x-URL : 
Larang Warga NU Boikot Haul Bung Karno
>Selasa, 12 Juni 2001, 17:25 WIB
Surabaya, Selasa
P residen Abdurrahman Wahid melarang warga NU untuk melakukan boikot terhadap haul Bung Karno di Blitar pada 20-21 Juni mendatang.
"Pekan lalu, saya dipanggil Presiden, karena ada informasi bahwa haul Bung Karno di Blitar kena imbas perubahan sikap politik PDI Perjuangan. Gus Dur (Presiden Wahid-Red) bilang Bung Karno itu milik semua orang dan haul tak terkait parpol tertentu," kata Ketua PWNU Jatim KH Drs Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Selasa (12/6).
Menurut Presiden, lanjut Ali Maschan Moesa, Bung Karno itu milik bangsa, karena itu semua orang harus menghormati dan tidak dapat dibenarkan bahwa Bung Karno itu milik kelompok tertentu.
"Bung Karno itu sejak dulu dibela NU, bahkan Bung Karno pernah akan diberontak lawan politiknya tapi diselamatkan NU dengan gelar Waliyyul Amri Addaruri bis-Syaukah (pemerintahan darurat). Jadi, NU membela Bung Karno bukan karena kepentingan tertentu, tapi kepentingan bangsa," paparnya mengutip pandangan Presiden Wahid.
Oleh karena itu, katanya, Presiden merasa prihatin jika haul Bung Karno diboikot, padahal haul itu kegiatan ritual yang tak bernuansa politis sama sekali. "Gus Dur minta agar warga NU menghormati Bung Karno sebagaimana mestinya, seperti penghormatan NU kepada Bung Karno di masa lalu yang tak dikait-kaitkan dengan kelompok, tapi dikaitkan dengan kepentingan bangsa," ungkapnya.
Menurut Ali Maschan, Presiden mengharapkan jangan sampai acara haul tidak semarak seperti puncak acara Satu Abad Bung Karno di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. "Acara puncak Satu Abad hanya dihadiri belasan ribu orang, padahal kapasitas Senayan itu sekitar 150.000 orang," katanya.
Tentang sikap PWNU Jatim sendiri, Sekretaris PWNU Jatim, H Masyhudi Muchtar menegaskan bahwa NU Jatim telah mengirim surat kepada pengurus NU di kota dan kabupaten Blitar.
"Prinsipnya, NU melarang warganya memboikot haul Bung Karno, karena harus dibedakan antara haul dan kegiatan politik, meski putri sulung Bung Karno saat ini kebetulan menjadi Ketua Umum PDI-P. Apalagi, haul Bung Karno sendiri merupakan inisiatif tokoh NU KH Yusuf Hasyim dan Mahbub Djunaidi," paparnya.
Dalam surat tertanggal 7 Juni 2001 kepada PCNU Blitar itu,
tambah Masyhudi, NU menegaskan bahwa menghormati Bung Karno merupakan wujud akhlakul karimah karena merupakan Bapak Bangsa dan sahabat dari para pendahulu pemimpin NU, karena itu haul harus dilestarikan tanpa membeda-bedakan partai atau paham politik.
Secara terpisah, Ketua Mustasyar Pengurus Cabang NU Blitar, KH Abdurochim Siddik mengatakan, selaku ulama dirinya menjamin bahwa warga NU tidak akan memboikot acara tersebut.
Salah seorang dekralator Barisan Serba Guna Ansor itu memaklumi isu tersebut merupakan "limbah politik" dari para elit politik yang memang sengaja dihembuskan untuk membenturkan antara PDI Perjuangan dan kaum nasionalis beserta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kaum nahdliyyin.
"Kami sebagai kaum nahdliyin tidak mungkin akan memboikot acara haul, karena haul itu sendiri digagas pertama kali oleh pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, KH Yusuf Hasyim pada tahun 1978," demikian Abdurochim Siddik. (Ant/ima)
Back