BAKERNAS
Badan Kerjasama Nasional
Kader-Kader & Simpatisan-Simpatisan
PDI Perjuangan di Mancanegara
PANDANGAN KADER & SIMPATISAN
PDI PERJUANGAN DI LUAR NEGERI
Lampiran 2
(lanjutan)
PEMBANGUNAN EKONOMI, KRISIS DAN REFORMASI DI INDONESIA
oleh upaya pemerataan dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (19). Pemerintah telah memasukkan bidang pertanian dan UKM dalam konsep letter of intent (LoI) baru dengan IMF yang akan ditandatangani akhir Desember ini.. Kita belum tahu apakah isinya sebagai perubahan besar atau hanya embel-embel saja. Apa yang dapat dicapai dengan paradigma pembangunan demikian ini ?
1. Menyerap angkatan kerja lebih banyak.
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan lebih merata.
3. Mengurangi gejolak sosial dan mempertahankan stabilitas
4. Dana untuk pembangunan akan bisa sebagian besar berasal dari akumulasi modal dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada hutang luarnegeri, dan dapat terjadi pertumbuhan ekonomi berkelajutan.
5. Industri berbahan baku lokal akan berkembang sebab usaha pertanian, UKM dan koperasi erat kaitannya dengan pengolahan sumber daya alam Indonesia.
6. Melahirkan segolongan wirausahawan nasional yang mempunyai jiwa enterpreneurship yang sangat diperlukan dalam persaingan global.
7. Usaha kecil dan menengah yang fleksibel dan dinamis menjamin terjadinya perubahan struktural yang terus menerus dalam ekonomi nasional.
8. Usaha kecil dan menengah yang banyak merupakan suatu manifestasi dan prasyarat bagi kelangsungan demokrasi dan kebebasan.
Perubahan paradigma ini tentu harus dilakukan dalam suasana persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar sosial. Yang dituntut disini hanyalah perubahan keberpihakan pemerintah kepada usaha pertanian, UKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bukannya menolak usaha besar yang dilakukan oleh BUMN, swasta besar maupun asing. Usaha besar diperlukan untuk mengolah kegiatan usaha yang tidak mungkin dilaksanakan oleh UKM. Bahkan diperlukan kerjasama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara semua pelaku ekonomi tersebut. Negara perlu tetap memainkan peranannya dalam pembangunan dan bukannya melepaskan begitu saja pasar memainkan peranannya secara bebas seperti tuntutan kaum kapital global. Bank Dunia mengakui bahwa: "pemerintah memainkan peranan vital dalam pembangunan, tetapi tidak ada aturan sederhana yang memberitahu mereka apa yang harus diperbuat" (20).
Kehadiran modal asing dalam pembangunan Indonesia tetap diperlukan terutama dalam bentuk penanaman modal langsung (FDI), tetapi harus ada aturan yang dapat mengurangi akibat pelarian modal jangka pendek. Hutang luarnegeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta sedapat mungkin dikurangi sedikit demi sedikit
__________
(19) Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT. Pustaka Cidesindo 1996.
(20) The World Bank, Entering The 21th Century, World Bank Development Report 1999/2000
(c) 2001 Webmaster
Back