BAKERNAS
Badan Kerjasama Nasional
Kader-Kader & Simpatisan-Simpatisan
PDI Perjuangan di Mancanegara
PANDANGAN KADER & SIMPATISAN
PDI PERJUANGAN DI LUAR NEGERI
Lampiran 2
(lanjutan)
PEMBANGUNAN EKONOMI, KRISIS DAN REFORMASI DI INDONESIA
(1) Reformasi Hukum dan Sistem Pemerintahan
Amademen UUD 45 yang meliputi :
- presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dibatasi maksimal 2 kali masa jabatan.
- semua anggota DPR dan MPR harus dipilih oleh rakyat.
- pemisahan kekuasaan yang jelas antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga terdapat kontrol yang kuat terhadap pemerintah.
- sistem pemerintahan yang sentralistik diubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.
Penghapusan dwifungsi ABRI dan menegakkan supremasi sipil dengan membangun masyarakat madani.
Merubah/mengganti sejumlah Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Inpres yang merugikan rakyat dengan yang pro-rakyat.
(2) Reformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi
Paradigma pembangunan "pertumbuhan ekonomi bersandar kepada usaha besar swasta dan mengharapkan pemerataan melalui rembesan kebawah (tricke down effect)" yang ternyata telah gagal harus ditinggalkan karena telah menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin lebar dan ancaman disintegrasi bangsa. Bank Dunia sendiri mengakui kesalahan strategi pembangunan semacam ini dalam salah satu dari 4 penyimpulan pengalaman penting selama 50 tahun dengan mengatakan bahwa "Pertumbuhan tidak merambat kebawah (does not trickle down); pembangunan harus ditujukan langsung kepada kebutuhan manusia......"(15)
Berbeda dengan pandangan lembaga-lembaga internasional, sebagian para pakar ekonomi Indonesia jauh sebelum krisis telah mengajukan perlunya perubahan paradigma pembangunan ini menjadi "strategi pembangunan pro-kerakyatan dan anti kemiskinan serta anti kesenjangan.... yang menempatkan UKM sebagai aktor determinan dalam proses industrialisasi" (16).
Pelaksanaanya menuntut keberpihakan negara selama ini kepada usaha besar diganti dengan keberpihakan kepada mayoritas rakyat --- UKM dan Koperasi. Dibawah tekanan aksi masa mahasiswa, SI MPR tahun 1998 yang lalu telah menerima tuntutan ini(17). Paradigma pembangunan seperti ini merupakan konsep pemberdayaan masyarakat yang bersifat "people-centered, participatory, empowerment and sustainable" (18) dan merupakan "pembangunan ekonomi yang bertumpu pada petumbuhan yang dihasilkan
__________
(15) The World Bank, Entering The 21th Century, World Bank Development Report 1999/2000
(16) Dr. Didin S. Damanhuri SE, MS, Reformasi Strategi Pembangunan Nasional, Harian Republika, 1 Juni 1995.
(17) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
(18) Ranis, Gustav, Reducing Poverty: Horizontal Flows Instead of Trickle Down, dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (editor), People: From Impoverishment To Empowerment. New York: New York University Press, 1995
(c) 2001 Webmaster
Back