Sebagaimana telah saya kemukakan dalam salah satu pidato saya, saya mengkonstatir bahwa adanya peristiwa-peristiwa seperti DI/TII, PKI Madiun, Andi Azis, RMS, PRRI/Permesta, (juga disini saya menanya: siapa yang harus bertanggung jawab?) - maka kita tidak boleh tidak tentu mengalami kemunduran di segala bidang, dengan sendirinya kemunduran itu menyangkut pula bidang ekonomi.
g. Tentang 'kemerosotan akhlak" ? Di sini juga saya sendiri saja yang harus bertanggung jawab ? Mengenai soal akhlak, perlu dimaklumi bahwa akhlak pada suatu waktu adalah hasil perkembangan daripada proses kesadaran dan laku-tindak masyarakat dalam keseluruhannya, yang tidak mungkin disebabkan oleh satu orang saja.
Satu contoh pertanyaan misalnya ; siapakah yang bertanggung jawab bahwa sekarang ini puluhan pemudi sekolah menengah dan mahasiswa-wanita menjadi korban daripada perbuatan a-moral ?
h. Dus,
Dengan menyadari faktor-faktor yang kompleks, yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya peristiwa- peristiwa sebagai termaktub di atas, demikian pula mengingat kompleksitas sari pengaruh-pengaruh peristiwa-peristiwa tersebut kepada segala bidang, maka tidak adillah kiranya hal-hal itu ditekankan pertanggu- ngan jawabnya kepada satu orang saja.
i. Demikianlah jawaban saya atas surat Saudara- saudara tertanggal 22 Oktober itu. Hendaknya jawaban saya ini Saudara anggap sebagai pelengkap Nawaksara, yang Saudara minta, sebagai pelaksanaan daripada keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966.
Wassalam
Presiden/Mandataris MPRS
SUKARNO.
Pelengkap Nawaksar disalin dari:
Buku Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966 tentang Tanggapan MPRS RI terhadap pidato Presiden/mandataris MPRS di depan Sidang Umum ke IV MPRS pada tangal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara, Penerbitan MPRS Tahun 1967, No. 5, Hal 25-31.
Back