakyat yang kena getahnya.

T : Kabarnya KPMS sangat getol mendukung aksi di kedua kota tersebut bahkan
anda sempat tertangkap di Sukoharjo, apakah KPMS mendukung Megawati sebagai
Presiden?

ES : Persoalannya adalah bukan siapa sekarang yang harus jadi presiden,
apakah Megawati Atau Amin Rais bagi kami tidak menjadi persoalan. Yang
menjadi problem sekarang adalah bagaimana kita menyatukan semua
kelompok-kelompok prodemokrasi menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat!!.
Sehingga mampu memenangkan pertarungan politik ini, sehingga pemerintah yang
baru nanti adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi kehidupan berdemokrasi
di Indonesia.

T : Apakah aksi yang dilakukan di Surakarta itu merupakan suatu bentuk
koalisi dengan kelompok-kelompok yang ada di Surakarta ?

ES : ya, itu adalah representasi dari kelompok-kelompok yang rindu akan
perubahan dan serius untuk mengubahnya. dan kuncinya sangat didorong oleh
kesadaran rakyat yang sudah mulai mau bergerak.
apalagi dengan kemenangan mereka dalam sidang Moedrick, tokoh Mega-Bintang
di Solo, bebasnya Moedrick bagi mereka adalah kemenangan kekuatan rakyat.
Karena penguasa menjadi takut dengan mobilisasi ribuan massa setiap minggu
di depan Pengadilan Solo.

T : apakah itu bukan karena Moedrick yang memobilisasi massa?

ES : ya mungkin itu juga benar, saya tidak tahu! tapi kuncinya adalah rakyat
yang rindu perubahan, kemudian melihat figur Moedrick yang berani dalam
melawan kesewenang-wenangan penguasa, maka secara otomatis rakyat akan
dengan sukarela mendukungnya.

T : Sedikit tentang Organisasi bung Edy, kabarnya KPMS adalah reinkarnasi
dari SMID di Solo sehingga banyak kelompok yang mundur ketika diajak bekerja
sama?

ES : Itu tidak Benar! KPMS lahir adalah hasil dari dialektika gerakan yang
terjadi di Solo. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan SMID atau PRD.
Tetapi karena mungkin dalam program yang kami serukan adalah tentang
demokratisasi sehingga kami identik dengan SMID atau PRD. Padahal secara
obyektif sebetulnya itulah yang menjadi problem masyarakat kita. sehingga
ada beberapa kesamaan. tapi bagi kami tidak menjadi persoalan. Tokh, kami
bisa ikut terlibat dalam DEWAN AMPERA yang merupakan gabungan dari
kelompok-kelompok dan programnya juga sama, apakah itu juga PRD, ya tidak
segampang itu tokh haaa...haaa.hhaaa

T : Kenapa memakai nama DEWAN AMPERA

ES : ya kata ampera mungkin menjadi dambaan rakyat sekarang ini . yang
kebutuhannya mendambakan adanya lembaga yang mampu membawa amanat
penderitaan rakyat. yang itu tidak kita temukan dalam sistem politik Orde
Baru ini khan?

T : Langkah apa yang akan diambil menjelang S.U ini untuk mencalonkan
presiden alternatif?

ES : yang jelas kalau kita mengikuti sistem yang ada itu adalah suatu mimpi
bagi kita, anda juga tentu tahu itu. Saya rasa kami di KPMS dan kawan-kawan
di AMPERA akan sepakat untuk terus melakukan aksi-aksi menuntut reformasi
politik dan ekonomi karena kuncinya adalah pada kekuatan rakyat. Tidak
menjadi soal menang dan tidaknya dalam SU, yang penting adalah proses
pendidikan politik rakyat khan? Karena Indonesia sekarang ini menurut saya
sudah di ambang revolusi demokratik!!!

From: KdP Net
Subject: REUTERS: Indonesia students march for Megawati, protest IMF
Date sent: Thu, 15 Jan 1998 02:13:01 +0700
Send reply to: [email protected]

Kabar dari PIJAR

Indonesia students march for Megawati, protest IMF

JAKARTA, Jan 13 (Reuters) - Small groups of Indonesian students protested
in Jakarta on Tuesday, shouting their support for opposition leader
Megawati Sukarnoputri and their anger at an IMF bail-out agreement.

A group of 30 Indonesian students wearing red headbands marched to the
national parliament building, yelling ``Megawati for president.'' They
carried a large banner which said ``Support Megawati, support reform.''

Megawati, daughter of Indonesia's founding leader Sukarno, on Saturday
called on President Suharto to step aside in March after more than three
decades in office. She also said she was ready to be a presidential
candidate if called upon by the people.

A handful of police kept a close eye on the students but did not intervene.
The students later sang patriotic songs on the steps of the parliament
building and sat in its foyer.

Separately, 25 students from the Indonesian Communication Forum of Jakarta
Moslem Students protested outside the Finance Ministry in Central Jakarta
as visiting U.S. Deputy Treasury Secretary Lawrence Summers met Suharto.

The students carried a banner saying ``We love rupiah and reject the IMF''
and sold posters saying ``The IMF is the agent of capitalist countries.''

Indonesia agreed sweeping economic reforms with the International Monetary
Fund in October in exchange for a $43 billion dollar bail-out. Summers is
one of number of senior U.S. and IMF officials in Jakarta to give support
to Indonesia.

Megawati was ousted as head of the Indonesian Democratic Party (PDI) in
1996 by government-backed rivals despite her widespread popularity in a
move analysts said was linked to government fears she could rival the
ageing Suharto.

Her call for Suharto, 76, to quit came after the rupiah currency plummeted
to below 10,000 to the dollar in the wake of a national budget handed down
a week ago that analysts ridiculed for its optimistic economic projections.
The rupiah was trading around 8,500 rupiah at 0430 GMT on Tuesday.

Megawati's advisors said on Monday she would take no concrete steps to move
her candidacy forward and would first wait for reaction from Indonesia's
200 million people.

They said they hoped a member of the 1,000-member People's Consultative
Assembly (MPR), which elects Indonesia's president and is packed with
handpicked Suharto loyalists, would have the courage to nominate her as a
candidate.

Suharto is widely expected to stand for a seventh five-year term in March.

*****************************************
Received on Wed Jan 21 01:39:23 MET 1998

Replies: [email protected]

DEMO MENDUKUNG MEGAWATI
SEBAGAI PRESIDEN DI DPR/MPR

JAKARTA (SiaR, 20/1/98), Sekitar 200 simpatisan PDI Perjuangan
Keca- matan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (19/1) mendatangi Gedung
MPR/DPR RI untuk menuntut agar MPR mencalonkan Megawati Soekarnoputri
sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 1998-2003. Aksi menjadi
semarak dengan bergabungnya ratusan anggota Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (SBSI) dan Kelompok Cipayung (HMI), serta Senat Mahasiswa IISIP
ke dalam barisan simpatisan PDI Perjuangan.

Selain aksi mendukung pencalonan Megawati sebagai Presiden RI,
aksi tersebut juga menyoroti soal kenaikan harga-harga sembilan bahan
pokok (Semba- ko) dan reformasi politik.

Mula-mula SBSI dan Kelompok Cipayung melakukan aksi untuk
penurunan harga-harga sembako. Tapi mereka kemudian bergabung dengan
ratusan massa PDI Perjuangan saat meneriakkan yel-yel: "Megawati, Presiden
Baru!"

Demikian juga Sema IISIP yang menyerukan perlunya reformasi
politik ikut bergabung. Keempat delegasi, yaitu Simpatisan PDI Perjuangan,
SBSI, Kelom- pok Perjuangan dan Sema IISIP tidak diterima oleh
fraksi-fraksi di MPR.

Menurut para anggota delegasi yang menghubungi Humas MPR/DPR,
tidak diperoleh alasan yang jelas dari fraksi-fraksi yang diminta untuk
menerima kedatangan demonstran, mengapa fraksi-fraksi tersebut tidak
bersedia menerima delegasi demonstrans.

Simpatisan PDI Perjuangan yang dipimpin Komca Tanjungpriok, Ida
Mahmu- da, akhirnya hanya menyerahkan surat pernyataan yang isinya lima
butir tuntu- tan. Yaitu agar MPR-RI tidak mencalonkan kembali Jenderal
(Purn) Soeharto menjadi presiden untuk ke 7 kalinya, agar mempersiapkan
suksesi kepemimpinan nasional secara damai, segera melakukan reformasi
Ekonomi dan politik, agar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara sesuai
UUD 45 dan Pancasila, serta mengusulkan MPR RI untuk mencalonkan dan
mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI Periode 1998-2003.

Aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut diwarnai dengan
yel-yel yang menuntut pencalonan Megawati sebagai Presiden RI, dan menolak
pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI. Para demonstran
menggunakan kaos-kaos bertulisan "Mega for President", dan menggelar
spanduk dan pamflet-pamflet yang mendukung Megawati Soekarnoputri.

Jurubicara SBSI Farrah dan pimpinan delegasi simpatisan PDI
Perjuangan Ida Mahmuda berjanji akan kembali ke DPR/MPR dalam waktu dekat
dengan membawa massa yang lebih besar.

"Kami kecewa dengan sikap anggota dewan. Ini namanya pelecehan
terhadap rakyat yang mereka wakili. Kami akan datang kembali dengan massa
yang lebih besar," ucap Farrah dan Ida kepada para wartawan.***

Received on Tue Jan 20 00:16:33 MET 1998
Replies: [email protected]

INFORMASI PEMBACA

Resource from NEDERLANDSE OMROEP STICHTING (NOS-TT) 14 JAN 1997

New York Dewi Sukarno- Janda Mantan Presiden RI yang pertama Sukarno telah
mendesak kepada Presiden Bill Clinton untuk menangguhkan pemberian dana 40
milyar US dolar kepada pemerintah RI - sampai Presiden Suharto mengundurkan
diri - dalam suratnya Dewi Sukarno mendesak agar bantuan IMF kepada Suharto
harus ditunda dahulu - untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil di
Indonesia. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui surat kepada
Presiden Bill Clinton, Dewi Sukarno mendesak agar tidak membantu pemerintah
tetapi memberikan bantuan kemanusian kepada rakyat Indonesia . Dewi Sukarno
mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri sebagai calon Presiden RI
.

BK

Replies: [email protected]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: [email protected]
Xpos, No 3/I/17-23 Januari 98
------------------------------

KAUM PROFESIONAL IKUT TOLAK SOEHARTO

(POLTITIK): Sadli minta Soeharto diganti. Pekerja kerah putih pun demonstrasi
ke DPR.

Suara yang menginginkan suksesi, makin meluas. Tak hanya mahasiswa, atau
jenderal tua yang minta Soeharto tidak dicalonkan lagi. Tetapi juga bekas
menteri, dan kaum profesional yang selama ini dianggap pasif. Penolakan itu,
antara lain disampaikan M. Sadli, bekas menteri pertambangan; dan puluhan
pekerja perkantoran di Jakarta pekan lalu.

Sadli, seperti dikutip The Jakarta Post, 8 Januari, mengatakan krisis ekonomi
ini akan teratasi bila Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Ia juga
menginginkan agar suksesi bisa berjalan lancar untuk kepercayaan dunia usaha
bisa dipulihkan. Sinyalemen Sadli itu, mungkin terdengar biasa saja, bila
keluar dari kalangan aktifis atau oposisi. Tetapi, pernyataan ini menjadi lebih
penting, karena Sadli tergolong pendukung Orde Baru, yang pernah membantu
Presiden Soeharto dan duduk dalam kabinet.

"Artinya penolakan terhadap pencalonan Soeharto kini meluas ke kalangan bekas
pembantu presiden. Ini menunjukkan basis dukungan Soeharto makin menyempit,"
tutur seorang sosiolog UGM.

Kelas menengah yang selama ini dianggap beruntung oleh pembangunan ekonomi Orde
Baru, dan karenanya mendukung status quo, kini tampaknya mulai berubah. Mereka
yang terimbas oleh krisis ekonomi, terancam PHK, mulai menyadari bahwa ada yang
keliru dalam pembangunan ekonomi Orde Baru. Hal itu, misalnya, ditunjuk-
kan oleh Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD) yang datang ke gedung
DPR, 14 Januari lalu.

"Tanpa suksesi, krisis ekonomi ini tak bisa diatasi," kata seorang anggota MPD,
yang diterima oleh anggota Fraksi Karya Pembangunan, Ary Mardjono. Demonstrasi
MPD yang diikuti sekitar 20 orang itu, agaknya cukup menarik perhatian, karena
yang berdemonstrasi ke DPR, biasanya buruh, petani atau mahasiswa. Peman-
dangan demonstran berdasi ini, mengingatkan kita pada fenomena di Thailand,
ketika kelas menengah turut aktif menumbangkan rezim yang anti demokrasi.

Sementara itu, jajak pendapat di kalangan mahasiswa, dengan tema suksesi, juga
telah selesai digelar di Universitas Diponegoro, Semarang. Polling yang dia-
dakan oleh Senat Mahasiswa Undip - dengan responden sebanyak 1.330 orang itu
- menunjukkan 82,2% mahasiswa menghendaki presiden baru. Angka itu hampir sama
dengan persentase mahasiswa UGM yang menolak pencalonan Soeharto.

Mahasiswa Undip juga memberikan pandangannya tentang calon presiden yang mereka
dukung. Dalam daftar itu, Amien Rais menduduki ranking tertinggi dan mendapat
35% suara; diikuti oleh BJ Habibie 16%; Try Sutrisno 10% dan Megawati 9%.
Polling, agaknya dibuat sebelum Megawati mengumumkan pencalonan dirinya,
sehingga ia kurang mendapat dukungan. Sedangkan untuk Try Sutrisno, selain
didukung 10% mahasiswa Undip, juga mendapat dukungan dari Yayasan Kerukunan dan
Persaudaraan Kebangsaan (YKPK). Bambang Triantoro, bekas Kassospol ABRI yang
kini memimpin YKPK, telah mengajukan nama Try Sutrisno untuk calon presiden ke
MPR beberapa waktu lalu.

Tim peneliti Undip, khabarnya kini mendapat tekanan dari Rektor Muladi, yang
juga anggota MPR. Iskandar, koordinator jajak pendapat itu, hingga kini tak
diketahui rimbanya. Memang mengherankan, di tingkat makro ada suasana bergerak
ke arah perubahan, tetapi Muladi - yang juga anggota Komnas HAM, malah
mengintimidasi mahasiswanya. Hanya karena mereka menolak Soeharto. (*)

*****************************************

From: [email protected] (SiaR)
Date: 16 Jan 98 07:30:22 +0000

Replies: [email protected]

PERNYATAAN POLITIK ALDERA

JAKARTA (SiaR, 15/1/98), Rabu (14/1) kemarin Aliansi Demokrasi
Rakyat (Aldera) mengeluarkan sebuah pernyataan politik sehubungan dengan
kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden
RI mendatang.

Salah satu isi pernyataan Aldera ini merukan pernyataan yang ke
sekian kalinya yang dibuat sejumlah kelompok masyarakat untuk menyatakan
penolakannya atas pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden RI,
sekaligus dukungan bagi naiknya Megawati.

DPP Golkar sendiri, lewat H Harmoko yang juga Ketua MPR/DPR RI
telah menyatakan tekadnya yang kian membuat untuk tetap mencalonkan
Soeharto sebagai Presiden RI periode 1998-2003. Pihak Golkar beberapa aktu
lalu menggerakkan sejumlah pemuda dan preman untuk melakukan aksi ke
Gedung MPR/DPR RI guna men- dukung pencalonan kembali Soeharto. Harmoko
selaku pimpinan MPR/DPR RI, ber- dasarkan masukan masyarakat yang masuk ke
badan legislatif tersebut, menya- takan bahwa semua anggota masyarakat
ternyata tak ada yang berkebaratan bahkan semuanya mencalonkan Pak Harto
kembali.

Untuk membuktikan bahwa ada banyak kelompok yang menolak
pencalonkan Soerahto kembali sebagai Presiden RI, redaksi emutuskan memuat
pernyataan poli- tik Aldera berikut ini.

Redaksi SiaR

-------------------

Jakarta. 13 Januari 1998

Kepada
Yth Fraksi-Fraksi DPR/MPR RI
Di Jakarta

"Dukung Megawati, Dukung Reformasi!"

Membaca dengan cermat pidato Ketua Umum DPP-PDI. Megawati Soekarnoputri
menyam- but HUT ke-XXV PDI. 10 Januari 1998, Aliansi Demokrasi Rakyat
(Aldera) merasa terpanggil untuk menyatakan sikap politik.

Pertama, Aldera setuju bahwa krisis moneter yang berlarut-larut
mencerminkan adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap cara
penyelenggaraan negara dan ke- pemimpinan nasional yang ada. Rakyat sudah
tidak dapat lagi menerima bekerjanya format politik yang bercorak darurat,
yang senantiasa meniadakan kontrol yang secara dan efektif atas dirinya.
Rakyat menghendaki adanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
bukan pemerintahan yang menguburkan praktek korupsi, kolusi, dan monopoli.

Ke dua, Aldera sepakat bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari
kri- sis nasional yang lebih besar adalah dengan melakukan reformasi, baik
di bi- dang politik maupun ekonomi. Ini berarti, segala bentuk monopoli
kekuasaa dan monopoli ekonomi harus segera dihapuskan. Segala bentuk
peraturan perun- dang-undangan yang mengekang kebebasan warganegara dan
mengebiri kedaulatan rakyat harus segera dicabut.

Ke tiga, Aldera beranggapan bahwa reformasi politik dan ekonomi
membutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang baru. Visi dan kepemimpinan
yang dimiliki oleh pimpinan nasional sekarang tidak akan mampu
menggulirkan reformasi.

Atas dasar pemikiran ini, Aldera menyatakan:

1. Mendesak kepada seluruh anggota DPR/MPR Rl untuk tidak lagi
mencalonkan Jenderal Purn. Soeharto menjadi presiden untuk
yang ke-7 kalinya.

2. Mendukung penuh pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai
Presiden RI periode 1998-2003.

3. Mendukung terciptanya aliansi nasional di bawah kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid.

4. Mendesak dilaksanakannya reformasi politik dan reformasi ekonomi.

Aliansi Demokrasi Rakyat

Sekretaris Jenderal
Pius Lustrilanang

--------------------------------------------------------------
PIJAR Indonesia -- Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi
Jl. Pedati 104b (RT 007/10) Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur 13330 INDONESIA
Ph. +62 21 8502636 Email: [email protected] [email protected]
http://kdp-net.sparklist.com/
---------------------------------------------------------------

X-URL:
http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9801/16/MI20-01.16.html

Jum'at, 16 Januari 1998

Resmi Diumumkan 'Kelompok 28 Oktober'
_________________________________________________________________

JAKARTA (Media): Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais bergabung dalam
'Kelompok 28 Oktober'. Kemarin dia hadir bersama Megawati
Soekarnoputri serta beberapa tokoh masyarakat lainnya dalam pertemuan
pengumuman berdirinya kelompok tersebut di kediaman Ny Supeni.

Dalam kelompok yang diumumkan kemarin, posisi Amien Rais hanya
anggota biasa. Tetapi bersama dia, bergabung pula tokoh-tokoh seperti KH
Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, Megawati Soekarnoputri,
Ali Sadikin, Sabam Sirait, Sunarko, Sri Edi Swasono, dan lain-lain.

'Kelompok 28 Oktober' yang dipimpin Ny Supeni dengan Sekjen Sunarko,
berdiri sejak 28 Oktober tahun lalu. Namun, baru kemarin dipublikasikan
secara luas ke masyarakat. Ketika memberikan penjelasan kepada wartawan,
Ny Supeni mengatakan, kelompok yang dipimpinnya itu memiliki itikad baik.

"Melalui kelompok ini kami mencoba secara konkret memecahkan
masalah-masalah yang kini tumbuh di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Dia juga mengatakan, gagasan melahirkan kelompok itu berawal dari
bincang-bincang antartokoh yang kini tergabung di dalamnya.

"Pak Amien Rais sebagai tokoh muda di kelompok ini memiliki peran yang
cukup besar. Dia tidak hanya menyumbangkan buah pikirnya tetapi juga
pengaruhnya," kata Ny Supeni.

Amien Rais mengatakan keberadaanya di 'Kelompok 28 Oktober' untuk
memperbaiki keadaan. "Saya pernah mengatakan saya siap bergandengan
tangan dengan siapa saja, kecuali dengan iblis. Nah melalui forum ini
saya membuktikannya," ujarnya.

'Kelompok 28 Oktober' bersifat terbuka. "Silakan kalau ada warga
masyarakat yang memiliki kesamaan cita-cita untuk bergabung bersama
kami," ujar Ny Supeni.

Menolak

Sementara itu Gus Dur menolak adanya upaya-upaya menggiring dirinya
untuk membuat satu platform politik dengan Amien Rais dan Megawati.
Platform politik terjalin dalam satu forum dialog yang berpretensi
mengatasi krisis yang kini tengah dihadapi bangsa ini.

"Saya memegang teguh konstitusi. Soal dialog nasional itu misalnya,
saya menolak apabila maksud dialog itu terlebih-lebih sekaligus
menggiring saya untuk membuat satu platfom politik yang berpretensi
mengatasi krisis yang tengah kita hadapi," tandas Gus Dur kepada
Media, di sela-sela salat Tarawih di kediaman Ny Siti Hardiyanti
Rukmana, di Jakarta, Rabu malam.

Gus Dur sengaja datang ke kediaman Mbak Tutut Rabu malam dalam rangka
silaturahmi biasa. Tidak ada yang luar biasa. "Saya sudah lama tidak
ketemu Mbak Tutut. Ya, meluangkan waktulah untuk bersilaturahmi.
Lebih-lebih bulan baik seperti Ramadan sekarang ini," kata Gus Dur.

Lebih jauh Gus Dur menyatakan krisis moneter yang terjadi saat ini
harus diletakkan dalam konteks yang proporsional dan dihadapi dengan
jernih. Menyangkut teknis penyelesaian, masalah krisis moneter ini
sebaiknya diselesaikan pihak eksekutif. Dalam hal ini, Pak Harto dan
para menteri. Ia juga menyatakan penyelesaian krisis ekonomi ini harus
dipisahkan dan tidak dicampur aduk dengan persoalan politik karena
justru akan semakin memperkeruh keadaan.(Edi/WA/D-12) an

Kembali ke halaman pembuka (Back to the Welcome Site)

© 1996 - 1998 M[email protected]
Last Update on 17.02.1998