BAKERNAS
Badan Kerjasama Nasional
Kader-Kader & Simpatisan-Simpatisan
PDI Perjuangan di Mancanegara
PANDANGAN KADER & SIMPATISAN
PDI PERJUANGAN DI LUAR NEGERI
Lampiran 1
REFORMASI POLITIK UTANG LUAR NEGERI
Oleh : Ben Perkasa Drajat *)
Sekarang resmilah sudah bahwa status Indonesia adalah negara miskin. Pendapatan per-kapita Indonesia saat ini US $ 580. PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2000 menyusut setengahnya dari pra-krisis menjadi US $ 144 milyar dan jumlah penduduk 207 juta. Batas negara miskin dan menengah menurut standar baku Bank Dunia adalah US $ 650. Sebelum krisis melanda, pada 1996 pendapatan per-kapita kita tercatat US $ 1.150 dengan perincian PDB US $ 227,3 milyar dibagi jumlah penduduk 198,2 juta. Waktu itu Indonesia tergolong middle income countries dalam sub-kategori middle income golongan menengah.
Penurunan drastis status Indonesia ini ternyata mengubah posisi politik Bank Dunia terhadap Indonesia sebagaimana diumumkan Kepala Perwakilan bank Dunia Mark Baird di Washington pada 29 Januari 20001. Perubahan pertama dalam hal nilai pinjaman. Bank Dunia sejak 2001 akan mulai memangkas bantuan tahunannya kepada Indonesia dari sekitar US $ 1,3 milyar yang merupakan angka rata-rata 1990-an menjadi US $ 400 juta.
Perubahan kedua, sebagai pengganti Bank Dunia, Indonesia diproyeksikan menerima skema IDA (International Development Agency). Pinjaman IDA bersifat konsensional tanpa-bunga, berjangka waktu hingga 30-40 tahun dan pihak debitor dikenai access charge hampir nol. IDA adalah skema utang luar negeri bagi negara-negara miskin.
Perubahan ketiga, selain penilaian subtansi proyek, kesinambungan pinjaman Bank Dunia akan dipotok berdasarkan parameter kemajuan yang dicapai Indonesia dalam penerapan reformasi fiskal, finansial dan peradilan sebagaimana tercakup dalam LoI (Letter of Intent) RI-IMF. Akibat penilaian IMF atas ketidak-mampuan Indonesia memenuhi jadwal-jadwal LoI, pencairan pinjaman IMF tahap ketiga senilai US $ 400 juta sebagai bagian dari paket US $ 5 milyar untuk tiga tahun (2000-2003) kini masih terkatung-katung. IMF menganggap Indonesia belum memenuhi sejumlah aspek kunci yang digariskan dalam LoI yakni pembentukan bank sentral yang independen dan kuat, penanganan kredit macet melalui BPPN, pendesentralisasian wewenang pusat ke daerah dan penuntasan kasus KKN.
Menyusul reposisi politik Bank Dunia kepada Indonesia tersiar indikasi bahwa satu donor utama RI lain yakni ADB (Bank Pembangunan Asia) telah mengambil ancang-ancang akan mengkuti sikap Bank Dunia memotong utangnya bagi Indonesia. Dalam kerangka CGI (Consultative Groups for Indonesia), hanya ada 4 sumber utama kreditur Indonesia yakni Bank Dunia, IMF, ADB dan Jepang. Di luar itu, komitmen bilateral lain sangat kecil. Sekitar US $ 100 juta, termasuk komitmen bilateral Amerika Serikat.
Dalam CGI, Indonesia selama ini menuai utang baru sekitar plus minus US $ 5 milyar per-tahunnya. Jepang selalu menjadi donor terbesar; pada 2001 komitmennya senilai US $ 1,5 milyar. Jika ADB dan IMF melakukan pemotongan dalam jumlah setara Bank Dunia (US $ 1 milyar) maka jumlah utang baru Indonesia tahun depan akan benar-benar turun secara amat signifikan menjadi setengah dari biasanya yakni US $ 2,5 milyar hingga US $ 3 milyar. Angka proyeksi total komitmen para donor tahun 2002 ini kan lebih rendah lagi jika Jepang terpengaruh mengurangi pinjaman ke Indonesia.
(c) 2001 Webmaster
Back