Dikutip dari : Oposisi

Kepalsuan Supersemar, Kebusukan Soeharto

Tiba-tiba Wapres Megawati Soekarnoputri meminta Surat Perintah 11 Maret ‘66 (Supersemar) dibongkar lagi. Surat penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto itu diduga fiktif. Itu bukan surat yang dibuat dengan lapang dada, namun ada kesan kudeta tak berdarah. Paling tidak, itulah yang membuat keaslian Supersemar diragukan. Berikut laporan Widi Antoro dari Yogyakarta.

Kalaupun surat itu ada, mana buktinya? Kok dirahasiakan begitu ketat? Kok tidak tersimpan di arsip negara? Kok ada dua versi? Satu, kertas kopnya di atas tengah, yang satu lagi di atas pinggir? Lalu mana yang asli? Siapa yang memegang surat sakti yang merupakan bukti sejarah menandai penyerahan tampuk kepemimpinan negara itu?

Mungkin dari sinilah Megawati ikut terusik, lalu memerintahkan agar dibuka lagi sejarah kelabu itu. Tujuannya, agar terjadi proses pelurusan sejarah yang sudah bengkok bercabang dan mengalami distorsi total. Itu bukan semata-mata balas dendam karena sang ayah Megawati yang menjadi korban. Tetapi, pelurusan ini sangat penting untuk memutuskan kepalsuan historis yang membodohkan rakyat selama 32 tahun.

Wilardjito

Polemik ini begitu merajalela, ketika muncul kesaksian seorang warga Kampung Gancahan V, Sidomulyo, Sleman, di pinggiran Yogyakarta. Dari situlah Soekardjo Wilardjito, S.Miss alias Djito (73) lahir. Supersemar yang konon pernah dikantongi Soeharto untuk membangun rezim Orde Baru itu, melesat menjadi agenda perdebatan nasional.

Tokoh-tokoh saling melempar pandangan. Pelik memang! M. Yusuf, Mantan Menhankam/Pangab di era Soeharto pun terbata-bata. Namun, mungkin karena sudah ada ikatan sumpah pocong, dia belum berani buka mulut. Dia masih menutup-nutupi, seolah Supersemar itu memang betul adanya. Konon, dia juga punya arsipnya. Namun, sampai kapan pun dia tidak akan membeberkan surat sakti itu.

Ibarat setrum, para jenderal yang 'tersisa', termasuk Soeharto dan orang-orangnya, sudah terhentak dibuatnya. Hujatan rakyat Indonesia begitu dahsyat. Ada pertanyaan besar yang misterius, “Betulkah Soeharto telah mengkudeta Soekarno. Agar tidak terkesan kudeta, dia menggunakan alasan Supersemar?” Tidak ada yang berani memastikan. Misteri inilah yang terus ditunggu kejelasannya.

Waktu terus berjalan. “Tapi, kasusnya membeku?” itulah kini yang berkembang. Inilah pertanyaan yang mesti dijawab Pemerintahan Gus Dur-Mega. Keseriusan untuk menemukan kembali surat maha penting yang raib ini diuji. Karena pemerintah tetap berkepentingan untuk mengungkap kebenaran sejarah di balik peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru tersebut.

Teman Kecil

Kini siapa yang tidak kenal dengan Soekardjo Wilardjito? Namanya melambung seiring kesaksiannya soal Supersemar yang masih menyimpan cerita gelap. Wilardjito yang semasa kecilnya menjadi teman main dan masih terhitung kerabat dekat Soeharto, menjadi saksi mata penandatanganan surat pelimpahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto tahun 1966.

Menurut versi Orba, surat inilah yang menaikkan Soeharto sebagai presiden kala itu. Namun, dari kesaksiannya, Seokarno terpaksa menandatangani Supersemar itu. Ia dikelilingi empat jenderal, yaitu Mayjen M. Panggabean , Mayjen Basuki Rachmat, Mayjen Amir Mahcmud, dan Mayjen M. Yusuf. Penandatangan dilakukan 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari.

Saat itu, dada Bung Karno ditodong pistol FN Kaliber 45 oleh Mayjen Panggabean dan Basuki Rachmat”, kata Wilardjito. Melihat itu, Djito (nama panggilan semasa muda dan saat bertugas) yang berada di belakang Soekarno, langsung bereaksi cepat. Ia mencabut pistolnya. Namun, tindakan Djito yang saat itu menjabat kepala Keamanan Istana Bogor dihentikan oleh Bung Karno.

Mendengar perintah tegas itu, aku Wilardjito, dia kembali menyarungkan pistolnya. Walaupun nuraninya bergolak, perintah adalah perintah. Bung Karno presiden dan ia adalah bawahan, jadi harus tunduk. Apa pun alasannya. Tak ada yang bisa diperbuat, sementara tak ada perintah untuk meninggalkan tempat, ia pun merekam kejadian itu sambil mengawasi kalau-kalau perintah susulan dari mulut Bung Karno terucap.

Namun, hingga acara penantanganan selesai, tak ada satu pun perintah lanjutan. Menurut Djito, surat ketikan dengan stopmap merah jambu yang disodorkan M. Yusuf kepada Bung Karno untuk ditandatangani itu tak lain adalah diktum militer, bukan diktum kepresidenan. Alasannya, kondisi keamanan negara dalam keadaan darurat, sehingga tidak mungkin diubah kembali.

Setelah menandatangani, Bung Karno berpesan kalau situsi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar. Para jenderal cepat meninggalkan istana. Sementara Bung Karno hanya berpesan kepada Djito bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujanya menirukan pesan Soekarno.

Diciduk

Belum hilang rasa terpananya, 30 menit kemudian Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, yang siap dengan senjata terkokang siap tembak. Sementara dirinya dan anggota keamanan lainnya diciduk dan ditahan. Semua surat-surat disita, antara lain surat
kenaikan pangkat, surat tanda jasa (KOM I, KOM II), surat tugas, dan ijazah pendidikan militer. “Saya dibawa ke Rutan Militer (RTM) Lapangan Banteng Jakarta, dan dituduh PKI. Kemudian saya dipindah ke rutan lain sampai enam kali. Siksaan berat pun saya terima.

Malahan siksaan itu pernah saya alami di Denpom Yogyakarta. Kemaluan saya sempat disetrum, tubuh digebuki. Tapi yang paling menyakitkan saat dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari kemaluan sapi jantan. Sakitnya sampai terasa ke tulang sumsum,” kenang bapak berputra sembilan yang saat itu berpangkat Letnan Dua Infanteri.

Terakhir, ia menghuni rutan di Ambon. Tahun 1978 baru 'dibebaskan' dengan status Tapol Golongan B. Saat dibebaskan, ia sama sekali tidak mengantongi uang sepeser pun untuk pulang. Padahal, jarak Ambon dan Yogyakarta tidak bisa ditempuh dengan tangan hampa.

Namun untunglah, beberapa teman yang ia kenal saat masih aktif dan menjabat Komandan Seksi Keamanan Penguasa Perang Daerah Maluku dan Irian Barat (Peperda MIB) banyak membantunya. “Ini semua keajaiban yang dilimpahkan Tuhan kepada saya.” Malahan ia pulang dengan naik pesawat sembari membawa oleh-oleh yang banyak buat keluarga besarnya.

Teror

Sekembalinya dari Ambon, bermacam teror terus mengancam keselamatan jiwanya. Tampaknya nasib tetap tidak berpihak pada dirinya. Menyandang predikat bekas Tapol PKI sungguh sangat menyulitkan hidupnya dan seluruh keluarganya. Ditambah lagi, kata Wilardjito, pemerintahan Soeharto dengan Orba-nya telah sedemikian rupa mengeksploitasi peristiwa PKI untuk menghatui rakyat.

Rakyat menjadi takut berdekatan dengan orang-orang yang pernah terlibat PKI, terlebih bekas Tapol. Djito dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri. Gerak-geriknya masih diawasi perangkat desa. Untunglah masih ada yang berbaik menerimannya. Gelar Sarjana Misionaris-nya membawanya untuk bisa membantu mengajar di Sekolah Tinggi Misiologi YKPN Yogyakarta.

Namun, itu tetap saja tidak cukup. Anaknya sembilan. Istrinya, Sih Wilujeng hanya bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga berprofesi sebagai buruh kecil. Penghasilannya setiap hari hanya dapat untuk membeli 3 kg beras. Sudah selayaknyalah bila tiba waktu makan, semua anggota keluarganya rayahan (saling berebut, Red).

Baginya, kesempatan tidak akan ada untuk kali kedua. Maka, saat reformasi bergulir dan Soeharto tumbang, ia pun tidak tinggal diam. Rasa takut mulai dia disisihkan jauh-juah. Dia mulai bersuara lantang untuk menuntut hak dan kejelasan statusnya selama dinas di militer. Sekaligus dia minta agar namanya direhabilitasi. LBH Yogyakarta adalah tujuan pertama pengaduannya.

Tampaknya, LHB Yogyakarta pun responsif. Menyadari kesaksiannya dianggap penting, Wilardjito akhirnya menganggap upayanya ini tanggung. Lantas ia meneguhkan hati untuk sekalian meluruskan sejarah Supersemar yang selama ini, menurut dia, sudah jauh menyimpang dari cerita aslinya. Tentu, dia menuduh Soeharto telah membengkokkan demi kelanggengan kekuasannya.

Akibatnya lain, ia dituduh menyebarkan berita bohong. Polisi pun akhirnya menjadikan dirinya sebagai tersangka. Tak hanya sampai di situ, teror dan ancaman juga mengalir. Bahkan keluarganya akan dibasmi. “Bila dihitung-hitung, sejak kasus ini diramaikan media, sudah puluhan kali ancaman dialamatkan ke sini. Malahan orang-orang tak dikenal kerap menyatroni rumah kami dengan mengatakan, jangan berbuat macam-macam atau kami basmi,” tiru Wilardjito.

Sas sus yang beredar, ultimatum kepada Wilardjito itu datangnya dari antek-antek Soeharto. Bahkan, sebuah sumber mengatakan kalau ancaman itu sesungguhnya datangnya dari kerabat Soeharto yang masih tercecer di Yogyakarta. Mereka punya pengaruh dan memiliki banyak pengikut, selain mampu menyewa para preman.

Surut?

Ternyata tidak. Tekadnya untuk meluruskan sejarah tetap berkobar. Hingga kini, Wilardjito tetap menolak dijadikan tersangka penyebar berita bohong. Menolak dihadapkan ke pengadilan apabila para saksi yang masih hidup termasuk Soeharto menolak datang memenuhi panggilan pengadilan. “Kalau Jenderal M. Yusuf dan Panggabean juga menolak datang ke pengadilan karena merasa dirinya jenderal dan sudah tua, saya pun juga punya hak untuk keberatan datang. Mereka itu saksi kunci. Kalau masalah tua dan fisik, fisik saya lebih buruk ketimbang mereka. Lantas, apa tuanya jenderal dan presiden berbeda dengan tuanya seorang letnan?” kilahnya. ***