**************************************

Received on Thu Feb  5 02:04:39 MET 1998


KELOMPOK FATMAWATI
Jl. Fatmawati No. 1 D
Jakarta Selatan
Telp. 765-9140

STATEMENT Tentang REFORMASI PARIPURNA dan PENGGANTIAN PRESIDEN

      Kami dari organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi yang disebut di
bawah ini, demi rasa tanggung jawab terhadap nasib Negara, Bangsa dan
Rakyat, dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

1. Bahwa kami menyambut dengan penuh semangat pertemuan yang dihadiri
oleh: Ny.  Supeni, Ali Sadikin, Frans Seda, Amien Rais, Sabam Sirait, Sri
Edi Swasono, Soerowo Abdoelmanap, Dahlan Ranuwihardjo, H.M. Sanusi,
Sunarkha dan Apoel Batubara pada tanggal 28 Oktober 1997, yang
menghasilkan persepsi dan pandangan yang sama: 

1.1. Bahwa krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia telah menimbulkan
krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai produk sistem
politik selama ini. 

1.2. Bahwa kondisi Perbankan dan Keuangan yang amburadul karena pembinaan
dan kontrol yang sangat lemah, sehingga portofolio perkreditan dalam
negeri terlebih utang luar negeri terutama utang swasta tidak berada lagi
dalam rentang kendali karena hubungan kuat antara elit kekuasaan dan elit
pengusaha yang membuat bersimaharajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

1.3. Menyokong upaya mempertemukan Amien Rais dengan Megawati
Soekarnoputri guna menggalang penyatuan aspirasi rakyat yang telah tumbuh
pesat dalam masyarakat, serta mendukung sepenuhnya kesediaan Megawati
Soekarnoputri dan Amien Rais untuk dicalonkan sebagai Presiden RI 1998 -
2003 sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Bersama tanggal 15 Januari
1998 ketika Kelompok 28 Oktober mempertemukan Amien Rais dan Megawati
Soekarnoputri di rumah Ny. Supeni di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

2. Bahwa kondisi yang serba kelabu yang mewarnai kehidupan Negara dan
Bangsa kita belakangan ini berikut peringatan-peringatan dari Allah Yang
Maha Kuasa, diantaranya berupa pelbagai musibah dan bencana yang sudah
terjadi, semuanya ini hendaknya menyadarkan para Pemimpin Bangsa yang
benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab atas nasib Negara dan Rakyat,
bahwa sekarang ini sudahlah tiba saatnya terhadap Orde Baru yang sudah
berusia 30 tahun lamanya dilakukan Reformasi Paripurna di bidang Politik,
Ekonomi, Kebudayaan, Hukum dan lainnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

3. Dalam rangka Reformasi tersebut, kami menyampaikan penghargaan atas
Pidato yang disampaikan oleh Presiden H.M. Soeharto pada Peringatan HUT
Golkar ke-33 pada tanggal 19 Oktober 1997, yaitu bahwa beliau tidak ingin
menjadi penghalang suksesi dan regenerasi kepemimpinan Bangsa serta
menolak kepercayaan rakyat yang semu. Oleh karena itu, kalau para pemimpin
kekuatan-kekuatan politik berikut para anggota MPR benar-benar berkehendak
menyuarakan aspirasi rakyat, seharusnya mereka tidak memaksa Presiden HM
Soeharto untuk menjabat Presiden lagi periode 1998-2003. 

4. Melanjutkan jabatan Jenderal Besar HM Soeharto sebagai Presiden periode
1998-2003 adalah bertentangan dengan jiwa, semangat dan bunyi pasal (7)
UUD 1945. Sesuai dengan jiwa dan semangat Negara kita yang berbentuk
Republik, penggantian Presiden adalah hal yang layak, patut dan wajar dan
sekali-kali tidak boleh dihindari, maka Jenderal Besar H.M. Soeharto tidak
boleh dicalonkan dan mencalonkan diri lagi untuk jabatan Presiden periode
1998-2003,. 

5. Bahwa dalam situasi dan kondisi Bangsa dan Negara dewasa ini, khusus
kepada ABRI sebagai kawan seperjuangan, kami ingin menyerukan agar ABRI
sebagai prajurit pejuang dan sebagai abdi rakyat dituntut untuk
menampilkan secara nyata yang mampu melakukan terobosan dalam rangka
Reformasi Paripurna tersebut demi Keselamatan Republik Pancasila tercinta
ini. 

Lagipula, sudah sejak awal 1979 Forum Studi dan Komunikasi TNI di bawah
pimpinan KSAD Almarhum Jenderal TNI Widodo pernah menyampaikan gagasan
tentang Persiapan Suksesi akibat kegagalan Orde Baru dalam mengemban
AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat).  Kepada jajaran ABRI diimbau untuk
menyegarkan kembali Pedoman Dwi-fungsi yang pernah dicanangkan oleh
Pimpinan TNI-AD yang diantaranya menggariskan: 

a) Politik yang dijalankan oleh TNI/ABRI adalah politik UUD 1945, bukan
politik golongan dan juga bukan politik TNI/ABRI sebagai golongan. 

b) Dalam mencapai tujuan politik, tidak boleh digunakan kekuatan senjata,
atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai supra struktur politik. 

c) Dalam melakukan kegiatan politik, TNI/ABRI harus menggunakan metode
persuasif dan metode konstitusionil, tidak boleh menggunakan metode
paksaan. 

6. Bahwa Letter of Intent yang ditandatangani oleh Presiden HM Soeharto
tanggal 15 Januari l998 di depan Direktur Pelaksana IMF membuktikan bahwa
Pemerintah telah gagal mengatasi krisis ekonomi moneter sebagai produk
sistem politik dan pengelolaan Pemerintahan selama ini. Teguran/petunjuk
yang diberikan IMF kepada Pemerintah itu, pada hakekatnya adalah perwalian
(guardianship) pihak luar negeri/IMF terhadap Republik Indonesia, hal ini
menodai Martabat dan melanggar Kedaulatan Negara dan Bangsa. 

Jakarta, 17 Januari 1998

1. Persatuan Nasional Indonesia 
Ny Supeni, Sunarkha
2. Lembaga Soekarno Hatta 
Manai Sophian
Prof. Usep Ranuwijaya, SH
Apoel Batubara
3. Anggota Kelompok Kerja Petisi 50
Drs. Wachdiat Sukardi
Ir HM Sanoesi
4. LPEP
Soedibyo
Drs. Danardono
5. Pimpinan FPKR
Abdul Majid
6. Forum Komunikasi Murba
Wasid Soewarto
7. Gerakan Rakyat Marhaen
Soekmawati Soekarnoputri
Achmad Marhaen SP, SH
8. PSP Kebangsaan Indonesia-IM
Drs. Soerowo Abdulmanap
Murdianto
9. Moersjid, Mayjend (purn) TNI AD
10. Dahlan Ranuwihardjo SH (ex TNI Corp Mahasiwa Brigade 17)
11. Abdoel Sjoekoer (Ex TNI Brigade 17 TGP)
12. Soebagio (ex TNI Brigade 17 TRIP Jawa Timur)
13. Soejono (ex TNI Brigade 17 TP Jawa Tengah)
14. Drs. Soekardjo Ismono (ex Pelajar Pejuang RI)
15. D Pardjaman (ex TNI Brigade 17 TP Siliwangi)

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalists
Jl. PAM Baru Raya 16, Pejompongan,
Jakarta, Indonesia
Tel/Fax : (62-21) 5727018
E-mail  : [email protected]

Received on Thu Feb  5 02:22:25 MET 1998


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
E-mail: [email protected]
Xpos, No 5/I/31 Januari - 6 Februari 98
------------------------------

MUDRICK DUKUNG DUET MEGA-AMIEN

(POLITIK): Megawati dan Amien Rais diminta antar pencalonannya ke 
MPR. Mudrick menuding PPP berkhianat terhadap janji kampanye.

Bukan Mudrick SM Sangidoe kalau tak membuat berita. Ada saja 
pernyataannya yang kontroversial. Saat bicara di forum diskusi di 
UII Yogyakarta (25/1) misalnya, ia menggugat janji PPP yang 
hampir dilupakan orang. "Saat kampanye, para juru kampanye PPP 
ngomong ingin perubahan. Tapi sekarang kenyataannya di luar 
perkiraan kita", kata penggerak Mega-Bintang ini.

Pernyataan Mudrick itu merupakan reaksi dari hasil silaturahmi  
H. Ismail Hasan Metareum SH, Ketua Umum PPP, dengan Presiden 
Soeharto beberapa waktu silam. Hasil silahturahmi itu, PPP menca-
lonkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk periode ke tujuh. 
Hal itu dinilai Mudrick sebagai pengingkaran terhadap janji-janji 
PPP semasa kampanye. "Sebagai orang tua (Buya), saya menghormati 
dia. Tapi ingatlah, 50 orang warga PPP telah meninggal dunia 
sebagai korban kampanye pada kampanye 1997 lalu, demi kursi 
dewan. Nah, kalau amanat itu tidak lagi diperhatikan anggota 
dewan, itu namanya pengkhianat," tegasnya.

Mudrick meminta DPP PPP untuk menganulir pencalonan kembali 
Jenderal Besar HM Soeharto menjadi presiden 1998-2003. Dan ia 
mengingatkan bahwa suara arus bawah harus diperhatikan jika tidak 
ingin muncul ketidakpuasan terhadap partai berlambang bintang 
itu.

Tak cukup dengan itu, Mudrick atas nama warga PPP telah mengirim 
surat ke Fraksi PPP di MPR, Jakarta. Isinya: agar pencalonan  
Megawati Soekarnoputri dan H. Amien Rais , diperhatikan. 

Selain menyampaikan dukungan terhadap Mega dan Amien, Mudrcik 
juga minta agar Megawati Soekarnoputri dan H. Amien Rais untuk 
bersungguh-sungguh dalam tindakannya. Maksudnya, tidak hanya 
sekedar berani membuat pernyataan-pernyataan, tetapi diikuti 
dengan langkah politik yang kongkret.. "Rakyat pasti mendukung", 
katanya. Dan, dukungan untuk Amien, misalnya, sempat ditunjukkan 
oleh seorang ibu muda di auditorium STEKPI, Jakarta. Ibu itu 
menyerahkan kalung emas yang sedang dikenakannya, untuk per-
juangan Amien.

Dalam forum diskusi yang menghadirkan Mega dan Amien itu Mudrick 
menyatakan akan all out dalam memberikan dukungan pencalonan 
kedua tokoh itu. Bahkan ia  berjanji akan mengerahkan massa 
pendukungnya di Surakarta untuk mengantar jagonya ke MPR, bila 
keduanya menyatakan deklarasi pencalonan itu di MPR. "Bila Mas 
Amien dan Mbak Mega ingin menyampaikan deklarasi ke MPR, PPP se 
Surakarta siap mengantarnya," kata orang nomor satu di PPP Sura-
karta ini.

Megawati Soekarnoputri, dalam forum diskusi yang sama  menjawab 
tantangan Mudrick.  Bahkan Mega mengajak peserta forum untuk 
tidak berhenti dalam cakap-cakap di forum diskusi. Tapi membuat 
langkah-langkah lanjutan. Mega melontarkan sebuah perumpamaan 
yang menarik. Menurutnya, Indonesia saat ini ibarat kapal yang 
sedang akan tenggelam. Dalam kondisi panik ini, awak kapalnya 
sedang sibuk rapat di sebuah ruang tertutup dengan dihiasi lampu-
lampu kristal. Sementara keadaan seluruh kapal sudah sangat 
mencekam. Seluruh penumpang panik menanti tindakan penyelamatan. 
"Tapi saya yakin, kita tidak akan berhenti pada diskusi di ruang-
an ini saja", kata Mega.

Ia mengaku sudah beberapa kali minta agar segera dilakukan lang-
kah penyelesaian krisis, bukan lagi penyelesaian di atas kertas. 
Diingatkan, bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menunggu waktu 
tenggelamnya wilayah RI jika tidak segera dilakukan langkah 
penyelamatan. "Artinya, kalau tidak segera diambil tindakan 
positip, maka betul-betul akan merupakan tragedi", tegasnya. 
Menurut Mega peletakan dasar-dasar  perubahan humanis menuju 
masyarakat berkeadilan, dihadapkan pada tantangan sangat serius. 
Untuk itu sikap keberpihakan  yang kuat dan sungguh-sungguh pada 
nurani dan penderitaan rakyat, sangat diperlukan.

"Tanpa penyikapan dan pemihakan yang jelas, maka tidak artinya 
hak berjuta-juta rakyat dibanding segenggam kekuasaan," tegasnya. 

Dan salah satu bukti yang akan diberikan kepada bangsa Indonesia 
jika ia diberi mandat sebagai Presiden, maka Ketua Umum DPP PDI 
yang digulingkan pemerintah ini akan melarang praktek bisnis 
yang dilakukan oleh keluarga para pejabat, yang memanfaatkan 
kekuasaan dan jabatan. Ia berjanji untuk menegakkan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa. Praktek korupsi, kolusi, monopoli dan 
nepotisme harus diberantas. "Tanpa melakukan hal ini berbagai 
upaya reformasi ekonomi maupun politik tidak akan banyak 
artinya", kata Mega. 

Sementara Amien Rais dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa 
frustasi ekonomi yang terjadi saat ini, jika tidak ditangani 
secara tepat akan berkembang menjadi frustasi politik, yang 
setiap saat bisa meledak.

"Penyelenggara pemerintahan saat ini ibaratnya duduk di puncak 
gunung berapi, baik secara politik maupun sosial, yang setiap 
saat siap meledak", ujarnya. Khabarnya, pekan ini Amien dan Mega 
akan konsolidasi lagi di Jakarta. (*)

Kembali ke halaman pembuka (Back to the Welcome Site)

© 1996 - 1998 M[email protected]
Last Update on 17.02.1998