INFORMASI DARI PAPPU PDI PERJUANGAN
                      Jl. Raya Lenteng Agung No. 99 . Jakarta - Selatan

Haluan Strategis

Tujuan

Program

I. Pemulihan Kepercayaan
dan Dasar Bagi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan

1. Independensi Sistim Peradilan (Independent Judiciary System)	o Menciptakan kepastian hukum bagi semua warga negara dan para pelaku ekonomi o Memulihkan kepercayaan rakyat dan investor o Memulihkan kepercayaan rakyat dan investor	o Reformasi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri o Meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim o Profesionalisasi dan perbaikan kualitas hakim o Melibatkan Lembaga Perwa kilan Rakyat (DPRIDPRD) dalam pengangkatan Ketua MA, Hakim Agung dan Ketua Pengadilan
2. Pemberdayaan Lembaga Demokrasi (Empowerment of Democratic Instdution)	o Memulihkan kepercayaan Pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan o Menjamin terciptanya stabilitas sosial Setiap Warga Negara Indonesia dapat menyalurkan aspirasi dan ketidak-puasan secara damai dan melembaga o Meningkatkan wibawa dan profesionalisasi Lembaga Perwakilan Rakyat	o Alokasi anggaran bagi tenaga ahli (non partisan) yang diperbantukan kepada DPR/DPRD o Undang-Undang Pemilihan dan Pengangkatan Pejabat tinggi Negara : Melibatkan DPR/DPRD dalam pengangkatan Pejabat tinggi Negara (Ketua MA dan Wakil-wakilnya, Jaksa Agung, Pimpinan BPK, Pimpinan TNI/Polri, Pimpinan Bapepam, Duta Besar dan Anggota Kabinet)
3. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	o Menciptakan pemerintah yang dipercaya oleh rakyat dan efektif dalam menjalankan program pembangunan, penyehatan ekonomi o Pondasi bagi pertumbuhan ekonorni yang berkesinambungan	o UU/Keppres mengenai transparansi kekayaan pejabat o Kriteria pengangkatan pejabat tinggi negara : Profesionalisme, integritas (re putasi) dan keahlian
4. Reformasi Lembaga (Institutional Reform)	o Meningkatkan Kepercayaan o Pondasi bagi Pertumbuhan ekonomi Yang Berkesinambungan o Memperkuat lembaga-lembaga kenegaraan -. Profesionalisasi, Independensi, Integritas dan transparansi o Stabilisasi kehidupan berbangsa dan bernegara o Mencegah dan memberantas korupsi	o Reformasi Lembaga Ekonorni Bank Sentral, Bapepam, Lembaga Pengawas, Perbankan, Perpajakan dan lembaga Perencanaan o Reformasi Lembaga Peradilan Pengadilan, Konsultan Hukum, Kejaksaan o Reforrnasi Lembaga Demokrasi MPR/DPR, DPRD, Partai Politik, KPU, LSM o Mernberdayakan LSM di bidang: • Perlindungan Lingkungan Hidup dan • Perlindungan Hak Asasi Manusia

II. Pencegahan Kerusakan Sosial Berlanjut : Jaring Pengamanan Sosial

1. Perlindungan Rakyat Miskin (Protecting The Poor)	o Menjamin stabilitas sosial dalam masa transisi o Mencegah kerusakan sosial berlanjut akibat krisis ekonomi o Mengurangi kerniskinan o Menjamin kecukupan pangan	o Program bantuan/pinjaman dari Lembaga Multilateral dan pinjaman Bilateral o Memperbaiki program Jaring Pengaman Sosial: o Peningkatan transparansi o Keterlibatan Masyarakat (Pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat) o Mencegah timbulnya penyelewengan o Program pengadaan dan subsidi pangan bagi rakyat miskin
2 Mencegah Penurunan Kualitas SDM (Preserve Human Assets)	o Mencegah kerusakan sosial berlanjut akibat krisis ekonomi o Mencegah kemiskinan berlanjut o Mencegah anak-anak putus sekolah o Mencegah kekurangan gizi bagi anak-anak akibat dampak krisis ekonomi	o Program bantuan/pinjaman dari Lembaga Multilateral dan pinjaman bilateral o Program "bea-siswa nasional" dan pendidikan murah o Program "imunisasi" nasional o Program penyediaan "obat dan perawatan" yang terjangkau

III. Pemulihan Stabilltas Ekonomi Makro

1 .Kebijakan Moneter (Monetary Policy)	o Stabilisasi nilai tukar rupiah o Penurunan tingkat suku bunga o Penurunan tingkat inflasi		o Meneruskan dan memperbaiki program IMF
2. Fiskal (Fiscal)	o Mengurangi beban pernbayaran utang pemerintah (Utang luar negeri dan beban rekapitulasi Perbankan) o Meningkatkan kemampuan memobilisasi pendapatan pajak o Penghematan Anggaran Belanja Negara o Memberikan stimulus bagi pembangunan sosial dan program integrasi sosial	o Restrukturisasi utang Luar Negeri Pernerintah o Pengelolaan Pinjarnan Luar Negeri yang efisien dan produktif o Swastanisasi BUMN *) o Restrukturisasi asset debitur macet (BPPN/AMU) o Reformasi Lembaga Pelaksana Perpajakan o Prioritas anggaran di bidang: Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Pemeliharaan/perbaikan sarana umum (basic infrastructure) o Perbaikan tingkat hidup pegawai negeri o Alokasi anggaran pembangunan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi ekonomi nasional
3. Membangun Infrastruktur pasar (Building a market infrastructure)	o Membangun dan meningkatkan efektifitas pasar modal, buruh, barang dan jasa o Formasi harga barang dan jasa berdasarkan mekanisme pasar	o Kebijakan industri yang mengarah kepada transparansi dan kesamaan hak untuk mendapatkan informasi o Meningkatkan peranan masyarakat dalam melindungi kepentingan konsumen

IV. Pemberdayaan Ekonomi Nasional

l. 1. Prioritas Proyek Pembangunan (Development project Priority)	o Menciptakan rangsangan bagi pernbangunan ekonomi di daerah dan di pedesaan o Integrasi perekonomian nasional o Peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat o Pemerataan kesempatan o Membangun jaiingan distribusi nasionaJ yang efektif dan bersaing	o Proyek Jaringan transportasi Nasional terpadu: Jahngan Jalan Kereta Api, jalan raya dan fasilitas transportasi antar pulau o Peningkatan anggaran bagi proyek sarana pendidikan dan kesehatan o Pembangunan dah Perbaikan fasilitas telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia o Program/proyek pengadaan energi murah
Prioritas Pernbangunan Sektoral (Sectoral Development Priority)	o Memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia untuk bersaing dalam era globalisasi o Menciptakan lapangan kerja sebesar-besamya dalam waktu yang singkat o Peningkatan perolehan devisa negara secara cepat o Alokasi anggaran Investasi yang efektif dan berdaya guna tinggi.	o Anggaran Proyek pernbangunan dan Pinjaman Luar Negeri bagi sektor : o Pertanian o Kelautan/maritim o Pariwisata o Reformasi Kebijaksanaan (policy reform) untuk mempercepat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi pada sektor tersebut
3. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Development of SME)	o Pemerataan kesempatan dan demokrasi ekonomi o Memperkuat struktur ekonomi nasional o Menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial	o UU perlindungan usaha kecil o Perbaikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah
4. Program Swastanisasi (SOE Privatization Program)	o Meningkatkan produktivitas dan efesiensi: Meningkatkan pendapatan negara dah pajak sehingga meringankan beban fiskal o Melindungi kepentingan nasional o Mempeduas kesempatan bagi WNI dalam kepemilikan (perorangan, perusahaan dan lembaga pensiun)	o Review kembali agenda (jadwal dan prioritas) swastanisasi BUMN o Restrukturisasi dan reforrnasi BUMN o Transparansi o Program opsi kepemilikan saham bagi pegawai dan warga Negara Indonesia
5. Otonomi Daerah (Regional Outonomy)	o Menjaga stabilitas nasional dalam proses penerapan otonorni daerah o Pembagian pendapatan daerah yang adil dan proporsional o Meningkatkan potensi ekonomi daerah o Meningkatkan efisiensi dalam manajemen ekonomi nasional	o Pemberdayaan lembaga di daerah: DPRI), Pengadilan Negeri, Lembaga pengawasan dan Lembaga Pemerintah Daerah   o Pemberdayaan tata laksana pemerintah daerah yang sehat (good govemance)   o Otonorni daerah secara bertahap
6. Meningkatkan produktivitas Nasional (Productivity Drive)	o Meningkatkan produktivitas dan daya asing produk Indonesia o Mempercepat pertumbuhan ekonomi	o Program pembentukan Karakter bangsa o Menciptakan iklim usaha yang kompetifif dan berkeadilan

V. Menggerakkan Kembali Perekonomian Nasional

1. Restrukturisasi Lembaga Keuangan (Financial Institutions Restructuring)	o Memacu pertumbuhan ekonomi o Mempercepat pemulihan Lembaga Intermediasi Keuangan o Menciptakan sistim Perbankan yang kuat dan efisien o Menciptakan kembali sumber pembiayaan kegiatan ekonomi o Meningkatkan daya saing	o Reformasi Bank Pemerintah (cepat dan tuntas) o Memperkuat kebijaksanaan pridential banking o Reorganisasi IBRA (cepat, tepat dan bebas dari conflict of interest o Meningkatkan transparansi dan supervisi perbankan nasional
2. Restrukturisasi Utang Swasta (Private Debt Restructuring)	o Memacu pertumbuhan ekonomi o Revitalisasi dunia usaha o Meningkatkan pendapatan dari pajak	o Mempercepat upaya restrukturisasi utang swasta o Menciptakan Acuan Bersama (common framework) yang realistis dan pragmatis bagi penyelesaian utang luar negeri swasta o Mempercepat dan review proses penyelesaian asset-asset yang dikelola oleh AMU-BPPN untuk kepentingan negara
3. Kode Etik Usaha (Corporate Governance)	o Menciptakan iklim usaha yang kompetitif, transparan dan berkeadilan o Mencegah korupsi o Transparansi yang seluas-luasnya o Proteksi lingkungan hidup o Hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja	o UU/PP - Perseroan Terbatas o UU/PP - Anti Korupsi o UU/PP - Tenaga Kerja o UU/PP - Persaingan Usaha
4. Reformasi Pasar Modal dan Pasar Keuangan (Capital Market and Money Market Reform)	o Menciptakan pasar yang efisien o Menciptakan sumber pembiayaan ekonomi yang kompetitif dan transparan o Mengurangi resiko investasi	o Mengembangkan Pasar Sekunder bagi Instrument Utang dan sekuritas jangka panjang o Memberikan stimulus bagi pertumbuhan pasar modal o Reformasi Bapepam o Memperketat persyaratan bagi perusahaan go public dan pelaku pasar modal o Insentif bagi investasi dana berjangka panjang
5. Memacu penanaman Modal Asing	o Meningkatkan Daya Saing Indonesia dalam perekonomian global o Menarik modal asing sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional o Mempercepat pemerataan pertumbuhan o Memacu Pertumbuhan ekonomi nasional	o Kemudahan bagi proyek PMA/PMDN yang mampu menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya o Reformasi dan reorganisasi BKPM o Menghilangkan hambatan bagi kegiatan persetujuan PMA

Lampiran 2