URL : http://www.kompas.co.id/berita-terbaru/0008/03/headline/16.htm
Kendari, Kamis, 03 Agustus 2000, 13:02 WIB

Kendari, Kamis 03 Agustus 2000

Ketua DPRD Buton H. Ryha Madi mendesak TNI/Polri dan pemerintah pusat untuk meminta maaf dan merehabilitasi nama baik rakyat Buton karena telah menuding Buton sebagai basis Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak tahun 1969.

"Tudingan bahwa Buton sebagai basis PKI fitnah besar, oleh karenanya, atas nama rakyat Buton, kami mendesak TNI/Polri dan pemerintah pusat meminta maaf dan merehabilitasi nama baik rakyat Buton," katanya di Kendari, Rabu malam.

Saat peluncuran dan beda buku 'Buton Basis PKI - Sebuah Catatan Jurnalistik' dia mengatakan, permintaan maaf dan rehabilitasi itu, harus dilakukan secara formal dengan mencabut semua keputusan yang menetapkan Buton sebagai basis PKI.

"Saya mendengar ada Keppres dan SK Pangkokamtib yang menetapkan Buton sebagai basis PKI. Kalau itu benar, Kepres dan SK itu harus dicabut, disertai dengan permintaan maaf dan pemulihan nama baik rakyat Buton," katanya. Ia mengatakan, sebagian besar rakyat Buton, masih merasakan penderitaan, baik akibat langsung dari peristiwa di tahun 1969 maupun akibat predikat tidak bersih diri/lingkungan yang mereka sandang setelah TNI menetapkan Buton sebagai basis PKI.

Pada tahun 1969, katanya, banyak rakyat Buton, baik yang berada di Buton maupun di perantauan diperiksa, dianiaya dan ditahan, bahkan ada yang dibunuh, karena dituduh sebagai anggota PKI, meskipun buktinya tidak ada.

"Keluarga dan keturunan rakyat yang difitnah sebagai anggota PKI itu, ikut pula merasakan akibatnya, karena predikat tidak bersih lingkungan yang mereka sandang, menghambat mereka dalam melakukan berbagai usaha.

Banyak putra-putri dari Buton, yang gagal masuk AKABRI atau seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena dituding tidak bersih lingkungan (orang tuanya dicap terlibat PKI-Red), padahal orang tuanya tidak tahu menahu soal PKI itu. Seorang korban fitnahan tersebut, Ny Ainun Zariah Kasyim--istri mantan Bupati Buton yang dicap sebagai PKI-- mengatakan, setelah suaminya difitnah sebagai PKI, harta bendanya dirampas oleh TNI dan tidak dikembalikan hingga sekarang.

"Anak-anak saya juga menderita lahir dan batin akibat fitnahan tersebut. Syukur Tuhan menolong kami sehingga kelima anak saya bisa hidup mandiri sampai sekarang ini," katanya dengan suara parau.

Sementara itu, penulis buku 'Buton Basis PKI - Sebuah Catatan Jurnalistik - Saleh Hanan mengatakan, buku tersebut diluncurkan setelah bersama sejumlah rekannya dari Universitas Haluoleo (Unhalu) selama dua tahun melakukan investigasi.

"Saya adalah orang Buton yang lahir di Buton, tetapi saya mengetahui peristiwa tahun 1969 itu bukan dari orang Buton, tetapi dari orang luar yang pernah bertugas di Buton." kata mantan aktivis Unhalu itu.

Menurut dia, orang Buton sendiri sampai sekarang tidak pernah berani membicarakan masalah tersebut secara terbuka, karena mereka takut menerima resiko seperti yang dialami rakyat Buton di tahun 1969 itu.
(ant/zrp)