Halaman 2

Sidang Majelis yang terhormat,

PDI Perjuangan telah dengan sungguh-sungguh mengikuti dan menyimak bukan saja laporan tertulis Presiden yang dibacakan saudara Marsilam Simanjuntak sebagai Sekertaris Kabinet berikut pidato pengantar yang disampaikan sendiri oleh Saudara Presiden akan tetapi keseluruhan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Saudara Presiden dan kabinetnya. Atas dasar hal tersebut ijinkanlah kami menyampaikan tanggapan kami sebagai berikut.

Pertama, PDI-Perjuangan menghargai dan mendukung tanpa ragu-ragu upaya-upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh Saudara Presiden untuk memfasilitasi berlangsungnya proses demokratisasi. Kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat yang diamanatkan oleh UUD 45 yang kini dinikmati masyarakat merupakan investasi politik penting yang harus diteruskan demi mewujudkan sebuah Indonesia yang demokratis. Demikian pula, konsistensi Saudara Presiden dalam membaca kemajemukan sebagai sebuah rahmat bagi bangsa ini adalah sikap yang bukan saja perlu diapresiasi, tapi sekaligus menjadi sikap politik bangsa yang perlu dipertahankan di tengah-tengah menguatnya politik primordial dalam masyarakat kita. Tidak kalah pentingnya, komitmen kemanusiaan yang bersifat universal yang ditunjukan oleh saudara Presiden, bahkan jauh sebelum menjadi presiden, adalah nilai rohani yang perlu tetap dikawal sebagai jiwa dari seluruh proses pengelolaan kenegaraan kita. Masih dalam hal demokrasi, politik desentralisasi yang sudah dan sedang dijalankan Presiden merupakan kebijaksanaan penting lainnya yang perlu mendapatkan dukungan.

Terlepas dari semua itu, PDI-Perjuangan perlu menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, penempatan "ketidak-sabaran" rakyat dan kecenderungan anarkhisme masyarakat sebagai sebab masih terpuruknya demokrasi dan penegakan hukum dapat mejebak kita pada asumsi yang menyesatkan, yakni bahwa rakyat adalah sumber masalah. PDI-Perjuangan justru melihat, kelambanan pemerintah dalam merespons secara wajar aneka tuntutan dan harapan dalam masyarakatlah merupakan kekuatan pendorong ke arah hilangnya kesabaran dan meluasnya anarkhisme. Kedua, presiden cenderung menafikan peran lembaga perwakilan rakyat seperti yang diungkapkan lewat penolakan penggunaan hak interpelasi oleh dewan dan pengandaian DPR sebagai identik dengan Taman kanak-kanak. Ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Sekalipun demikian PDI Perjuangan tetap menaruh hormat atas kehadiran presiden dalam forum dewan yang lalu. Adalah keyakinan PDI Perjuangan bahwa demokrasi tidak mungkin ditegakan kecuali kita menerima prinsip checks and balances yang hanya bisa ditegakan melalui adanya pembagian kekuasaan dan diakuinya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh masing-masing lembaga negara.

Kedua, upaya pemulihan ekonomi. PDI Perjuangan mencatat sejumlah kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintahan untuk memulihkan krisis. Hasil-hasilnya pun sudah cukup kongkrit. Beberapa indikator makro ekonomi telah menunjukan perbaikan, seperti eksport yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, bahkan surplus perdagangan yang signifilcan. Akan tetapi di balik prestasi yang ada PDI Perjuangan mencatat bahwa kebijaksanaan yang dikeluarkan masih bersifat sporadik, parsial dan jauh dari kohesif untuk menjawab tantangan besar dalam bidang ekonomi. Akibatnya, PDI-Perjuangan mencatat terjadinya kemunduran serius dalam beberapa hal, seperti terungkap lewat kemerosotan nilai rupiah yang sangat tajam dalam beberapa bulan terakhir, anjloknya nilai saiham gabungan, nihilnya nilai investasi di tengah-tengah usaha gencar Presiden meyakinkan investor asing, belum tuntasnya masalah restrukturisasi perbankan, anjloknya harga dasar gabah yang memukul sektor pertanian kita, kacaunya pengamanan stock BBM, dan sebagainya. Menurut PDI Perjuangan kesemuanya adalah indikasi dari kealpaan kerangka kebijaksanaan ekonomi yang terpadu dan sekaligus merupakan indikasi dan mulai merosotnya kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintahan yang ada.

Halaman 3